DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum,Standar Pelayanan Minimal,Tarif Layanan,Ketentuan Peralihan,Pasal 13 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2023.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
13.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8); Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LABORATORIUM KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
5.Inspektorat Daerah Provinsi adalah Inspektorat Daerah Provinsi Bali.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan, yang selanjutnya disebut UPTD Balai Labkes adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
7.Kepala UPTD Balai Labkes adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan dan evaluasi pelatihan manajemen dan teknis pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat.
8.Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9.Standar adalah ukuran pencapaian mutu/kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
10.Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh UPTD Balai Labkes bagi pegawai kesehatan dan masyarakat.
11.Indikator Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disebut Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran dan/ atau manfaat pelayanan.
12.Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
13.Indikator adalah latar belakang/alasan mengapa suatu kinerja tersebut perlu diukur.
14.Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.
15.Jenis Pelayanan adalah pelayanan publik yang mutlak dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak dalam kehidupan.
16.Masyarakat adalah pengguna layanan yang disediakan oleh UPTD Balai Labkes.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan:
1. a.sebagai panduan untuk batasan minimal pelayanan pada UPTD Balai Labkes dalam melaksanakan pelayanan; dan
2. b.untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kelangsungan layanan pada UPTD Balai Labkes, dalam mewujudkan Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan pelayanan dan pencapaian sesuai kebutuhan UPTD Balai Labkes;
2. b.terselenggaranya layanan pada UPTD Balai Labkes yang bermutu sesuai dengan Standar yang ditetapkan; dan
3. c.terwujudnya peran serta Masyarakat dalam pembiayaan pemberian layanan pada UPTD Balai Labkes.

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 3

(1)Dalam pelaksanaan pemberian layanan kepada Masyarakat, UPTD Balai Labkes harus memenuhi SPM.
(2)SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Jenis Pelayanan;
2. b.Indikator SPM;
3. c.Standar pencapaian SPM; dan
4. d.batas waktu pencapaian SPM.
(3)Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
1. a.pelayanan administrasi;
2. b.pelayanan laboratorium kesehatan;
3. c.pelayanan laboratorium pengujian; dan
4. d.pelayanan pemeliharaan dan perbaikan alat laboratorium kesehatan.
(4)Pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari:
1. a.penerimaan pelanggan;
2. b.ketatausahaan;
3. c.pengolahan data; dan
4. d.perlengkapan dan perbekalan.
(5)Pelayanan laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari:
1. a.layanan konsultasi dan pemeriksaan fisik;
2. b.pengambilan sampel laboratorium;
3. c.hematologi;
4. d.kimia klinik;
5. e.immunologi;
6. f.bakteriologi klinik;
7. g.parasitologi; dan
8. h.virologi.
(6)Pelayanan laboratorium pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri dari:
1. a.kimia kesehatan;
2. b.bakteri lingkungan; dan
3. c.media reagensia.
(7)Pelayanan pemeliharaan dan perbaikan alat laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri dari pelayanan kalibrasi peralatan.

Pasal 4

Jenis Pelayanan, Indikator SPM, Standar pencapaian SPM, dan batas waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)UPTD Balai Labkes berkewajiban melaksanakan pelayanan sesuai dengan Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), berdasarkan SPM sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Kepala UPTD Balai Labkes bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Penyelenggaraan pelayanan sesuai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Kepala UPTD Balai Labkes menyusun rencana bisnis anggaran, target, dan upaya, serta pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan UPTD Balai Labkes berdasarkan rencana strategi bisnis dan SPM.
(2)Setiap unit kerja pelayanan menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai SPM.

Pasal 7

Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan SPM di UPTD Balai Labkes.

Pasal 8

(1)Pembinaan atas pelaksanaan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan oleh Dinas untuk memantau penerapan dan pencapaian SPM.
(2)Pengawasan atas pelaksanaan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi.

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan SPM sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

a.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi; dan/atau
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III

TARIF LAYANAN

Pasal 10

Penetapan Tarif Layanan yang dikenakan pada Masyarakat mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan dan daya beli Masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetensi yang sehat serta batas waktu penetapan Tarif Layanan.

Pasal 11

(1)Jenis Pelayanan pada UPTD Balai Labkes yang dikenakan Tarif Layanan, terdiri dari:
1. a.pelayanan laboratorium kesehatan; dan
2. b.pelayanan pemeliharaan dan perbaikan alat kesehatan.
(2)Tarif Layanan pada UPTD Balai Labkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan menjadi:
1. a.pemeriksaan patologi;
2. b.pemeriksaan kimia klinik;
3. c.pemeriksaan napza;
4. d.pemeriksaan kimia kesehatan;
5. e.pemeriksaan immunologi;
6. f.pemeriksaan virologi;
7. g.pemeriksaan mikrobiologi;
8. h.pemeriksaan parasitologi;
9. i.pemeriksaan media;
10. j.pemeliharaan alat kesehatan; dan
11. k.pelayanan lainnya.
(3)Tarif Layanan pada UPTD Balai Labkes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Dalam hal masyarakat menyiapkan alat kesehatan, reagen, dan sarana lainnya secara mandiri atau hanya membayar jasa, maka tarif layanan diatur lebih lanjut dengan kesepakatan atau MOU.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…