DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 66 Tahun 2022

Nomor: 66
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bali tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Tahun 2020-2040; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
7.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 8);
8.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
9.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bali Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2020-2040.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Bali.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi, yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana Provinsi adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali.
7.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8.Rencana Pembangunan Industri Provinsi, yang selanjutnya disingkat RPIP adalah Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bali Tahun 2020-2040 yang merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan Industri di Provinsi.
9.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat RPIK, adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan Industri di Kabupaten/Kota.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RPIP untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.melaksanakan RPIP dan mekanisme perencanaan dilakukan secara terintegritasi ke dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi;
2. b.melaksanakan program pembangunan sektor Industri oleh seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan RPIP; dan
3. c.menyelaraskan prioritas pembangunan sektor Industri, tujuan, sasaran dan indikasi program pembangunan sektor Industri dalam pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Provinsi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.tata cara pembinaan dan pengawasan; dan
b.pendanaan.

BAB II

TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

(1)Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RPIP.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
(3)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau instansi terkait dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 5

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:

a.penyuluhan;
b.pendampingan dan/atau fasilitasi; dan
c.peningkatan kemampuan kelembagaan melalui bimbingan teknis dan pelatihan.

Pasal 6

Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan melalui sinkronisasi tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan Industri dalam RPIP, dengan tetap menyelaraskan dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.

Pasal 7

(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilaksanakan melalui:
1. a.monitoring; dan
2. b.evaluasi.
(2)Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RPIP.
(3)Materi yang menjadi hal pokok dalam pelaksanaan monitoring mengacu pada RPIP, RPIK, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJMD Semesta Berencana Provinsi, Rencana Strategi dan/atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Pasal 8

Evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan RPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap penyampaian data, informasi terhadap hasil capaian, sasaran dan/atau pelaksanaan program pembangunan sektor Industri di Provinsi.

Pasal 9

Penyampaian evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan RPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan:

a.untuk bulan Januari hingga Juni disampaikan paling lambat pada awal Juli; dan
b.untuk bulan Juli sampai Desember disampaikan paling lambat pada akhir Desember.

Pasal 10

(1)Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RPIP kepada Menteri Dalam Negeri dan ditembuskan kepada Menteri Perindustrian, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, sekurang-kurangnya memuat:
1. a.pertumbuhan Industri;
2. b.kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto;
3. c.penyerapan tenaga kerja sektor Industri;
4. d.realisasi investasi sektor Industri dan ekspor produk Industri termasuk capaian hasil pelaksanaan program pembangunan Industri; dan
5. e.permasalahan dan langkah penyelesaian di sektor Industri.
(3)Pokok materi dalam laporan pelaksanaan RPIP berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi; dan/atau
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…