DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2024

Nomor: 9
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketententuan Umum,Penugasan,Ruang lingkup penugasan kerja sama pengembangan,pembiayaan dan penyelenggaraan sistem angkutan umum berbasis kereta, jangka waktu,dukungan pemerintah provinsi,Peraturan Gubernur Bali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha, Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk melaksanakan kerja sama;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, setiap penugasan dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali Untuk Melakukan Kerja Sama Dalam Pengembangan, Pembiayaan, Dan Penyelenggaraan Sistem Angkutan Umum Berbasis Kereta; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523)
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI BALI UNTUK MELAKUKAN KERJA SAMA DALAM PENGEMBANGAN, PEMBIAYAAN, DAN PENYELENGGARAAN SISTEM ANGKUTAN UMUM BERBASIS KERETA .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
5.Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali adalah Badan Badan Usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemegang saham lainnya yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha untuk melakukan penjaminan.
6.Transit Oriented Development atau Pembangunan Berorientasi Transit, yang selanjutnya disingkat TOD adalah kawasan campuran permukiman dan komersial beserta fasilitas pendukungnya dengan aksesibilitas tinggi terhadap angkutan umum massal, dimana stasiun angkutan umum massal dan terminal angkutan umum massal sebagai pusat kawasan dengan bangunan berkepadatan tinggi.
7.Perseroan Terbatas Sarana Bali Dwipa Jaya, yang selanjutnya disingkat PT. SBDJ adalah Perusahaan afiliasi dari PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali.
8.Pihak Lain adalah Badan Usaha Milik Negara, badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing.
9.Sistem Angkutan Umum Berbasis Kereta adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk penyelenggaraan transportasi berbasis kereta.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.penugasan;
b.ruang lingkup penugasan kerja sama pengembangan, pembiayaan, dan penyelenggaraan Sistem Angkutan Umum Berbasis Kereta;
c.jangka waktu;
d.dukungan Pemerintah Provinsi; dan
e.pelaporan.

BAB II

PENUGASAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Provinsi menugaskan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali untuk melakukan kerja sama dalam pengembangan, pembiayaan, dan penyelenggaraan Sistem Angkutan Umum Berbasis Kereta.
(2)Dalam rangka pengembangan, pembiayaan, dan penyelenggaraan Sistem Angkutan Umum Berbasis Kereta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali melakukan kerja sama dengan pihak PT. SBDJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP PENUGASAN KERJA SAMA PENGEMBANGAN, PEMBIAYAAN, DAN PENYELENGGARAAN SISTEM ANGKUTAN UMUM BERBASIS KERETA

Pasal 4

(1)Penugasan kerja sama dalam pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan kerja sama pembangunan prasarana kereta meliputi:
1. a.pembangunan jalur;
2. b.pembangunan stasiun;
3. c.pembangunan fasilitas pengoperasian; dan
4. d.pembangunan fasilitas pendukung lainnya.
(2)Kerja sama pembangunan fasilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang terkait dengan pembangunan prasarana antara lain, namun tidak terbatas pada:
1. a.pembangunan depo;
2. b.pembangunan fasilitas perawatan;
3. c.pembangunan fasilitas integrasi;
4. d.pengembangan kawasan TOD; dan
5. e.penyediaan bangunan penghubung dari stasiun ke fungsi-fungsi dalam kawasan TOD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penugasan kerja sama pembangunan prasarana kereta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban mematuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Penugasan kerja sama dalam pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kerja sama pembiayaan penyelenggaraan sarana dan prasarana kereta oleh PT. SBDJ melalui pinjaman dan/atau investasi langsung dari Pihak Lain.
(2)PT. SBDJ bertanggung jawab untuk mendapatkan pembiayaan dan pendanaan dari Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Penyelenggaraan sarana dan prasarana kereta oleh PT. SBDJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan uji coba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Penugasan kerja sama dalam penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
1. a.pengadaan;
2. b.pengoperasian;
3. c.perawatan; dan
4. d.pengusahaan.
(2)Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.kereta; dan
2. b.peralatan khusus.
(3)Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan berdasarkan pedoman pengadaan PT. SBDJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkewajiban memenuhi kelaikan operasi sarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pengoperasian sarana kereta oleh PT. SBDJ dilaksanakan dengan menerapkan standar internasional atas pelayanan, keselamatan dan keamanan bagi para pengguna dan orang-orang yang berada di sekitar jalur, stasiun dan depo terkait.
(6)Perawatan sarana kereta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan cara:
1. a.perawatan berkala; dan
2. b.perbaikan untuk mengembalikan fungsinya.
(7)Perawatan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dilakukan berdasarkan standar dan tata cara perawatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Perbaikan untuk mengembalikan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, dilakukan dengan percepatan sehingga sarana kereta dapat normal kembali.
(9)Pengusahaan sarana kereta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk memperoleh:
1. a.pendapatan dari penjualan tiket; dan
2. b.pendapatan dari selain penjualan tiket kereta.

Pasal 7

Pendapatan dari selain penjualan tiket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9) huruf b merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan yang dilakukan dalam bentuk:

a.jasa properti dan retail antara lain berupa penyewaan bagian, area atau ruangan kepada pihak lainnya sesuai dengan harga, syarat dan ketentuan yang ditentukan;
b.pengusahaan periklanan antara lain berupa penyewaan media iklan termasuk pembuatan dan penerapan mekanisme pengusahaan periklanan, pemasaran, dan promosi terhadap reklame berbayar; dan
c.bentuk lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 8

(1)Penugasan untuk melakukan kerja sama dalam pengembangan, pembiayaan, dan penyelenggaraan Sistem Angkutan Umum Berbasis Kereta terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.
(2)Jangka waktu penugasan diatur lebih lanjut dalam perjanjian konsesi yang dilakukan antara Gubernur dan penerima konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Provinsi dapat memberikan dukungan berupa:

a.dukungan fiskal meliputi:
1. 1.pembiayaan melalui APBD dan/atau sumber-sumber pembiayaan lain yang dimungkinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. 2.pembiayaan/pendanaan penyelenggaraan sarana dan prasarana kereta PT. SBDJ;
3. 3.pemanfaatan barang milik daerah; dan/atau
4. 4.penyediaan lahan.
b.dukungan nonfiskal meliputi:
1. 1.kemudahan perizinan;
2. 2.regulasi pendukung; dan/atau
3. 3.fasilitasi dengan pemangku kepentingan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

(1)PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan penugasan kerja sama dalam pengembangan, pembiayaan, dan penyelenggaraan Sistem Angkutan Umum Berbasis Kereta kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
(2)PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perekonomian.
(3)Pengurus PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali menyampaikan laporan kepada pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…