DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 71 Tahun 2022

Nomor: 71
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bali

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 58 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, berpengaruh terhadap struktur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
c.bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.3 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4.
5.5 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.7 .
7.7 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.8 .
9.9 .
10.1 0 11.
12.1 1 .
13.1 2 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5); Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7.Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
8.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang selanjutnya disebut Asisten Pemerintahan dan Kesra adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
9.Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
10.Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
11.Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
12.Sekretariat DPRD, yang selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
13.Inspektorat Daerah, yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Bali.
14.Sekretaris DPRD, yang selanjutnya disebut Sekwan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
15.Inspektur Daerah, yang selanjutnya disebut Inspektur adalah Inspektur Daerah Provinsi Bali.
16.Biro adalah Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
17.Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali.
18.Biro Hukum adalah Biro Hukum Setda Provinsi Bali.
19.Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian adalah Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali.
20.Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.
21.Biro Umum dan Protokol adalah Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali.
22.Dinas adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
23.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
24.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
25.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
26.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali.
27.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
28.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.
29.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
30.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
31.Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.
32.Dinas Kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
33.Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
34.Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral adalah Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
35.Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.
36.Dinas Pemajuan Masyarakat Adat adalah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
37.Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
38.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
39.Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
40.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
41.Badan adalah Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
42.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
43.Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
44.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
45.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
46.Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
47.Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
48.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
49.Badan Penghubung adalah Badan Penghubung Provinsi Bali.
50.Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
51.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
52.Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Bali.
53.Jabatan Perangkat Daerah adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada struktur organisasi dan tata kerja.
54.Pejabat Perangkat Daerah adalah pejabat yang berkedudukan dan mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada struktur organisasi dan tata kerja.
55.Pelaksana adalah klasifikasi jabatan pegawai aparatur sipil negara yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.kedudukan;
b.susunan organisasi;
c.tugas dan fungsi;
d.Staf Ahli;
e.kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
f.tata kerja; dan
g.Jabatan Perangkat Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 3

Setda merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekda dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 4

(1)Setwan merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
(2)Setwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekwan yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Pasal 5

(1)Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi.
(2)Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Inspektur, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Pasal 6

(1)Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas, dan Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satpol PP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Pasal 7

(1)Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
(2)Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

(1)Susunan organisasi Setda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
1. a.Asisten Pemerintahan dan Kesra, terdiri atas:
  1. 1.Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi: a) Bagian Kerjasama, membawahi Sub Bagian Tata Usaha Biro; dan b) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  2. 2.Biro Hukum, membawahi: a) Bagian Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, membawahi Sub Bagian Tata Usaha Biro; b) Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan c) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
2. b.Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
  1. 1.Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian, membawahi: a) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), membawahi Sub Bagian Tata Usaha Biro; b) Bagian Pengelola Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa; dan c) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
3. c.Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
  1. 1.Biro Organisasi, membawahi: a) Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan; b) Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja; c) Bagian Tata Laksana dan Perpustakaan, membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha Biro; dan 2) Sub Bagian Perpustakaan. d) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  2. 2.Biro Umum dan Protokol, membawahi: a) Bagian Rumah Tangga, membawahi Sub Bagian Tata Usaha Biro; b) Bagian Administrasi Keuangan, Aset, dan Kearsipan, membawahi Sub Bagian Kearsipan; c) Bagian Protokol; dan d) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2)Asisten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekda.
(3)Biro dipimpin Kepala Biro, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekda melalui Asisten.
(4)Bagian dipimpin Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro.
(5)Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan/atau langsung kepada Kepala Biro.

Pasal 9

(1)Susunan organisasi Setwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:
1. a.Sekwan;
2. b.Bagian Umum, membawahi Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Humas, dan Protokol;
3. c.Bagian Keuangan;
4. d.Bagian Persidangan dan Fasilitasi Fungsi DPRD; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2)Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekwan.
(3)Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 10

(1)Susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:
1. a.Inspektur;
2. b.Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. c.Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. d.Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. e.Inspektur Pembantu Wilayah III;
6. f.Inspektur Pembantu Wilayah IV;
7. g.Inspektur Pembantu Wilayah V; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.
(3)Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g, dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.
(4)Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021

Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021

Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021

Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021

Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2025