DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 76 Tahun 2022

Nomor: 76
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bali

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pasal 6 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
8.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
12.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi, yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.
6.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran, yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program serta kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8.Standar Harga Satuan, yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan barang/jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.
9.Standar Harga Satuan Barang/Jasa, yang selanjutnya disebut SHS Barang/Jasa adalah penetapan besaran harga barang/jasa sesuai jenis, spesifikasi, dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
10.Satuan Biaya adalah biaya tertinggi untuk satuan pekerjaan/pengadaan barang/jasa yang dipergunakan dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
11.Harga Pasar adalah harga barang yang berlaku dipasaran sudah termasuk pajak.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam:

a.penyusunan anggaran yang dituangkan dalam RKA-SKPD APBD Semesta Berencana Provinsi tahun anggaran 2024 dan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah Perangkat Daerah tahun 2024; dan
b.pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi tahun anggaran 2023.

Pasal 3

(1)SHS Pemerintah Provinsi, meliputi:
1. a.SHS Barang/Jasa; dan
2. b.Satuan Biaya.
(2)SHS Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
1. a.alat tulis kantor;
2. b.alat dan bahan bangunan;
3. c.multimedia dan elektronik;
4. d.tanaman;
5. e.alat kesehatan;
6. f.jenis obat-obatan;
7. g.bahan komputer;
8. h.perlengkapan dan alat peraga pendidikan;
9. i.perabot kantor dan alat rumah tangga;
10. j.alat perhubungan;
11. k.bahan dan alat listrik;
12. l.kendaraan roda 4;
13. m.kendaraan roda 2;
14. n.oli pelumas kendaraan roda 4 dan roda 2;
15. o.tabung dan gas;
16. p.jasa service kendaraan bermotor;
17. q.perlengkapan dinas pegawai;
18. r.meubelair/furniture dan perlengkapan lainnya;
19. s.perlengkapan dan alat-alat olahraga;
20. t.sewa peralatan berat;
21. u.bahan bibit ternak dan bibit ikan;
22. v.suku cadang alat angkut darat bermotor;
23. w.pipa;
24. x.natura bahan makanan dan buah;
25. y.beban sewa dan mobilitas;
26. z.bahan kebersihan; dan aa. pupuk, obat pertanian dan perkebunan.
(3)Satuan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
1. a.uang saku dan pengganti transportasi;
2. b.makanan dan minuman;
3. c.paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor;
4. d.alat tulis kantor;
5. e.bahan bakar minyak;
6. f.pulsa untuk petugas humas dan protokol pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang umum dan protokol atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang komunikasi, informasi dan statistik;
7. g.pengadaan kendaraan dinas;
8. h.pemeliharaan;
9. i.upacara keagamaan/sesaji dan publikasi media massa;
10. j.belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat;
11. k.perencanaan dan pengawasan konstruksi klasifikasi sederhana; dan
12. l.satuan biaya jasa penyelenggaraan bimbingan teknis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
(4)Daftar rincian SHS Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(5)Satuan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(6)SHS Barang/Jasa yang tidak tercantum dalam Lampiran I sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat menggunakan Harga Pasar/harga wajar dan/atau daftar harga dari pabrik, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(7)Dalam hal kebutuhan barang/jasa yang ditetapkan dalam DPA-SKPD sesuai SHS Barang/Jasa tidak tersedia type/merk yang sama, maka dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan dengan type/merk yang setara dengan pagu anggaran yang sama.

Pasal 4

(1)SHS Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), merupakan penetapan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)SHS Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi; atau
2. b.estimasi.
(3)Fungsi SHS Pemerintah Provinsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan besaran harga yang tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPD tahun anggaran 2024.
(4)Fungsi SHS Pemerintah Provinsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan perkiraan dalam penyusunan anggaran yang dituangkan dalam RKA-SKPD tahun anggaran 2024.
(5)Dalam hal SHS Pemerintah Provinsi sebagai fungsi estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dalam pelaksanaan DPA-SKPD tahun anggaran 2024 melampaui batas tertinggi, maka dapat dilampaui dengan mempertimbangkan pada:
1. a.Harga Pasar;
2. b.proses pengadaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
3. c.ketersediaan alokasi anggaran; dan/atau
4. d.prinsip ekonomis, efisien, dan efektivitas serta prinsip kepatuhan, kewajaran, dan kepatutan.

Pasal 5

(1)Dalam hal Perangkat Daerah yang berlokasi atau mempunyai kegiatan yang dilaksanakan di kabupaten/kota, dapat berpedoman pada SHS Barang/Jasa dan/atau Satuan Biaya yang dikeluarkan oleh kabupaten/kota setempat.
(2)Perangkat Daerah yang berlokasi atau mempunyai kegiatan yang dilaksanakan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jasa konstruksi berpedoman pada SHS jasa konstruksi dan/atau Satuan Biaya yang dikeluarkan oleh kabupaten/kota setempat.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Bali pada tanggal 27 Desember 2022 GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER Diundangkan di Bali pada tanggal 27 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, ttd DEWA MADE INDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 77 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Sudarsana NIP. 19691010 199703 1 012 PARAF KOORDINASI Asisten Pemerintahan dan Kesra Kepala Biro Hukum Kepala BPKAD

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 76 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 35 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 35 Tahun 2023