DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 63 Tahun 2017

Nomor: 63
Tahun: 2017
Ditetapkan: 6 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bali

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pasal 9 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal Januari 2018.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai amanat Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 serta Berita Acara Kesepakatan Dewan Pengupahan Provinsi Bali tanggal 23 Oktober 2017, disepakati adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi Bali untuk Tahun 2018;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6.Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7.Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
8.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
9.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
10.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Gubernur adalah Gubernur Bali.
3.Upah Minimum adalah upah bulanan yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.
4.Upah Minimum adalah upah bulanan yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.
5.Upah Minimum Provinsi adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Menetapkan Upah Minimum Provinsi sebesar Rp. 2.127.157,92 (Dua juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah sembilan puluh dua sen) per bulan bagi pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun termasuk pekerja yang masih dalam masa percobaan.

Pasal 3

Besaran Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan formula perhitungan Upah Minimum: UMn = UMt + {UMt x (inflasit + % PDBt)}.

Pasal 4

Besaran upah pekerja yang memiliki masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih agar dirundingkan secara bipartit antara Pekerja/buruh dengan pengusaha di perusahaan bersangkutan.

Pasal 5

Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak mengurangi atau menurunkan upah tersebut.

Pasal 6

Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum kepada Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi.

Pasal 7

Bagi Kabupaten/Kota yang belum mengusulkan penetapan Upah Minimum maka berlaku Upah Minimum Provinsi.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 57 Tahun 2016. tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 6 Nopember 2017 GUBERNUR BALI, MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 6 Nopember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, COKORDA NGURAH PEMAYUN BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 63

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…