DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 69 Tahun 2017

Nomor: 69
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 3 SHBJ dalam pelaksanaan penyusunan anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 7 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi pelaksanaan kebutuhan barang/jasa pada Tahun 2018 perlu diatur standardisasi harga barang/jasa;
c.bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 66 Tahun 2016 tentang Standardisasi Harga Barang /Jasa untuk Pelaksanaan Keperluan Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standardisasi Harga Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bali; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); www.jdih.baliprov.go.id

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 6. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7); www.jdih.baliprov.go.id
9.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARDISASI HARGA BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI BALI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program serta kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6.Standardisasi Harga Barang/Jasa selanjutnya disingkat SHBJ adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
7.Harga pasar adalah harga barang yang berlaku di pasaran sudah termasuk pajak.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran yang dituangkan dalam RKA-SKPD APBD Tahun Anggaran 2018 dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

(1)SHBJ merupakan ketetapan harga tertinggi untuk keperluan Pemerintah Provinsi sudah termasuk pajak dan pengenaan pajak disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.jdih.baliprov.go.id
(2)SHBJ dalam pelaksanaan penyusunan anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi; atau
2. b.estimasi.
(3)Fungsi SHBJ sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan besaran harga yang tidak dapat dilampaui.
(4)Fungsi SHBJ sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan besaran harga yang boleh dilampaui dengan mempertimbangkan:
1. a.harga pasar;
2. b.proses pengadaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. c.ketersediaan alokasi anggaran; dan/atau
4. d.prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas serta prinsip kepatuhan, kewajaran dan kepatutan.

Pasal 4

(1)Daftar rincian SHBJ dikelompokkan berdasarkan jenis barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
(2)Harga Barang/Jasa yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, dapat menggunakan harga pasar dan/atau daftar harga dari pabrik, serta sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau pemilihan penyedia barang/jasa SHBJ berpedoman pada harga pasar pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 66 Tahun 2016 tentang Standarisasi Harga Barang /Jasa untuk Pelaksanaan Keperluan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 66) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. www.jdih.baliprov.go.id

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali . Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 4 Desember 2017 GUBERNUR BALI, MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 4 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, COKORDA NGURAH PEMAYUN BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 69

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 69 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Bali Nomor 66 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Bali Nomor 66 Tahun 2016