DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 77 Tahun 2017

Nomor: 77
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PELESTARIAN GENETIK SAPI BALI UNGGUL Pasal 6 Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Pasal 7 Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Pasal 20 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sapi Bali; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
7.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahtraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005, tentang Pedoman Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan; Menetapkan :
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak;
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging;
16.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sapi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAPI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Bali.
5.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
7.Instansi Teknis Kabupaten/Kota adalah Dinas yang menyelenggarakan fungsi sub urusan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota.
8.Pengelolaan Sapi Bali adalah pengaturan sumber daya Genetik Sapi Bali yang meliputi pelestarian, pemanfaatan dan pengendalian.
9.Ternak Sapi Bali yang selanjutnya disebut Sapi Bali adalah Sapi potong asli Indonesia yang merupakan hasil domestikasi banteng yang ada di wilayah Provinsi Bali, dengan ciri-ciri khas meliputi: pantat putih, lutut kebawah putih, terdapat garis belut hitam di punggung, warna bulu merah hingga merah bata dan yang jantan dewasa berwarna hitam.
10.Benih Sapi Bali yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio yang berasal dari Sapi Bali.
11.Setiap Orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
12.Surat Keterangan Layak Bibit yang selanjutnya disebut SKLB adalah surat yang menerangkan kesesuaian ternak terhadap standar (Standar Nasional Indonesia/ PersyaratanTeknis Minimal/ Standar Daerah untuk rumpun atau galur yang sudah dilepas.
13.Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar besarnya.
14.Sertifikat bibit adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi yang telah terakreditasi atau ditunjuk Menteri Pertanian untuk menyatakan bahwa bibit ternak telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
15.Badan Usaha adalah korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
16.Lembaga adalah wadah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerja sama secara berencana terorganisasi, terkendali, terpimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan.
17.Pengawetan adalah proses membekukan sperma.
18.Pemanfaatan adalah memanfaatkan untuk kepentingan yang bersifat komersial.
19.Petugas teknis adalah petugas yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga teknis peternakan dan kesehatan hewan.
20.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang berlaku secara nasional di Indonesia yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional.
21.Kartu Tanda Pengenal selanjutnya disebut KTP adalah Kartu Tanda Pengenal, NPWP adalah Nomor Pokok Wajib Pajak, TDP adalah Tanda Daftar Perusahaan dan SIUP adalah Surat Ijin Usaha Perdagangan.

BAB II

PELESTARIAN GENETIK SAPI BALI UNGGUL

Pasal 2

(1)Pelestarian genetik Sapi Bali Unggul bertujuan untuk mempertahankan mutu genetik Sapi Bali.
(2)Pelestarian genetik Sapi Bali Unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melaksanakan Pengawetan dan Penyimpanan sperma dan/atau embrio Sapi Bali unggul sebagai bank sperma dan/atau bank embrio.
(3)Setiap orang, badan usaha/lembaga dapat melaksanakan pelestarian genetik Sapi Bali unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemanfaatan Sperma dan/atau embrio Sapi Bali unggul.
(4)Sperma dan/atau embrio dari bank sperma dan/atau bank embrio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk pengembangan Sapi Bali di Provinsi.
(5)Sperma dan/atau embrio dari bank sperma dan/atau bank embrio harus dievaluasi kualitasnya oleh Instansi Teknis Provinsi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sebelum dimanfaatkan.

BAB III

IZIN

Pasal 3

(1)Setiap orang, badan usaha/lembaga yang melaksanakan pelestarian genetik Sapi Bali Unggul dan pemanfaatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus mendapatkan izin Gubernur.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.izin melaksanakan pengawetan dan penyimpanan sperma dan/atau embrio Sapi Bali unggul sebagai bank sperma dan/atau bank embrio; dan
2. b.izin pemanfaatan sperma dan/atau embrio Sapi Bali unggul.
(3)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Lembaga penelitian dan Lembaga pendidikan.
(4)Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap orang atau badan usaha yang melaksanakan pelestarian genetik Sapi Bali unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki:
1. a.KTP;
2. b.NPWP;
3. c.TDP;
4. d.SIUP; dan
5. e.Rekomendasi Instansi Teknis Provinsi.
(5)Setiap Orang, Badan Usaha, Lembaga yang melaksanakan pelestarian genetik Sapi Bali unggul dan pemanfaatannya harus menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan ke Instansi Teknis Provinsi.

Pasal 4

(1)Gubernur menerbitkan izin melaksanakan pengawetan dan penyimpanan sperma dan/atau embrio Sapi Bali unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a berdasarkan rekomendasi Instansi Teknis Provinsi.
(2)Rekomendasi Instansi Teknis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kelayakan usulan rencana kegiatan (proposal) yang diajukan.
(3)Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat persyaratan teknis :
1. a.sapi Bali unggul yang digunakan sebagai sumber sperma (bull) dan indukannya (recipient);
2. b.izin lokasi tempat melakukan pengawetan dan penyimpanan sperma dan/atau embrio;
3. c.prasarana, sarana dan bahan yang dipergunakan;
4. d.sumber daya manusia yang dipergunakan;
5. e.standar operasional prosedur proses pengawetan dan penyimpanan; dan
6. f.manajemen pengelolaan kegiatan dan usaha.

Pasal 5

(1)Gubernur menerbitkan izin pemanfaatan sperma dan/atau embrio dari bank sperma dan/atau bank embrio Sapi Bali unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, berdasarkan rekomendasi Instansi Teknis Provinsi.
(2)Rekomendasi Instansi Teknis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kelayakan usulan rencana kegiatan (proposal) yang diajukan.
(3)Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat persyaratan teknis :
1. a.sapi Bali unggul yang digunakan sebagai sumber sperma (bull) dan indukannya (recipient);
2. b.izin lokasi tempat pemanfaatan sperma dan/atau embrio;
3. c.prasarana, sarana dan bahan yang dipergunakan;
4. d.sumber daya manusia yang dipergunakan;
5. e.standar operasional prosedur pemanfaatan; dan
6. f.manajemen pengelolaan kegiatan dan usaha.

Pasal 6

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) harus sesuai dengan pedoman teknis dari Instansi Teknis Provinsi.

Pasal 7

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dibatalkan apabila dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan usulan rencana kegiatan.

BAB IV

PASCA PANEN

Pasal 8

(1)Pemerintah Provinsi Bali memfasilitasi pelaksanaan pasca panen Sapi Bali.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pengolahan;
2. b.pemasaran; dan
3. c.kemitraan.

Pasal 9

Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:

a.pengolahan daging;
b.pengolahan hasil ikutan dari pemotongan; dan
c.pengolahan limbah.

Pasal 10

(1)Fasilitasi pasca panen dalam pengolahan daging meliputi:
1. a.penyediaan sarana dan prasarana pengolahan yang diperlukan oleh kelompok-kelompok pengolahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. b.pembinaan dan Pengawasan manajemen dalam proses pengolahan dari hulu sampai hilir untuk menghasilkan hasil olahan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);
3. c.pembinaan dan Pengawasan untuk pemilikan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
4. d.pembinaan akses pembiayaan/permodalan;
5. e.fasilitasi penelitian dalam pengolahan daging; dan
6. f.pembinaan uji mutu hasil pengolahan daging.
(2)Fasilitasi pasca panen pengolahan hasil ikutan pemotongan meliputi :
1. a.pembinaan kelembagaan dan keterampilan bagi pelaku usaha perorangan dan kelompok-kelompok pengolahan hasil ikutan pemotongan berupa jeroan, tulang, kulit dan tanduk;
2. b.pembinaan akses pembiayaan/permodalan;
3. c.penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh pelaku usaha pengolahan hasil ikutan dan pemotongan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
4. d.fasilitasi penelitian dalam pengolahan hasil ikutan pemotongan.
(3)Fasilitasi pengolahan limbah meliputi:
1. a.pembinaan kelembagaan dan keterampilan pengolahan limbah;
2. b.penyediaan prasarana dan sarana yang diperlukan oleh pelaku usaha pengolahan limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. c.pembinaan uji mutu hasil pengolahan limbah; dan
4. d.pembinaan akses pembiayaan/permodalan.

Pasal 11

(1)Fasilitasi Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.pemasaran daging;
2. b.pemasaran olahan hasil ikutan dari pemotongan; dan
3. c.pemasaran hasil olahan limbah.
(2)Fasilitasi pemasaran daging dan hasil olahan daging meliputi :
1. a.pembinaan branding, packaging dan labeling;
2. b.penyelenggaraan promosi/pameran produk; dan
3. c.advokasi kepada distributor daging untuk ikut serta memasarkan daging Sapi Bali.
(3)Fasilitasi pemasaran hasil pengolahan ikutan pemotongan meliputi :
1. a.pembinaan branding, packaging dan labeling; dan
2. b.penyelenggaraan promosi/pameran.
(4)Fasilitasi pemasaran hasil pengolahan limbah meliputi penyelenggaraan promosi/pameran hasil olahan limbah.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…