DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 80 Tahun 2022

Nomor: 80
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK DAN KRITERIA INOVASI BAB III JENIS, PROSEDUR, DAN METODE Pasal 34 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
11.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
6.Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut BRIDA adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan bidang riset dan inovasi.
7.Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian atau kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
8.Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
9.Penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan Daerah, Lembaga Pendidikan, Lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat.
10.Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Provinsi adalah inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
11.Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan berupa gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat langsung atau tidak langsung bagi masyarakat.
12.Kekayaan Intelektual, yang selanjutnya disingkat KI adalah kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir yang berguna untuk manusia.
13.Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Gubernur, DPRD, Perangkat Daerah, ASN, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam meningkatkan Inovasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan Inovasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.bentuk dan kriteria Inovasi;
b.jenis, prosedur, dan metode;
c.penilaian dan penghargaan;
d.kerjasama Inovasi;
e.pembinaan dan pengawasan; dan
f.pendanaan.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI

Pasal 4

Bentuk Inovasi, meliputi:

a.Inovasi Tata Kelola Pemerintah Provinsi;
b.Inovasi Pelayanan Publik; dan
c.Inovasi lainnya.

Pasal 5

Inovasi Tata Kelola Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

a.tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen; dan
b.pengelolaan unsur manajemen.

Pasal 6

(1)Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari:
1. a.proses pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan
2. b.jenis dan bentuk barang/jasa publik.
(2)Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pelayanan barang publik;
2. b.pelayanan jasa publik; dan/atau
3. c.pelayanan administrasi.

Pasal 7

Inovasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Pasal 8

Kriteria Inovasi, meliputi:

a.mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;
b.memberi manfaat bagi Pemerintah Provinsi dan/atau masyarakat;
c.tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
d.merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
e.dapat direplikasi.

BAB III

JENIS, PROSEDUR, DAN METODE

Pasal 9

Jenis Inovasi Daerah, terdiri atas:

a.Inovasi digital; dan
b.Inovasi non digital.

Pasal 10

(1)Inovasi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan platform dunia maya atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bagi perluasan jangkauan layanan pemerintahan kepada masyarakat.
(2)Inovasi non digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan alat bantu manual atau teknologi tepat guna yang disertai dengan standard operational procedure dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan.

Pasal 11

(1)Inovasi dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dapat diselenggarakan oleh anggota masyarakat dan/atau perguruan tinggi.
(2)Inovasi dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
1. a.penemuan;
2. b.pengembangan;
3. c.replikasi; dan/atau
4. d.sintesis.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…