DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 68 Tahun 2017

Nomor: 68
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 3 Kelompok Ahli Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Pasal 6 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Honorarium Kelompok Ahli Pengawasan Pemerintah Provinsi Bali. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); jdih.baliprov.go.id
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KELOMPOK AHLI PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI BALI. jdih.baliprov.go.id

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Kelompok Ahli Pengawasan adalah kelompok ahli bidang pemerintahan, kelompok ahli bidang keuangan, serta kelompok ahli bidang hukum.

Pasal 2

(1)Gubernur membentuk Kelompok Ahli Pengawasan Pemerintah Provinsi.
(2)Pembentukan dan susunan Kelompok Ahli Pengawasan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 1 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 3

Kelompok Ahli Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:

a.merumuskan kriteria pendampingan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bidang pemerintahan, bidang ekonomi/keuangan dan bidang hukum/politik;
b.melakukan pendampingan dalam penguatan tugas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
c.memberikan saran dan masukan serta melakukan evaluasi terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan; dan
d.melaporkan pelaksanaan pendampingan pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur melalui Inspektur Provinsi.

Pasal 4

(1)Kelompok Ahli Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan honorarium.
(2)Honorarium Kelompok Ahli Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Pasal 5

Besaran honorarium Kelompok Ahli Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagai berikut :

a.Koordinator Kelompok Ahli pengawasan Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah); dan
b.Anggota Kelompok Ahli Pengawasan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). jdih.baliprov.go.id

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 30 Nopember 2017 GUBERNUR BALI, MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 30 Nopember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, COKORDA NGURAH PEMAYUN BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 68

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…