DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 76 Tahun 2017

Nomor: 76
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bali

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai amanat Pasal 49 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan serta Surat Bupati Badung Nomor 560/1070/Disperinaker perihal Rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kabupaten Badung dan Berita Acara Kesepakatan Dewan Pengupahan Provinsi Bali tanggal 29 Nopember 2017, disepakati adanya usulan nilai Upah Minimum Sektoral Kabupaten Badung untuk Tahun 2018;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Badung; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); www.jdih.baliprov.go.id

2.Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6.Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7.Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
8.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
9.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239); www.jdih.baliprov.go.id MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN BADUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali
2.Gubernur adalah Gubernur Bali.
3.Upah Mínimum adalah Upah bulanan yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.
4.Upah Minimum Provinsi adalah Upah mínimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota.
5.Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah Upah Minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota.
6.Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota adalah Upah Minimum yang berlaku secara sektoral di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 2

Upah Minimum Sektoral Kabupaten Badung khususnya pada sektor usaha akomodasi sub sektor hotel bintang 3 sampai dengan bintang 5 sebesar Rp. 2.624.560,04 (Dua juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah nol empat sen) per bulan bagi pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun termasuk pekerja yang masih dalam masa percobaan.

Pasal 3

Besaran upah bagi pekerja yang memiliki masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih khususnya pada sub sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirundingkan secara bipartit antara pekerja/buruh dengan pengusaha di perusahaan bersangkutan.

Pasal 4

Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Mínimum Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak mengurangi atau menurunkan upah tersebut.

Pasal 5

Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Mínimum kepada Gubernur melalui Dinas Tenaga kerja Dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi. www.jdih.baliprov.go.id

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 21 Desember 2017 GUBERNUR BALI, MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 21 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, COKORDA NGURAH PEMAYUN BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 76

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…