DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bali

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pengurangan atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Gubernur adalah Gubernur Bali.
2.Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
3.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
4.Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBKB adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
5.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan BBKB dan Alat Berat.
6.Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Pasal 2

(1)Gubernur memberikan insentif PBBKB berupa pengurangan atas pokok PBBKB.
(2)Gubernur menunjuk Kepala Badan untuk melaksanakan pengurangan atas pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

(1)Pengurangan atas pokok PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi PBBKB untuk mendukung:
1. a.operasional penggunaan alat utama pertahanan dan keamanan antara lain, namun tidak terbatas pada: 1) tank; 2) panser; 3) kendaraan angkut tank; 4) kendaraan penarik meriam; 5) kendaraan patroli khusus; 6) truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan; 7) kendaraan penarik radar kendaraan komando; 8) kendaraan taktis; 9) kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc; 10) kendaraan penarik peluru kendali; 11) pesawat terbang (fixed wings, rotary wings, dan pesawat terbang tanpa awak); 12) alat berat khusus (alat berat zeni serta alat berat lain yang ditetapkan); 13) kendaraan penjinak ranjau; 14) radar darat, radar laut dan radar udara; 15) radar perlengkapan bermesin; dan 16) kapal atas air dan kapal bawah air.
2. b.operasional penggunaan komponen utama/ penunjang alat pertahanan dan keamanan, antara lain namun tidak terbatas pada: 1) ambulans; 2) landing craft, vehicle, personnel; 3) landing craft machine; 4) hydrofoil; dan 5) kapal rumah sakit.
(2)Pengurangan atas pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).

Pasal 4

Kepala Badan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Peraturan Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2025. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 7 Maret 2025 GUBERNUR BALI, ttd WAYAN KOSTER Diundangkan di Denpasar pada tanggal 7 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, ttd DEWA MADE INDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 11 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Sudarsana NIP. 19691010 199703 1 012

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Gubernur adalah Gubernur Bali.
2.Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
3.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
4.Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBKB adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
5.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan BBKB dan Alat Berat.
6.Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Pasal 2

(1)Gubernur memberikan insentif PBBKB berupa pengurangan atas pokok PBBKB.
(2)Gubernur menunjuk Kepala Badan untuk melaksanakan pengurangan atas pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

(1)Pengurangan atas pokok PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi PBBKB untuk mendukung:
1. a.operasional penggunaan alat utama pertahanan dan keamanan antara lain, namun tidak terbatas pada: 1) tank; 2) panser; 3) kendaraan angkut tank; 4) kendaraan penarik meriam; 5) kendaraan patroli khusus; 6) truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan; 7) kendaraan penarik radar kendaraan komando; 8) kendaraan taktis; 9) kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc; 10) kendaraan penarik peluru kendali; 11) pesawat terbang (fixed wings, rotary wings, dan pesawat terbang tanpa awak); 12) alat berat khusus (alat berat zeni serta alat berat lain yang ditetapkan); 13) kendaraan penjinak ranjau; 14) radar darat, radar laut dan radar udara; 15) radar perlengkapan bermesin; dan 16) kapal atas air dan kapal bawah air.
2. b.operasional penggunaan komponen utama/ penunjang alat pertahanan dan keamanan, antara lain namun tidak terbatas pada: 1) ambulans; 2) landing craft, vehicle, personnel; 3) landing craft machine; 4) hydrofoil; dan 5) kapal rumah sakit.
(2)Pengurangan atas pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).

Pasal 4

Kepala Badan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Peraturan Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.