DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 67 Tahun 2017

Nomor: 67
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II AZAS DAN TUJUAN BAB III PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN BAB IV FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG Pasal 38 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bali tentang Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMITE DAERAH PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Bali.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
6.Bupati/ Walikota adalah Bupati/ Walikota se-Bali.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/ Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota se-Bali.
8.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
9.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota.
10.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
11.Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Komite Daerah Disabilitas adalah lembaga daerah independen yang mempunyai kedudukan hukum dan melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, dan pemantauan hak asasi dan kebebasan dasar Penyandang Disabilitas.
12.Pemberi Pendampingan Hukum adalah lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.
13.Pelanggaran Hak Penyandang Disabilitas adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak Penyandang Disabilitas yang dijamin peraturan perundang-undangan.
14.Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
15.Pengaduan adalah penyampaian fakta dan data oleh seseorang atau kelompok baik secara tertulis, lisan atau menggunakan bahasa isyarat dan gambar (dalam bentuk visual) mengenai dugaan adanya pelanggaran hak Penyandang Disabilitas kepada Komite Daerah Disabilitas agar ditindaklanjuti dan diselesaikan.
16.Rekomendasi adalah saran yang dibuat oleh Komite Daerah Disabilitas berdasarkan hasil pengumpulan fakta dan kajian yang dilakukan.
17.Mediasi adalah proses penyelesaian pengaduan dugaan pelanggaran hak Penyandang Disabilitas melalui mediator Komite Daerah Disabilitas.
18.Koordinasi adalah suatu proses untuk mengarahkan pelaksanaan suatu tindakan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19.Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau pendapat dari Komite Daerah Disabilitas dalam rangka penyelesaian permasalahan terkait penyandang disabilitas.
20.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Komite Daerah Disabilitas dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya berazaskan:

a.tidak memihak;
b.akuntabel;
c.tanpa diskriminasi;
d.keadilan;
e.keterbukaan; dan
f.kejujuran.

Pasal 3

Komite Daerah Disabilitas bertujuan:

a.mendorong dan mengadvokasi pengarusutamaan Penyandang Disabilitas dalam kebijakan dan pelayanan publik;
b.membantu terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam semua aspek kehidupan;dan
c.mendorong terwujudnya kesamaan kesempatan dan partisipasi penuh bagi Penyandang Disabilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

(1)Komite Daerah Disabilitas dibentuk oleh Pemerintah Provinsi.
(2)Komite Daerah Disabilitas bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 5

Komite Daerah Disabilitas berkedudukan di ibu kota Provinsi dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Provinsi.

BAB IV

FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

Komite Daerah Disabilitas mempunyai fungsi:

a.mediasi, komunikasi, dan informasi antara Penyandang Disabilitas dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
b.menerima dan menindaklanjuti pengaduan terjadinya pelanggaran hak-hak Penyandang Disabilitas;
c.mendorong program terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota;dan
d.pemantauan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Komite Daerah Disabilitas mempunyai tugas:

a.memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
b.mengusulkan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
c.mendorong peningkatan partisipasi penuh Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
d.menerima, menampung, dan menganalisa pengaduan serta mengkoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau nonlitigasi;
e.menyalurkan aspirasi Penyandang Disabilitas kepada pihak-pihak terkait; dan
f.membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Komite Daerah Disabilitas mempunyai wewenang:

a.melakukan pemantauan terhadap perencanaan, pengganggaran, dan pelaksanaan program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota terkait perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
b.menghadiri pertemuan musyawarah perencanaan pembangunan di Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
c.mendapatkan dokumen perencanaan pembangunan di Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
d.mendapatkan dokumen rancangan peraturan yang dibuat di Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
e.mengundang Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
f.mengumumkan rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;dan
g.melakukan Investigasi atas dugaan terjadinya pelanggaran Hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Komite Daerah Disabilitas mempunyai wewenang:

a.meminta dokumen rancangan Rencana Aksi Daerah kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota; dan
b.memberikan usulan materi Rencana Aksi Daerah kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c, Komite Daerah Disabilitas mempunyai wewenang:

a.melakukan sosialisasi mengenai hak Penyandang Disabilitas kepada penyandang disabilitas, keluarganya, dan masyarakat; dan
b.melakukan pertemuan dengan Penyandang Disabilitas, keluarga, dan masyarakat.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, Komite Daerah Disabilitas mempunyai wewenang:

a.meminta keterangan kepada pihak yang menyampaikan pengaduan, pihak yang diadukan, dan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan pengaduan yang diterima oleh Komite Daerah Disabilitas;
b.melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak pengadu, pihak yang diadukan, dan pihak lainnya yang terkait dengan pengaduan;
c.menyelesaikan pengaduan yang diterima melalui upaya mediasi, koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait; dan
d.melimpahkan pengaduan yang diterima yang merupakan permasalahan hukum yang dihadapi Penyandang Disabilitas kepada pemberi pendampingan hukum untuk mendapatkan penyelesaian.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…