DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 66 Tahun 2017

Nomor: 66
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PRINSIP UMUM Pasal 6 Jangka waktu sewa dalam rangka kerjasama infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a Pasal 62 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah perlu menyusun tata cara pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam Berupa Tanah dan/atau Bangunan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok–pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Begara/Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang.
5.Tanah dan/atau bangunan adalah aset barang milik Pemerintah Provinsi Bali.
6.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
7.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
8.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
9.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa tanah dan/atau bangunan pada saat tertentu.
10.Tanah adalah tanah penguasaan Pemerintah Provinsi Bali.
11.Sewa adalah pemakaian tanah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
12.Kerja Sama Pemanfaatan selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalm jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
13.Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
14.Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
15.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
16.Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Gubernur atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
18.Pihak lain adalah selain kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.

BAB II

PRINSIP UMUM

Pasal 2

(1)Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
(2)Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan dilaksanakan:
1. a.Pengelola barang setelah mendapat persetujuan Gubernur untuk Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang; dan
2. b.Pengguna barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang berupa sebagian tanah dan atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang.
(3)Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
(4)Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan dapat dilaksanakan oleh pihak lain sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(5)Tanah dan/atau bangunan yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan.
(6)Tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek pemanfaatan tidak dapat dijaminkan atau digadaikan.

Pasal 3

Bentuk pemanfaatan tanah dan/atau bangunan berupa:

a.Sewa;
b.KSP;
c.BGS/BSG; dan
d.KSPI.

BAB III

SEWA Paragraf Kesatu Kriteria Sewa

Pasal 4

(1)Penyewaan dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan pendayagunaan tanah dan/atau bangunan yang belum/tidak digunakan dalam pelaksanan tugas dan fungsi penyelengaraan pemerintahan daerah.
(2)Mitra sewa berkewajiban membayar uang sewa selama jangka waktu sewa.
(3)Tanah yang menjadi objek sewa tidak dapat dimohonkan Hak Guna Bangunan.
(4)Pihak lain yang dapat menyewa tanah dan/atau bangunan meliputi :
1. a.Badan Usaha Milik Negara;
2. b.Badan Usaha Milik Daerah;
3. c.Perseroan terbatas;
4. d.lembaga/organiasasi internasional/asing;
5. e.yayasan;
6. f.koperasi;
7. g.perseorangan; dan
8. h.badan hukum lainnya. Paragraf Kedua Jangka Waktu Sewa

Pasal 5

(1)Jangka waktu sewa paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian sewa dan dapat diperpanjang.
(2)Jangka waktu sewa dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
1. a.kerjasama infrastruktur;
2. b.kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu lebih dari 5 (lima) tahun;
3. c.usaha untuk kepentingan investasi; atau
4. d.ditentukan lain dalam undang-undang.

Pasal 6

(1)Jangka waktu sewa dapat dihitung berdasarkan periodesitas per tahun atau per bulan.
(2)Jangka waktu sewa dalam rangka kerjasama infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
(3)Jangka waktu sewa untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan perhitungan kajian sewa yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten.
(3)Jangka waktu sewa untuk kepentingan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c ditinjau setiap 5 (lima) tahun untuk paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 7

(1)Penyewa mengajukan permohonan perpanjangan sewa tanah dan/atau bangunan kepada:
1. a.Gubernur untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengelola barang; dan
2. b.Pengelola barang, untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengguna barang.
(2)Jangka waktu sewa dapat diperpanjang dengan persetujuan:
1. a.Gubernur untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengelola barang; dan
2. b.Pengelola barang, untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengguna barang.
(3)Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana permohonan sewa pertama kali.

Pasal 8

(1)Sewa berakhir apabila:
1. a.berakhirnya jangka waktu sewa;
2. b.berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang ditindaklajuti dengan pencabutan sewa oleh Gubernur atau Pengelola Barang;
3. c.pencabutan persetujuan sewa dalam rangka pengawasan dan pengendalian;
4. d.ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Penyewa berkewajiban menyerahkan tanah dan/atau bangunan pada saat berakhirnya sewa dalam keadaan baik dan layak secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.
(3)Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara serah terima.
(4)Pengelola barang/pengguna barang melakukan pengecekan guna memastikan kelaikan kondisi tanah dan/atau bangunan yang disewakan sebelum ditandatanganinya berita acara serah terima.
(5)Penandatanganan berita acara serah terima dilakukan setelah semua kewajiban penyewa dipenuhi. Paragraf Ketiga Tata Cara Pelakasanaan Sewa

Pasal 9

(1)Calon penyewa mengajukan surat permohonan yang disertai dengan:
1. a.dokumen pendukung berupa surat pernyataan kesediaan calon penyewa untuk menjaga dan memelihara serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa; dan
2. b.data tanah dan/atau bangunan yang akan dimohon sewa berupa gambar lokasi atau siteplan, alamat objek yang akan disewa dan perkiraan luas yang akan disewa.
(2)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
1. a.data calon penyewa;
2. b.latar belakang permohonan;
3. c.jangka waktu sewa; dan
4. d.peruntukan sewa.
(3)Data calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.fotokopi NPWP;
2. b.fotokopi SIUP/Akta; dan
3. c.fotokopi KTP.
(4)Dalam hal calon penyewa merupakan perorangan, hanya dibuktikan dengan fotokopi KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.

Pasal 10

(1)Pengelola barang melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk menguji atas kelayakan penyewaan terkait permohonan dari calon penyewa.
(2)Pengelola barang dapat membentuk tim untuk melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Untuk memperoleh nilai wajar, pengelola barang dapat menugaskan penilai pemerintah atau penilai publik untuk melakukan penilaian atas objek sewa yang akan disewakan.
(4)Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlakukan sebagai tarif pokok sewa.
(5)Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon penyewa untuk objek sewa yang sama dalam waktu bersamaan, dalam menentukan calon penyewa dilakukan melalui kontes atas pertimbangan aspek yang paling menguntungkan.
(6)Berdasarkan hasil penelitian, pengelola barang mengajukan usulan permohonan sewa kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…