DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 74 Tahun 2017

Nomor: 74
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL Pasal 7 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bali tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan/atau Penanam Modal. I. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara 1649);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor ' 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tamnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua ates Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomnor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861); 7.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
9.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Lin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1478);
10.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1448);
11.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Lin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 853);
12.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepade Masyarakat dan/atau Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor I, Tambahan Lembaran Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor I). MEMUTUSKAN: PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU PENANAM MODAL.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 2

(I) Gubernur dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di Provinsi.

(2)Gubernur melimpahkan kewenangan pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
(3)Gubernur melimpahkan kewenangan pemberian sanksi administratif kepada masyarakat dan Penanam Modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai penerima insentif dan/atau kemudahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
(2)Permohonan Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang sudah diregistrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diproses sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Permohonan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau Penanam modal.
(3)Bagi permohonan yang telah divertifikasi dan masih terdapat kekurangan dan/atau kesalahan terhadap kelengkapan dan/atau kebenaran dokumen yang diajukan maka akan dilakukan pemberitahuan baik melalui surat, telepon, fdximile maupun email kepada pemohon paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
(4)
(5)
(6)
(7)Permohonan yang sudah lengkap dan benar sesuai ketentuan dalam ayat (2) akan diberikan bukti tanda terima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya diproses sebagaimana mestinya. Permohonan yang sudah memenuhi persyaratan dan dinilai layak untuk mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal akan segera disampaikan surat pemberitahuan paling lambat dalam 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian ditetapkan. Permohonan yang sudah 'memenuhi persyaratan tetapi dinilai tidak layak untuk mendapatkan insentif dan/atau kemudahan bierdasarkan ketentuan yang berlaku akan segera dilakukan pemberitahuan tentang penolakan dokumen yang diajukan paling lambat dalam 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penilaian. Bentuk Permohonan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(I) Penilaian terhadap permohonan yang sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan insentif dean/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan kriteria, indikator, parameter dan nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan oleh Tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Tim Verifikasi melaporkan hasil penilaian kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendapatkan persetujuan.
(4)Penetapan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang akan diberikan kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal berdasarkan hasil penilaian Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. ( 1)
(2)Jangka waktu maksimal pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanam modal dihitung berdasarkan hasil penilaian tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BAB 111 TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 6

(I) Sanksi administrasi meliputi:

a.teguran tertulis;
b.pencabutan insentif dan/atau 'penanaman modal; dan
c.denda.

(2)Teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat I huruf a dikenakan kepada masyarakat dan/atau penanam modal penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak mengirimkan Laporan Kegiatan Penanamnan Modal kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia yang tembusannya disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan lokasi proyek penanaman modalnya bagi penyelenggara Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing untuk katagori lain Prinsip Penanaman Modal sedangkan bagi penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal bagi masyarakat terhitung sejak ditetapkannya sebagai penerima insentif dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan belum menindaklanjuti kewajibannya sebageimana mestinya. kemudahan

Pasal 7

Peraturan Gubernur diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar Pada tanggal 7 Desember 22017 GUBERNUR BALI, MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar Pada tanggal 7 Desember 2017 SEKREIARIS DAERAH PROVINSI BALI, COKORDA NGURAH PEMAYUN BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 74

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…