DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 69 Tahun 2022

Nomor: 69
Tahun: 2022
Ditetapkan: 23 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH BAB III TATA CARA PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH Pasal 25 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Penganggaran Kebutuhan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH DAN PENGANGGARAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Bali.
5.Pimpinan DPRD adalah pimpinan DPRD Provinsi Bali.
6.Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
8.Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
9.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
10.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
11.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
12.Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
13.Aparat Pengawas Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Provinsi atau nama lain yang secara fungsional melakukan pengawasan interen yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
14.Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
16.Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD untuk periode 1 (satu) tahun.
17.Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
18.Pengadaan adalah kegiatan yang prosesnya dimulai dari Perencanaan Kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh BMD yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
19.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan satuan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari rencana kerja Perangkat Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
20.Standar Harga adalah harga satuan barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan Pengadaan BMD dalam Perencanaan Kebutuhan Perangkat Daerah.
21.Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMD dalam Perencanaan Kebutuhan Perangkat Daerah.
22.Pemeliharaan adalah kegiatan untuk menjaga agar BMD selalu dalam keadaan baik dan siap pakai dari waktu ke waktu dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
23.Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
24.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD.
25.Penghapusan adalah tindakan menghapus barang daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman kepada Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang/Pengelola Barang dalam melakukan penyusunan dan penelaahan RKBMD.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk terselenggaranya RKBMD yang tertib, terarah, serta akuntabel guna mewujudkan pengelolaan BMD yang optimal, efektif, dan efisien.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi :

a.tata cara penyusunan RKBMD;
b.tata cara penelaahan RKBMD; dan
c.penganggaran kebutuhan BMD.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 4

(1)RKBMD meliputi:
1. a.Pengadaan;
2. b.Pemeliharaan;
3. c.Pemanfaatan;
4. d.Pemindahtanganan; dan
5. e.Penghapusan.
(2)Penyusunan rencana Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan tetap memperhatikan ketersediaan BMD yang ada pada Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang.
(3)Penyusunan rencana Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan tetap memperhatikan daftar barang yang berisi informasi status barang dan kondisi barang.
(4)Penyusunan rencana Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan pendayagunaan barang yang tidak digunakan untuk tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi.
(5)Penyusunan rencana Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan BMD untuk tugas dan fungsi dan memperhatikan BMD yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Provinsi.
(6)Penyusunan rencana Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, memperhatikan daftar barang yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
(7)RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen RKBMD.

Pasal 5

(1)RKBMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diusulkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang atas BMD yang ada dalam penguasaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang atas BMD yang ada dalam penguasaannya.
(2)Usulan RKBMD Pemeliharaan oleh Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap BMD berupa bangunan dan selain tanah atau bangunan yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang.
(3)Usulan RKBMD Pemeliharaan yang sedang dalam status penggunaan sementara diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menggunakan sementara BMD.

Pasal 6

Formulir Tata Cara Penyusunan RKBMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e di lingkungan unit pelaksana teknis yang dipimpinnya.
(2)Kuasa Pengguna Barang berkewajiban menyampaikan usulan RKBMD kepada Pengguna Barang paling lambat pada minggu pertama bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
(3)Pengguna Barang melakukan penelitian kelengkapan usulan RKBMD yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang.
(4)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertujuan untuk memastikan ketersediaan BMD, kebenaran dan kesesuaian pada daftar barang sebelum dilakukan penelaahan.
(5)Pengguna Barang menugaskan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8

(1)Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
(2)Pengguna Barang berkewajiban menyampaikan usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pengelola Barang paling lambat pada minggu pertama bulan Juni tahun anggaran sebelumnya.
(3)RKBMD di tingkat Pengguna Barang yang disampaikan kepada Pengelola Barang dilengkapi dengan:
1. a.surat pengantar RKBMD yang ditandatangani Pengguna Barang;
2. b.RKBMD tingkat Kuasa Pengguna Barang;
3. c.surat tanggung jawab mutlak Pengguna Barang atas kebenaran RKBMD; dan
4. d.laporan hasil review dari APIP apabila dilakukan review.
(4)Pengelola Barang melakukan penelitian atas usulan RKBMD yang disampaikan oleh Pengguna Barang untuk memastikan kelengkapan usulan RKBMD dan ketersediaan BMD, kebenaran dan kesesuaian pada daftar barang sebelum dilakukan penelaahan.
(5)Pengelola Barang mendelegasikan penyelenggaraan penelitian atas usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Pejabat Penatausahaan Barang.
(6)Dalam penelitian RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengelola Barang dapat mengikutsertakan APIP untuk melakukan review terhadap kelengkapan, kebenaran dan kepatuhan dalam penerapan ketentuan Perencanaan Kebutuhan BMD.

Pasal 9

(1)Pengelola Barang menyusun RKBMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan menghimpun usulan RKBMD oleh Pengguna Barang.
(2)Penyusunan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang kepada Pengelola Barang paling lambat pada minggu pertama bulan Juni tahun anggaran sebelumnya.
(3)Sekretaris Daerah melakukan penelitian atas usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memastikan ketersediaan BMD, kebenaran dan kesesuaian pada daftar barang.
(4)Penelitian atas usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan kebenaran data usulan RKBMD.
(5)Penelitian atas usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD.
(6)Pengelola Barang dalam melaksanakan penelitian atas usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mengikutsertakan APIP untuk melakukan review terhadap kelengkapan, kebenaran dan kepatuhan dalam penerapan ketentuan Perencanaan Kebutuhan BMD.

Pasal 10

(1)Pengguna Barang dapat melakukan perubahan RKBMD.
(2)Perubahan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap:
1. a.rencana pengadaan karena adanya perubahan jenis BMD; dan
2. b.rencana pemeliharaan karena akibat kerusakan yang tidak terduga.
(3)Perubahan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang sebelum penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi.
(4)Tata Cara Penyusunan RKBMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan dan penelaahan perubahan RKBMD.

Pasal 11

(1)Dalam hal batas akhir penyampaian usulan RKBMD terdapat keadaan darurat, pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan penyediaan anggaran angka dasar dalam rangka rencana Pengadaan dan/atau Pemeliharaan dilakukan berdasarkan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.bencana alam; dan
2. b.gangguan keamanan skala besar.
(3)Hasil pengusulan penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaporkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang bersamaan dengan penyampaian RKBMD perubahan dan/atau RKBMD tahun berikutnya.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan oleh Pengelola Barang sebagai bahan pertimbangan tambahan dalam penelaahan atas RKBMD yang disampaikan oleh Pengguna Barang bersangkutan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun anggaran berkenaan dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…