DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 62 Tahun 2017

Nomor: 62
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB III JENIS PELAYANAN BAGI TAMU Pasal 8 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka kepastian hukum dan tertib penerimaan tamu Kepala Daerah perlu pengaturan penyelenggaraan penerimaan tamu Kepala Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Penerimaan Tamu Kepala Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5166);
4.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PENYELENGGARAAN PENERIMAAN TAMU KEPALA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Kepala Daerah adalah Gubernur Bali.
3.Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Bali.
4.Tamu Kepala Daerah adalah Pejabat Pemerintah Pusat, Tamu Negara Asing, Pejabat Pemerintah Daerah lainnya di tanah air, atau pihak lainnya yang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali atas undangan Gubernur Bali atau atas permintaan pihak tamu yang disetujui untuk diterima Gubernur Bali.

Pasal 2

Ruang lingkup Penyelenggaraan Penerimaan Tamu Kepala Daerah, meliputi:

a.klasifikasi Tamu;
b.jenis pelayanan;
c.koordinasi; dan
d.pembiayaan.

BAB II

KLASIFIKASI TAMU

Pasal 3

(1)Tamu Kepala Daerah meliputi:
1. a.tamu Pemerintah Pusat;
2. b.tamu Negara Asing; dan
3. c.tamu Pemerintah Daerah dari Provinsi lainnya di tanah air.
(2)Tamu Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.presiden/wakil presiden;
2. b.mantan presiden/wakil presiden;
3. c.MPR RI, DPR RI, dan DPD RI;
4. d.menteri atau pejabat setingkat menteri, dan Pimpinan TNI/Polri;
5. e.pejabat struktural eselon I; dan
6. f.organisasi kemasyarakatan/institusi swasta tingkat nasional yang diundang atau disetujui diterima Kepala Daerah.
(3)Tamu Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.kepala negara, kepala pemerintahan, dan pejabat tinggi negara asing;
2. b.duta besar, konsulat jenderal, konsulat, atau perwakilan negara asing;dan
3. c.lembaga internasional/organisasi kemasyarakatan/ swasta internasional yang diundang atau disetujui diterima oleh Kepala Daerah.
(4)Tamu Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.Gubernur Provinsi lainnya di Indonesia; dan
2. b.Wakil Gubernur Provinsi lainnya di Indonesia.

BAB III

JENIS PELAYANAN BAGI TAMU

Pasal 4

(1)Pelayanan bagi Tamu Kepala Daerah meliputi:
1. a.keamanan dan kenyamanan saat tiba di Bali;
2. b.keamanan dan kenyamanan selama berkegiatan di Bali;
3. c.kenyamanan selama berkegiatan bersama Kepala Daerah;dan
4. d.keamanan dan kenyamanan saat meninggalkan Bali.
(2)Kegiatan yang diselenggarakan dalam penerimaan Tamu Kepala Daerah meliputi:
1. a.pertemuan yang disesuaikan dengan agenda;
2. b.jamuan kenegaraan dan malam kesenian;
3. c.kunjungan lapangan terkait dengan bidang pembangunan; dan
4. d.kunjungan ke obyek wisata.

Pasal 5

(1)Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai agenda Kepala Daerah.
(2)Kegiatan dalam menerima tamu dalam jamuan kenegaraan dan malam kesenian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b, paling sedikit memenuhi unsur:
1. a.menggunakan pakaian endek atau pakaian adat;
2. b.menampilkan tarian atau kesenian Bali dari sekaa penabuh atau penari terbaik;
3. c.penyambutan tamu oleh teruna-teruni Bali;
4. d.cinderamata yang diberikan kepada tamu kenegaraan berupa hasil kerajinan khas Bali, seperti patung, kain endek, dan sejenisnya;
5. e.tempat penyelenggaraan kegiatan bernuansa Bali, mulai dari hiasan tempat, penataan panggung, sampai penataan meja makan;
6. f.menyajikan masakan khas Bali, minuman dan buah-buahan lokal, dari pertanian organik;
7. g.dipublikasikan oleh media nasional dan internasional;
8. h.turut mendampingi Kepala Daerah sebagai tuan rumah para pemuka agama perwakilan dari Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi;
9. i.kegiatan tambahan mengunjungi obyek wisata di Bali; dan/atau
10. j.kegiatan sepenuhnya berpedoman pada filosofi Tri Hita Karana.
(3)Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf d, dilaksanakan sesuai agenda Tamu Kepala Daerah, kepentingan kerjasama daerah, promosi daerah ke tempat yang direkomendasikan Kepala Daerah atau Perangkat Daerah terkait.

BAB IV

KOORDINASI PENERIMAAN TAMU

Pasal 6

(1)Pelayanan dan bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi secara sinergis dengan menampilkan nilai kearifan lokal masyarakat Bali dan merepresentasikan budaya Bali.
(2)Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Umum Setda Provinsi.
(3)Ketentuan mengenai pembagian tugas Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Penerima Tamu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan penyelenggaraan Penerimaan Tamu Kepala Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta sumber-sumber lain yang tidak mengikat, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 3 Nopember 2017 GUBERNUR BALI, MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 3 Nopember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, COKORDA NGURAH PEMAYUN BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 62 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENERIMAAN TAMU KEPALA DAERAH Pembagian Tugas Perangkat Daerah Provinsi dalam Penyelenggaraan Penerimaan Tamu Kepala Daerah.

1.BIRO UMUM SETDA PROVINSI BALI

a.menyiapkan administrasi menindaklanjuti disposisi Gubernur atas penerimaan tamu tentang kegiatan yang akan dilaksanakan;
b.menyiapkan tempat kegiatan;
c.menyiapkan tenda meja kursi dan dekorasi tempat;
d.menyiapkan konsumsi kegiatan bagi tamu (dengan menu masakan khas bali, jajan/kue tepung beras dan buah lokal);
e.menyiapkan cinderamata/souvenir bagi tamu (khas bali);
f.menyiapkan sesajen untuk upacara pemujaan di pura;
g.menyiapkan lampu laser untuk mengantisipasi cuaca yang kurang baik;
h.menyiapkan keperluan lampu dan listrik di tempat acara;
i.menyiapkan pemain organ dan penyanyi untuk tampil pada malam kesenian atau jamuan makan;
j.menyusun laporan kegiatan;
k.menghubungi OPD lainnya yang terlibat, yang tidak termasuk dalam peraturan gubernur ini yang disesuaikan dengan bidang tamu; dan
l.membuat undangan kepada para pihak.
1. 2.BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI BALI
a.mengatur dan menyiapkan penjemputan tamu di bandara;
b.berkoordinasi dengan pihak tamu dalam/luar negeri;
c.mengkoordinasikan/mengatur akomodasi/penginapan tamu;
d.mengkoordinasikan/mengatur acara tamu selama di Bali;
e.mempublikasikan kegiatan di media massa (etak/elektronik/online) baik dengan mengundang wartawan atau memuat release kegiatan;
f.mendokumentasikan kegiatan; dan
g.mengkoordinasikan kehadiran tamu-tamu VIP/FKPD
1. 3.BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI BALI
a.menyiapkan perabotan/alat-alat kelengkapan rumah jabatan; dan
b.menyiapkan plakat sebagai cinderamata.
1. 4.BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI BALI menyiapkan dan menyelenggarakan upacara/sesajen di tempat- tempat terkait acara/kegiatan.
2. 5.DINAS KEBUDAYAAN SETDA PROVINSI BALI
a.menyiapkan sound system;
b.menyiapkan sekaa gong dan penari dengan kualitas terbaik untuk tampil pada pementasan budaya Bali; dan
c.menyiapkan beberapa alternatif sekaa gong dan penari untuk tampil pada pementasan budaya.
1. 6.DINAS PARIWISATA SETDA PROVINSI BALI
a.mengkoordinasikan kunjungan ke obyek wisata;
b.menyiapkan media promosi pariwisata bali seperti film brosur dsb; dan
c.mengkoordinasikan kesiapan hotel-hotel untuk penginapan tamu.
1. 7.DINAS PERHUBUNGAN SETDA PROVINSI BALI
a.mengkoordinasikan perjalanan tamu selama di bali berkoordinasi dengan pihak kepolisian/pemkab/kota; dan
b.mengkoordinasikan keamanan/kenyamanan dan pengalihan arus lalu lintas di tempat acara.
1. 8.SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI mengkoordinasikan keamanan dan kenyamanan tamu di tempat acara, berkoordinasi dengan petugas keamanan dalam (satpam) dan kepolisian. GUBERNUR BALI, MADE MANGKU PASTIKA

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…