DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Dasar dan Prinsip dalam Penetapan Besaran Tarif, Obyek, Subyek dan Rincian Tarif Layanan, Pemberian Keringanan atau Pembebasan Pembayaran atas Tarif Layanan, Evaluasi Tarif, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Objek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN OBJEK LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Rumah Sakit Mata Bali Mandara, yang selanjutnya disebut RS Mata adalah Rumah Sakit Khusus di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang menyelenggarakan pelayanan rumah sakit dengan memberikan pelayanan utama pada pelayanan kesehatan mata.
5.Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
6.Direktur Rumah Sakit Mata Bali Mandara, yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pemimpin BLUD rumah sakit.
7.Tarif Layanan Objek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, yang selanjutnya disebut Tarif Layanan adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun nonpelayanan.
8.Rawat Jalan adalah adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit.
9.Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
10.Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan untuk kasus-kasus gawat darurat yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.
11.Jasa Pelayanan adalah imbalan atas jasa layanan.

BAB II

DASAR DAN PRINSIP DALAM PENETAPAN BESARAN TARIF

Pasal 2

(1)Dasar penetapan Tarif Layanan pada RS Mata yaitu:
1. a.biaya pengelolaan secara berkelanjutan di RS Mata;
2. b.biaya pemeliharaan dan pengembangan aset di RS Mata;
3. c.pengembangan pelayanan RS Mata; dan
4. d.kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
(2)Penetapan Tarif Layanan pada RS Mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan tarif.

BAB III

OBYEK, SUBYEK, DAN RINCIAN TARIF LAYANAN

Pasal 3

(1)Layanan pada RS Mata yang dikenakan Tarif Layanan, meliputi:
1. a.layanan administrasi; dan
2. b.layanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian.
(2)Penerimaan atas layanan pada RS Mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan ke dalam lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Layanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
1. a.kartu identitas berobat;
2. b.administrasi Rawat Jalan;
3. c.administrasi Gawat Darurat;
4. d.administrasi Rawat Inap;
5. e.administrasi one day care;
6. f.administrasi lainnya;
7. g.resume medis;
8. h.surat keterangan sehat;
9. i.surat keterangan sehat mata;
10. j.surat keterangan buta warna; dan
11. k.surat keterangan lain-lain.
(2)Kartu Identitas Berobat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada penerima jasa layanan yang tidak memiliki kartu identitas berobat dan dikenakan biaya cetak kartu.
(3)Administrasi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan layanan administrasi atas kunjungan pasien Rawat Jalan.
(4)Administrasi gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan layanan administrasi atas kunjungan pasien instalasi gawat darurat.
(5)Administrasi Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan layanan administrasi atas kunjungan pasien Rawat Inap.
(6)Administrasi one day care sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan layanan administrasi atas kunjungan pasien one day care.
(7)Administrasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan layanan administrasi atas kunjungan pasien di luar layanan Rawat Jalan, gawat darurat, Rawat Inap, one day care.
(8)Resume medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan pembuatan surat yang berisi pengeluaran informasi rekam medis untuk pasien atau pihak ketiga.
(9)Surat keterangan sehat, surat keterangan sehat mata, surat keterangan buta warna dan surat keterangan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k, diperuntukkan bagi pasien atau pihak ketiga dan dikenakan biaya administrasi.

Pasal 5

(1)Layanan Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri dari;
1. a.pendidikan dan pelatihan; dan
2. b.penelitian.
(2)Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari;
1. a.studi banding;
2. b.praktek klinik lapangan;
3. c.ujian;
4. d.pelatihan tenaga kesehatan;
5. e.magang;
6. f.eduwisata;
7. g.akses jurnal/penelitian;
8. h.kerjasama pelatihan, seminar, workshop, dan sejenisnya; dan
9. i.kegiatan peningkatan kompetensi.
(3)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa penelitian kesehatan dan non kesehatan.

Pasal 6

(1)Subyek Tarif Layanan pada RS Mata yaitu masyarakat yang menggunakan atau menikmati Jasa Pelayanan yang disediakan atau diberikan.
(2)Subyek Tarif Layanan pada RS Mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban membayar Tarif Layanan.

Pasal 7

Rincian Besaran Tarif Layanan pada RS Mata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Penyesuaian Rincian Besaran Tarif Layanan pada RS Mata dapat dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali menyesuaikan dengan tingkat laju inflasi dan kemampuan masyarakat.

BAB IV

PEMBERIAN KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN PEMBAYARAN ATAS TARIF LAYANAN

Pasal 9

(1)Direktur dapat memberikan keringanan atau pembebasan pembayaran atas layanan RS Mata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kepada pasien miskin, pasien terlantar, dan pasien khusus.
(2)Tata cara pemberian keringanan atau pembebasan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur.

BAB V

EVALUASI TARIF

Pasal 10

Evaluasi atas jenis dan Tarif Layanan dilakukan untuk kepentingan pengembangan pelayanan dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian, dan perkembangan keadaan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 11

(1)Direktur wajib melaporkan pendapatan dan penggunaan Tarif Layanan kepada Gubernur melalui kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
(2)Penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…