DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 83 Tahun 2017

Nomor: 83
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB ll KEDUDUKAN DAN STATUS BAB III KEWENANGAN DAN PROSES PENGANGKATAN Pasad 13 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pergangkatan dan Pemberhentian feja bat pengelola dan pegawai Non pegawai Negeri Sipil pad.a Badan Layanan Umum Unit Pelakana Teknis Ruma.h Sake it Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali; Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Bali, Nuss Tenggara Barat dan Nuse Tenggara Timur (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tam bahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 7 TAhun 2003 tentang Keuangan Negara (Lem baran Negara Repubik Indonesia Tahun 22003 Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norr 4286
3.Undang-Undang Nomor Thun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nornor 4355;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kahi terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tun 2005 tentang Pengelolaan Keangan Badan Layanan Urur (Lem baran Negara Republik Indonesia rhun 200.5 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4502), sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pererintah Nomo 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Noror 2 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umumn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340)
6.Peraturan Pemerintah Noror 53 TAhun 2010 tentang Disiplin Pegawad Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 7peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekeris Pengelolaan Keuangan Badan Laya.nan Umum Daerah; MEMUTUSKAN- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA PROVINSI BALI

BAB IV

PERSYARATAN PENGANGKATAN Bagian Kesa tu Pejabat Pengelola

Pasal 5

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Pejabat Pengelola yang berasal meliputi

a.Warga Negara Indonesia;
b.tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. dapat diangkat dari Non pNS atau kurungan yang sudah
c.tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebaga pegawai swaste,
d.mempunyai pendidikan serendah-rendahnya Strata atau yang setara dan relevan dengan posisi Peja bat Pengelola, dalam ha Perim pin BLUD berpendidikan dokter/dokter gig,
e.berusia paling rendah 40 (empat puhuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh Lima) tahun pada saat selekesi penerimaan;
f.mempunyai kecaapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan posisi jabatan yang diperlukan,
g.berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian,
h.sehat jasrani dan rohani yang dibuktikan dengan surat Keterangan Sehat dari Dokter di Instasi Pemerintah;
i.tidak berkedudukan sebagai Ang8ota dan/atau pengurus partai Potitik tertentu yang dibuktikan dengan urat Pernyataan,
j.lulus uji kelayakan dan kepatutan [Fit and Proper Test) bagi Pejabat Pengelola oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan Gubernur; dan
k.tata care seleksi tentang Pergangkatan Peja bat Pengelola diatur oleh Panitia Seleksi,

Pasal 6

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diang.at menjadi Pegawa Non pNS dengan status pegawad tetap meliputi.

a.Warga Negara Indonesia;
b.tidak pernah dihukum penjara atau urungan berdasaran putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena mnelakukan uatu tindak pidana kejaha tan; €. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta,
d.mempunyai pendidikan paling rendah SMA/SMK atatu yang sederajat, kecuali untuk tenaga tertentu eperti petugas kebersihan (cleaning service), tukang kebun, mangku, dan penjaga kantor (waker;
e.berusia paling rendah 18 delapan belas) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat seleksi penerimaan khusus untuk calon pegawai tetap;
f.mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan;
g.berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
h.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat Keterangan Sehat dani Dokter Instansi Pererintah;
i.tidak berkedudukan sebaga anggota dan/atau pengurus Partai Politik tertentu yang dibuktikan dengan surat Pernyataan; dan
j.lulus seleksi penerimaan Pegawai Non PNS. Pasad 7 (I) Masa jabatan pejabat pengelola Non PNS 4 (erpat) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu (satu) masa jabatan benikutnya

(2)Pegawai Non PNS yang diangkat dengan status pegawa tetap dilakukan melalui masa percobaan calon pegawa minimal selama l (satu) tahun sestai dengan formasi yang tersedia
(3)Masa percobaan sebagairmana dimaksud pada ayat (1) bagi calon pegawad tetap yang berasa dari pegawad kontrak dengan masa kerja minimal satu tahun diganti dengan orientasi calon pegawai tetap
(4)Pegawai Non pNS yang diangkat dan diberhentikan dengan status kontrak untuk jangka waktu l (satu) tahun dan da pat diperpanjang sesuai formasi yang tersedia dalam jangka waktu I (satu) tahun berikutnya
(5)Perpanjangan perjanjian kerja Pegawai Non PNS dengan status kontrak sebagaimana diraksud pada ayat (4J dilaukan dengan ketentuan'
1. a.memenuhi persyaratan sebagaimana dimak sud dalarn Pasal 6; dan
2. b.memiliki hasil penilaian kinerja dengan nilai baik.

BAB V

PEMBERHENTIAN

Pasal 8

Pejabat Pengelola Non PNS diberhentikan dengan hormat karena

a.meninggal dunia; b masa jabatannya berakhir;
c.atas permintaan sendiri;
d.mencapai batas usia 67 (enam puluh tujuh) tahun;
e.perampingan organisasi,
f.tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban se bagai Pejabat Pengelola; atau g melakukan tindak pidana.
a.meninggal dunia,
b.memasuki masa pensiun bag pegawai tetap,
c.atas permintaan diri sendiri;
d.mencapai batat usia 58 (lira puluh delapan) tahun;
e.perampingan organisasd UPT RSUD Bali Mandara;
f.tidak cakap jasmnani atau rohani sehingga tidak da pat menjalankan kewajiban sebagai Pejabat pengelola atau Pegawaui Non PNS; atau
g.melakukan tindak pidana.

(2)Pegawai Non PNS dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan diri sendiri atau tidak dengar tidak hormat karena
1. a.dihuum penjara atau kurungan berdasarkan ptsan pengadilan yang telah mempunyai kekuata huum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancam.an hukurannya empat tahun atau le bih;
2. b.melakukan pelanggaran disiplin Pejabat Pengelola atau Pegawad Non PNS dengan kuifikeasi tingkat berat; ata
3. c.melakukan penyelewengan terhadap ideologi negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Re pub1ik Indonesia Tahun I945 atau terhibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah
(1)Kepala Dinas mengusulkan kepada Gubernur besaran gaji Pejabat Pengelola.
(2)Gubernur sebagairmana dimaksud pada ayat (I) menetapkan gaji Pejabat Pengelola yang diberikan setap bulan.
(3)Pegawai Non pNS dengan status pegawai kontrak dibenikan gaji/honor setiap bulan yang besarnya ditetapkan oleh Direktur UPT RSUD Bali Mandara dan dituangkan dalam perjanjian kerja.
(4)Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS dapat diberikan Remunerasi yang berupa honorarium, insentif, dan bonus atas prestasi dan pesangon yang besarnya ditetapkan Pemimpin BLUD mengacu pada ketentuan Remunerasi. Pasal I (I) Pejabat Pengelola yang berasal dari Non PNS yang sudah mengakhiri masa jabataya dengan status diberhentikan dengan hormat dapat dibenikan uang penghargaan.
(2)Besarnya uang penghargaan se bagaimana diraksud pada ayat (l) paling ting#i sebesar SO (ima puhuh) persen kali gaji terakhir dikalikan masa kerja dalarm bulan sebagai pejabat pengelola Non NS.
(3)Pegawai tetap Non pNS yang sudah memasuki mas pensrun diberikan tang pensiun yang diterima sekaligus
(4)Ketentuan mengenai gaji dan pensiun bagi pegawad tetap Non PNS diatur dengan Peraturan Perimpin BLUD

BAB VIL

CUTI DAN DISIPLIN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI NON PNS

Pasal 12

(I) Pengaturan cuti dan disipin baggi Pejabat Pengelola dan Pegawadi Non PNS disestaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang cuti dan disiplin bag PNS.

(2)Pelaksanaan mengenai cuti dan disiplin Non pNS diatur oleh Perimpin BLUD
(2)Perilaian kinerja Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang berasal dari Non PNS erupakan hasil penilaian kinerja dalam jangka waktu I (satu) tahun oleh Sekretaris Daerah atas usulan Permimpin BLUD
(3)Perilaian kinerja Pegawai Non PNS merupakan hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam jangka waktu (satu) tahun yang ditandatangani oleh Peja bat Keuangan dan Pejabat Teloris selakeu pejabat penilai dan Pemimpin BLUD selaku atasan pejabat penilai.
(4)Penilaian kinerja Pejabat Pengelola dan Pegawad Non PNS dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuke
1. a.perpanjangan perjanjian kerja Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS atau pengangkatan menjadi pegawad tetap bagi Pegawai Non PNS;
2. b.pemberian Remunerasi; dan
3. c.pemberhentian dan/atau pemutusan perjanjian kerja Pejabat Pengelola dan Peg wadi Non PNS. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berits Daerah Provinsi Bali, Ditetaplan i Den peasaur pada tanggal 29 De@ember 2017 GUBERNUR BALI, MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasear pada tang.gal 29 Desember 2017 SEKRET ARIS DAERAH PROVINSI BALI, COKORDA NGURAH PEMAYUN BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 83

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…