Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 71 Tahun 2022
- Nomor
- 71
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 60
Ringkasan
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 58 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 58 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5); Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.
BAB I
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
BAB II KEDUDUKAN Bagian Kesatu Sekretariat Daerah
BAB II
Setda merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekda dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Gubernur. Bagian Kedua Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Bagian Ketiga Inspektorat Daerah
Bagian Keempat Dinas
Bagian Kelima Badan
BAB III SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Sekretariat Daerah
BAB III
a) Bagian Kerjasama, membawahi Sub Bagian Tata Usaha Biro; dan b) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
a) Bagian Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, membawahi Sub Bagian Tata Usaha Biro; b) Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan c) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
a) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), membawahi Sub Bagian Tata Usaha Biro; b) Bagian Pengelola Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa; dan c) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
a) Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan; b) Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja; c) Bagian Tata Laksana dan Perpustakaan, membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha Biro; dan 2) Sub Bagian Perpustakaan. d) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
a) Bagian Rumah Tangga, membawahi Sub Bagian Tata Usaha Biro; b) Bagian Administrasi Keuangan, Aset, dan Kearsipan, membawahi Sub Bagian Kearsipan; c) Bagian Protokol; dan d) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
Bagian Kedua Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Bagian Ketiga Inspektorat
Bagian Keempat Dinas Paragraf 1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Membuka PDF…
Dokumen
Peraturan Gubernur (Pergub)