DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 91 Tahun 2016

Nomor: 91
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SUSUNAN ORGANISASI Struktur Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terahkir dengan Undang-Undang Jdih.baliprov.go.id Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
5.Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali.
7.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali.
8.Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali. Jdih.baliprov.go.id
9.Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali.
10.Sub Bagian adalah Sub Bagian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali.
11.Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali.
12.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah.
(2)Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
1. a.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan;
2. b.Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
  1. 1.Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
  2. 2.Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;
  3. 3.Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
3. c.Bidang Bina Marga, membawahi :
  1. 1.Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
  2. 2.Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
  3. 3.Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan; Jdih.baliprov.go.id
4. d.Bidang Cipta Karya, membawahi :
  1. 1.Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
  2. 2.Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan PLP;
  3. 3.Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan;
5. e.Bidang Bina Konstruksi, membawahi :
  1. 1.Seksi Pengaturan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
  2. 2.Seksi Pemberdayaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
  3. 3.Seksi Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
6. f.Bidang Tata Ruang, membawahi :
  1. 1.Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang;
  2. 2.Seksi Pengendalian Penataan Ruang;
  3. 3.Seksi Penertiban Penataan Ruang;
7. g.UPT Dinas; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional;
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
(3)Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(4)Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5)Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(6)Struktur Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Dinas dapat membentuk UPT Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2)Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, ditetapkan dalam Peraturan Gubernur. Jdih.baliprov.go.id

BAB III

TUGAS POKOK DINAS

Pasal 5

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

BAB IV

FUNGSI DINAS

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas mempunyai fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Provinsi;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Provinsi;
c.penyelenggaraan administrasi Dinas bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
d.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
e.penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

RINCIAN TUGAS KEPALA DINAS

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas :

a.menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas;
b.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
c.menilai prestasi kerja bawahan;
d.menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
e.menyelenggarakan urusan pemerintahan provinsi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, meliputi sumber daya air, bina marga, cipta karya, jasa konstruksi dan tata ruang serta koordinasi dan pembinaan terhadap UPT Dinas;
f.menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
g.menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; Jdih.baliprov.go.id
h.menyelenggarakan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta UPT Dinas;
i.menyelenggarkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
j.membina dan memfasilitasi kerjasama dengan/antar Dinas terkait di Kabupaten/Kota;
k.menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
l.menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas;
m.menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
n.menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
o.menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
p.menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
q.menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPT Dinas;
r.menyampaikan rekomendasi diterima atau ditolaknya perizinan/nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
s.menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;
t.melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
u.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
v.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

RINCIAN TUGAS SEKRETARIAT

Pasal 8

Sekretaris mempunyai tugas :

a.menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas; Jdih.baliprov.go.id
b.memimpin seluruh kegiatan Sekretariat;
c.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
d.menilai prestasi kerja bawahan;
e.menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
f.menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
g.menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas;
h.menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas dan UPT Dinas;
i.mengkoordinasikan kajian dan pelaksanaan analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
j.menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
k.menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas serta UPT Dinas;
l.menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang- undangan lingkup Dinas;
m.menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
n.menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
o.menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
p.menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT Dinas;
q.menyusun rencana pengelolaan, pengembangan, pengamanan, serta pengendalian mutu data dan teknologi informasi;
r.pengelolaan dan penyediaan data sektor Pekerjaan Umum dan informasi geospasial dan statistik;
s.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
t.mengkoordinasikan proses Perizinan/Nonperizinan untuk disampaikan rekomendasi diterima atau ditolaknya Jdih.baliprov.go.id Perizinan /Nonperizinan kepada Kepala Dinas untuk disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu;
u.menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Dinas;
v.melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
w.melaksanakan tugas kedinasan lainya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
x.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

(1)Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
2. b.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
3. c.menilai prestasi kerja bawahan;
4. d.melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris;
5. e.melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris;
6. f.melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat;
7. g.melaksanakan urusan rumah tangga;
8. h.melaksanakan administrasi Pegawai ASN;
9. i.penatausahaan barang milik daerah;
10. j.koordinasi pelaksanaan sertifikasi dan perkuatan hak;
11. k.menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
12. l.menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah, kehumasan dan keprotokolan;
13. m.melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
14. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
15. o.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
(2)Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
2. b.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
3. c.menilai prestasi kerja bawahan;
4. d.melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris; Jdih.baliprov.go.id
5. e.melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
6. f.melaksanakan penatausahaan keuangan;
7. g.melaksanakan pengawasan keuangan;
8. h.menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan;
9. i.menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada sekretariat dan masing-masing bidang untuk disampaikan kepada Sekretaris;
10. j.menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada sekretariat dan masing-masing bidang serta UPT; setiap; bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris;
11. k.menghimpun bahan kebijakan dan menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
12. l.menyusun rencana pengelolaan, pengembangan, pengamanan, serta pengendalian mutu data dan teknologi informasi;
13. m.melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
14. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
15. o.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

BAB VII

RINCIAN TUGAS BIDANG

Pasal 10

Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas :

a.menyusun rencana dan program kerja Bidang;
b.mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
c.mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
d.membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
e.menilai prestasi kerja bawahan;
f.mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
g.mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap : Jdih.baliprov.go.id bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
h.membina dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya air, tata laksana dan pengelolaan tata pengairan;
i.mengawasi perencanaan dan pelaksanaan teknis kegiatan pemanfaatan sumber daya air dan kegiatan pembangunan di lingkungan bidang sumber daya air;
j.melaksanakan penanggulangan bencana alam yang mengakibatkan rusaknya sarana prasarana sumber daya air serta usaha pengendalian erosi dan abrasi;
k.membina dan mengatur daerah aliran sungai, daerah pantai, daerah rawa, danau, waduk, dan sumber air baku;
l.melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
m.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
n.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 11

(1)Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana dan program kerja Seksi;
2. b.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
3. c.menilai prestasi kerja bawahan;
4. d.menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
5. e.melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
6. f.melakukan survey, investigasi, pengukuran dan pemetaan untuk menyusun rencana teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi bangunan pengairan;
7. g.menyusun rencana teknis kegiatan di lingkungan bidang Sumber Daya Air;
8. h.menyusun perencanaan dan program pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan- kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana sumber daya air dan prasarana perdesaan;
9. i.menyusun perencanaan dan program pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan- kegiatan pembangunan infrastruktur;
10. j.melakukan supervisi/pengawasan teknik baik untuk pekerjaan konsultasi maupun pekerjaan fisik kontraktual;
11. k.mengumpulkan data teknis dan melaksanakan penelitian pemanfaatan sumber daya air;
12. l.melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
13. m.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan Jdih.baliprov.go.id
14. n.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
(2)Kepala Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana dan program kerja Seksi;
2. b.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
3. c.menilai prestasi kerja bawahan;
4. d.menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
5. e.melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
6. f.melaksanakan pembangunan pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi sumber daya air;
7. g.mengawasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan, peningkatan, rehabilitasi jaringan irigasi, air baku, danau, waduk, pantai dan sarana prasarana Sumber Daya Air lainnya;
8. h.menganalisis dan mengevaluasi penerapan spesifikasi standar, norma dan prosedur pelaksanaan, pengembangan, peningkatan pembangunan di bidang Sumber Daya Air, untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pembangunan tahun berikutnya;
9. i.melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
11. k.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
(3)Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana dan program kerja Seksi;
2. b.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
3. c.menilai prestasi kerja bawahan;
4. d.menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
5. e.melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
6. f.melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan terhadap bangunan-bangunan/prasarana sumber daya air;
7. g.melaksanakan kegiatan inventarisasi bangunan pengairan;
8. h.menganalisa dan mengevaluasi penerapan standar manual dan prosedur pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air;
9. i.melaksanakan pekerjaan operasi dan pemeliharaan rutin terhadap bangunan infrastruktur bidang Sumber Daya Air; Jdih.baliprov.go.id
10. j.melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
12. l.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…