DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 80 Tahun 2017

Nomor: 80
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bali

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pasal 5 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bali Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Widyaiswara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI WIDYAISWARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Gubernur adalah Gubernur Bali.
3.Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Provinsi atau dipekerjakan diluar Pemerintah Provinsi.
4.Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Pendidikan, Pengajaran dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Dikjartih PNS, evaluasi dan pengembangan diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah.
5.Widyaiswara adalah PNSD yang diangkat sebagai pejabat fungsional dengan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Dikjartih PNS, evaluasi dan pengembangan diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah.
6.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan dalam bentuk uang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mendukung pelaksanaan tugas.

Pasal 2

(1)Gubernur memberikan TPP bagi Widyaiswara.
(2)TPP diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 3

Besaran TPP bagi Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:

a.Widyaiswara Ahli Utama sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
b.Widyaiswara Ahli Madya sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
c.Widyaiswara Ahli Muda sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah); dan
d.Widyaiswara Ahli Pratama sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Pasal 4

TPP bagi Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pembayarannya diatur sebagai berikut:

a.berdasarkan jabatan dan golongan;
b.berdasarkan kehadiran;
c.PNSD yang tidak hadir karena kondisi tertentu, TPP kepada yang bersangkutan tetap dibayarkan, meliputi:
1. 1.PNSD yang sakit selama 1 (satu) sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja, sepanjang melengkapi surat keterangan dokter sesuai peraturan perundang- undangan;
2. 2.PNSD yang menjalani cuti tahunan; dan
3. 3.PNSD yang menjalani cuti bersalin anak pertama dan/atau anak kedua.
d.pembayaran TPP dihitung secara proposional yaitu jumlah kehadiran atau ketidakhadiran karena kondisi tertentu dibagi jumlah hari kerja dalam bulan bersangkutan dikalikan dengan besaran TPP;dan
e.tingkat kehadiran atau ketidakhadiran berdasarkan absensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 28 Desember 2017 GUBERNUR BALI, MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 28 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, COKORDA NGURAH PEMAYUN BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 80

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…