DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 79 Tahun 2022

Nomor: 79
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM Pasal 20 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Gubernur perlu membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi;
c.bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Bali; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
9.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
4.Gubernur adalah Gubernur Bali.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
6.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
7.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa Peraturan Perundang-undangan atau produk hukum selain Peraturan Perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan Peraturan Perundang-undangan.
8.Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
9.Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disebut Siskum adalah suatu sistem untuk mengelola database Peraturan Perundang-undangan.
10.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.pembentukan dan organisasi JDIH;
b.pengelolaan;
c.pembinaan dan pengawasan; dan
d.pendanaan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 3

(1)Gubernur dalam rangka menyelenggarakan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum, membentuk JDIH Provinsi.
(2)JDIH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.pusat JDIH Provinsi; dan
2. b.anggota JDIH Provinsi.
(3)Pusat JDIH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berkedudukan pada Biro Hukum.
(4)Selain sebagai pusat JDIH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Biro Hukum juga sebagai anggota JDIH Nasional.
(5)Anggota JDIH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
1. a.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
2. b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. c.Bagian Hukum Kabupaten/Kota;
4. d.perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta; dan
5. e.lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan Informasi Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

(1)Pusat JDIH Provinsi bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada anggota JDIH Provinsi, yang meliputi:
1. a.organisasi;
2. b.sumber daya manusia;
3. c.koleksi Dokumen Hukum;
4. d.teknis pengelolaan;
5. e.sarana prasarana; dan
6. f.pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
(2)Pusat JDIH Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH Provinsi;
2. b.penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/ standar pengelolaan teknis dokumentasi dan Informasi Hukum;
3. c.pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH Provinsi;
4. d.sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan Informasi Hukum kepada anggota JDIH Provinsi;
5. e.pembinaan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum;
6. f.pusat rujukan dokumentasi dan Informasi Hukum;
7. g.monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH Provinsi; dan
8. h.melakukan inovasi dalam rangka memperkuat dan mengembangkan pengelolaan JDIH.
(3)Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Pusat JDIH Provinsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibantu oleh Tim Pengelola JDIH Provinsi.
(2)Tim Pengelola JDIH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
1. a.perangkat daerah;
2. b.instansi vertikal; dan
3. c.akademisi.
(3)Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Pengelola JDIH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 6

(1)Pusat JDIH Provinsi dan anggota JDIH Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), menyelenggarakan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dilakukan oleh Pengelola.
(2)Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.Pejabat atau aparatur sipil negara pada Biro Hukum yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas di bidang pengelolaan JDIH;
2. b.Pejabat atau aparatur sipil negara pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas di bidang pengelolaan JDIH;
3. c.Pejabat atau aparatur sipil negara pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas di bidang pengelolaan JDIH;
4. d.Kepala Bagian Hukum atau aparatur sipil negara pada Bagian Hukum Kabupaten/Kota yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas pengelolaan JDIH;
5. e.Kepala atau petugas perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta; dan
6. f.pimpinan atau anggota lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan Informasi Hukum.
(3)Pengelola Pusat JDIH Provinsi berkedudukan di Biro Hukum.

Pasal 7

Pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:

a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
b.penataan Siskum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 8

(1)Pengelolaan JDIH Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikelola melalui website https://jdih.baliprov.go.id/.
(2)Website sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 9

(1)Pengelolaan JDIH Provinsi harus dilaksanakan sesuai standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum, meliputi:
1. a.standar pembuatan abstrak produk hukum daerah;
2. b.standar pengolahan dokumen dan Informasi Hukum; dan
3. c.standar laporan evaluasi pengelolaan JDIH Provinsi.
(2)Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dikelola dalam website sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), paling sedikit memuat:
1. a.Undang-Undang;
2. b.Peraturan Pemerintah;
3. c.Peraturan Presiden;
4. d.Peraturan Menteri Dalam Negeri;
5. e.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri;
6. f.Keputusan Menteri Dalam Negeri;
7. g.Peraturan Daerah Provinsi; dan
8. h.Informasi hukum lainnya.
(2)Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, paling sedikit memuat:
1. a.putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. b.surat edaran Menteri terkait;
3. c.rancangan produk hukum daerah;
4. d.artikel hukum;
5. e.surat edaran Gubernur; dan
6. f.memorandum of understanding/kerja sama daerah Provinsi.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…