DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 114

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum,Kelembagaan,Prosedur Kerja,Pengelompokan Fungsi,Pengelolaan Sumber Daya Manusia,Struktur Anggaran,Rencana Bisnis Anggaran, Pelaksanaan Anggaran,Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); SALINAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LABORATORIUM KESEHATAN.

BAB I

PENDAHULUAN A. Gambaran Umum .........................................................................................................................

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
5.Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
6.Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan, yang selanjutnya disebut UPTD Balai Labkes adalah unit pelaksana teknis daerah pada Dinas yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
8.Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9.Kepala Dinas Kesehatan, selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
10.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11.Pejabat Pengelola adalah pemimpin pejabat keuangan dan pejabat teknis pengelola UPTD Balai Labkes.
12.Pemimpin BLUD, yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Pejabat Pengelola BLUD yang bertugas sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
13.Pejabat Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD.
14.Pejabat Teknis BLUD, yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing pada BLUD.
15.Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
16.Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
17.Pengawasan Intern adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional BLUD, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola BLUD.
18.Satuan Pengawasan Intern, yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit kerja pada UPTD Balai Labkes yang menjalankan fungsi Pengawasan Intern.
19.Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/ barang UPTD Balai Labkes pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
20.Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi, yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah APBD Semesta Berencana Pemerintah Provinsi Bali.
22.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan UPTD Balai Labkes, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas.
23.Rencana Kerja dan Anggaran Dinas, yang selanjutnya disebut RKA Dinas adalah dokumen perencanaan dari penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Dinas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
24.Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
25.Pola Anggaran Fleksibel adalah pola anggaran yang belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional.
26.Ambang Batas adalah besaran persentase atau nominal realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA UPTD Balai Labkes.
27.Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
28.Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
29.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
30.Pegawai Dari Profesional Lainnya adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu untuk diangkat sebagai pegawai UPTD Balai Labkes oleh Kepala Dinas atas usul Pemimpin dengan persetujuan PPKD.
31.Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh UPTD Balai Labkes termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
32.Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
33.Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
34.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan UPTD Balai Labkes yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
35.Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dan lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh UPTD Balai Labkes.
36.Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional UPTD Balai Labkes.
37.Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang UPTD Balai Labkes pada bank yang ditunjuk oleh Gubernur.
38.Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada UPTD Balai Labkes dan/atau hak UPTD Balai Labkes yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
39.Panitia Urusan Piutang Negara, yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.
40.Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.
41.Penanggung Utang kepada UPTD Balai Labkes, yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah badan atau orang yang berutang kepada UPTD Balai Labkes menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun termasuk badan atau orang yang menjamin seluruh penyelesaian utang penanggung utang.
42.Perjanjian Pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara UPTD Balai Labkes dengan pemberi pinjaman.
43.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
44.Aset BLUD adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh UPTD Balai Labkes sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang, dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
45.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomi yang dapat meningkatkan kemampuan UPTD Balai Labkes dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
46.Pinjaman BLUD, yang selanjutnya disebut Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan UPTD Balai Labkes sebagai pelaksana BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga UPTD Balai Labkes dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
47.Nilai Omzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh UPTD Balai Labkes yang berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama UPTD Balai Labkes dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya dalam satu tahun anggaran.
48.Nilai Aset adalah jumlah aset yang tercantum dalam neraca UPTD Balai Labkes pada akhir suatu tahun buku tertentu.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini adalah:

a.kelembagaan;
b.prosedur kerja;
c.pengelompokan fungsi;
d.pengelolaan sumber daya manusia;
e.struktur anggaran;
f.RBA;
g.pelaksanaan anggaran;
h.pengelolaan Piutang BLUD;
i.pengelolaan utang;
j.pengelolaan Investasi;
k.kerja sama dengan pihak lain;
l.pengadaan barang/jasa;
m.pengelolaan Aset BLUD;
n.pengelolaan SiLPA;
o.akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban;
p.evaluasi dan penilaian kinerja; dan
q.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN BERJALAN A. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja

Pasal 3

Kelembagaan UPTD Balai Labkes memuat posisi jabatan, pembagian tugas dan fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja, dan wewenang, serta pemberhentian.

Pasal 4

(1)Pejabat Pengelola UPTD Balai Labkes terdiri dari:
1. a.Pemimpin;
2. b.Pejabat Keuangan; dan
3. c.Pejabat Teknis.
(2)Sebutan Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dan mengacu pada nomenklatur yang berlaku di UPTD Balai Labkes.
(3)Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala UPTD Balai Labkes.
(4)Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
(5)Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dijabat oleh Kepala Seksi.

Pasal 5

(1)Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usulan Kepala Dinas.
(2)Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3)Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c, bertanggungjawab kepada Pemimpin.

Pasal 6

(1)Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok untuk memimpin pelaksanaan tugas pengelolaan UPTD Balai Labkes.
(2)Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
1. a.memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan UPTD Balai Labkes agar lebih efisien dan produktiv;
2. b.merumuskan penetapan kebijakan teknis UPTD Balai Labkes serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
3. c.menyusun rencana strategis UPTD Balai Labkes sebagai bagian dari rencana strategis Dinas;
4. d.menyiapkan RBA;
5. e.mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Gubernur;
6. f.menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan UPTD Balai Labkes selain pejabat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
7. g.mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan UPTD Balai Labkes yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan UPTD Balai Labkes kepada Gubernur; dan
8. h.melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(3)Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan pelayanan UPTD Balai Labkes yang dibantu oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
(4)Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
(5)Pemimpin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan evaluasi/penilaian kinerja.
(6)Evaluasi/penilian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan oleh Kepala Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 7

(1)Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
1. a.merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
2. b.mengoordinasikan penyusunan RBA;
3. c.menyiapkan DPA;
4. d.melakukan pengelolaan Pendapatan dan Belanja;
5. e.menyelenggarakan pengelolaan kas;
6. f.melakukan pengelolaan utang, Piutang BLUD, dan Investasi;
7. g.menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
8. h.menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
9. i.menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
10. j.melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
(3)Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
(4)Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dijabat oleh PNS.

Pasal 8

(1)Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
1. a.menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
2. b.melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
3. c.memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
4. d.melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
(3)Tugas Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 9

Pejabat Pengelola UPTD Balai Labkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dapat diberhentikan karena:

a.meninggal dunia;
b.telah habis masa jabatan atau masa kontraknya;
c.mengundurkan diri berdasarkan alasan yang patut;
d.tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik setelah dilakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
e.tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang- undangan;
f.terlibat dalam tindakan yang merugikan UPTD Balai Labkes; dan/atau
g.dipidana penjara berdasarkan pada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena dipersalahkan melakukan tindakan pidana.

BAB III

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN TAHUN ANGGARAN …………….

Pasal 10

(1)Prosedur kerja memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.
(2)Dalam melaksanakan prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pegawai di lingkungan UPTD Balai Labkes dalam pelaksanaan tugasnya berkewajiban menerapkan prinsip:
1. a.koordinasi;
2. b.integrasi;
3. c.sinkronisasi; dan
4. d.simplifikasi.
(3)Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan secara vertikal dan horizontal di lingkungan sesuai tugas masing-masing.

Pasal 11

(1)Prinsip koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.koordinasi internal; dan
2. b.koordinasi eksternal.
(2)Koordinasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari koordinasi antar:
1. a.pegawai;
2. b.unit kerja; dan/atau
3. c.Pejabat Pengelola.
(3)Koordinasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari koordinasi dengan:
1. a.Dinas;
2. b.instansi lain;
3. c.pengguna jasa; dan/atau
4. d.mitra kerja.

Isi peraturan

Teks114PDFHirarki

Memuat teks peraturan…