DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum,Pelaksanaan Pemberian Kontribusi,Manfaat Kontribusi,Penghargaan,Pertanggungjawaban,Pembinaan dan Pengawasan, Peran Masyarakat,Ketentuan Peralihan,Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kontribusi Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali dari Sumber Lain Yang Sah dan Tidak Mengikat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
13.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
14.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2022 tentang Labelisasi Produk Dengan Branding Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI dan GUBERNUR BALI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KONTRIBUSI PELINDUNGAN KEBUDAYAAN DAN LINGKUNGAN ALAM BALI DARI SUMBER LAIN YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Perangkat Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
5.Kebudayaan Bali, yang selanjutnya disebut Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat Bali yang diperoleh melalui proses pendidikan, pewarisan nilai, adaptasi terhadap lingkungan, dan dijiwai agama Hindu untuk membangun tata nilai, kehidupan, spiritualitas, adat, tradisi, seni-budaya, kearifan lokal, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dimensi Niskala- Sakala.
6.Pelindungan Kebudayaan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan Bali secara holistik melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
7.Lingkungan Alam Bali, yang selanjutnya disebut Lingkungan Alam adalah kesatuan ruang Niskala- Sakala dengan semua benda, daya, keadaan yang menjadi daya tarik wisata.
8.Pelindungan Lingkungan Alam adalah upaya melestarikan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Alam Bali secara holistik melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan.
9.Kontribusi Pelindungan Kebudayaan Dan Lingkungan Alam Bali Dari Sumber Lain Yang Sah dan Tidak Mengikat, yang selanjutnya disebut Kontribusi adalah partisipasi atau bantuan pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat sebagai bentuk kepedulian dalam rangka Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali kepada Pemerintah Provinsi Bali berupa uang, barang, dan/atau jasa.
10.Label Branding Bali adalah keterangan yang berbentuk gambar dan/atau tulisan mengenai Bali yang disertakan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau bagian kemasan dari suatu produk yang diperdagangkan.
11.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas, layanan, serta infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi, pengusaha, dan masyarakat.

Pasal 2

Pengaturan Kontribusi ini berasaskan:

a.keadilan;
b.proporsionalitas;
c.kewajaran;
d.transparansi;
e.akuntabel;
f.kemanfaatan;
g.partisipasi;
h.kebersamaan; dan
i.keberlanjutan.

Pasal 3

Pengaturan Kontribusi bertujuan untuk:

a.Pelindungan Kebuda yaan da n Lingkungan Alam Bali;
b.pelindungan adat, tradisi, seni-budaya, serta kearifan lokal;
c.percepatan dan penguatan upaya untuk memajukan Kebudayaan Bali sebagai bagian dari kebudayaan nasional yang berbhinneka tunggal ika;
d.pemberdayaan Desa Adat;
e.pembangunan sarana dan prasarana seni dan budaya;
f.percepatan upaya mewujudkan Pariwisata berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat; dan
g.peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan pemerintahan di Provinsi.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN KONTRIBUSI

Pasal 4

(1)Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha dalam negeri atau luar negeri, dan masyarakat dapat memberikan Kontribusi kepada Pemerintah Provinsi.
(2)Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa yang bersifat sukarela.
(3)Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali.
(4)Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 5

(1)Selain pemberian Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pelaku usaha dan/atau masyarakat dapat memberikan Kontribusi atas penggunaan Label Branding Bali.
(2)Pelaksanaan penggunaan Label Branding Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Labelisasi Produk Dengan Branding Bali.

Pasal 6

(1)Setiap Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pelaksanaan, penerimaan, dan pengelolaan Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dengan berdasar pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.
(2)Fasilitasi pelaksanaan, penerimaan, dan pengelolaan Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.mensosialisasikan/menyebarluaskan informasi terkait pelaksanaan kegiatan Kontribusi;
2. b.melaksanakan fasilitasi penerimaan Kontribusi sesuai dengan kewenangan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
3. c.menyetorkan hasil penerimaan Kontribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD); dan
4. d.melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan aset dan keuangan daerah.

Pasal 7

(1)Penerimaan Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan dasar kesepakatan antara pemberi Kontribusi dengan Perangkat Daerah.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memfasilitasi pemberi Kontribusi dalam pemenuhan kelengkapan administrasi pemberian Kontribusi.
(3)Penerimaan Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan kedalam lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, penerimaan, dan pengelolaan Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III

MANFAAT KONTRIBUSI

Pasal 9

Kontribusi yang diterima Pemerintah Provinsi dimanfaatkan untuk:

a.peningkatan pelayanan Pemerintah Provinsi yang komprehensif, terintegrasi, dan optimal;
b.mewujudkan alam lingkungan yang lebih bersih, indah, dan lestari Niskala-Sakala;
c.pelindungan adat, tradisi, seni-budaya, serta kearifan lokal yang beraneka ragam dan memiliki aura spiritual (metaksu);
d.menjaga kebersihan, ketertiban, kenyamanan, dan keamanan di wilayah Bali;
e.Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam; dan
f.kegiatan lainnya yang mendukung upaya Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam.

BAB IV

PENGHARGAAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Provinsi dapat memberikan penghargaan kepada pelaku usaha, setiap orang, masyarakat, dan pihak lainnya atas pemberian Kontribusi kepada Pemerintah Provinsi.
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
1. a.piagam;
2. b.sertifikat/plakat penghargaan;
3. c.diumumkan kepada publik; dan/atau
4. d.bentuk lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

(1)Perangkat Daerah yang menerima Kontribusi wajib mempertanggungjawabkan setiap Kontribusi yang diterima.
(2)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.
(3)Selain pelaksanaan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah dapat mempublikasikan pertanggungjawaban atas Kontribusi yang diterima.
(4)Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui media resmi Pemerintah Provinsi dan/atau media lainnya.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…