DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 96 Tahun 2017

Nomor: 96
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 4 Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA Pasal 13 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing; Mengingat : 1. 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
5.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 964);
6.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
7.Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek, subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang, sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
10.Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing (TKA).
11.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan perpanjangan izin mempekerjakan TKA yang mempunyai lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.bentuk SKRD;
b.tata cara pembayaran dan penetapan tempat pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA;
c.tata cara angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi perpanjangan IMTA;
d.tata cara penagihan Retribusi Perpanjangan IMTA; dan
e.tata cara pengembalian kelebihan pembayaran.

BAB IV

BENTUK SKRD

Pasal 4

Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENETAPAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 5

Tata cara pembayaran retribusi perpanjangan IMTA dilakukan dengan menyetorkan sejumlah uang ke kas daerah melalui Bendahara Penerimaan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan menggunakan SKRD dan/atau melalui bank yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 6

Besaran retribusi perpanjangan IMTA yang disetor ke kas daerah adalah sebesar USD 100 (seratus United States dollar) per orang TKA per bulan yang dibayar dimuka, berdasarkan nilai tukar USD yang berlaku pada saat penyetoran di Bank yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI

TATA CARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 7

(1)Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran retribusi.
(2)Angsuran atau penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengakuan utang retribusi.
(3)Pengakuan utang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengakuan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Provinsi Bali.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA

Pasal 8

(1)Dalam hal Wajib Retribusi perpanjangan IMTA mempunyai utang retribusi, dikenakan retribusi terutang.
(2)Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
(3)Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
(4)Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(5)Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
(6)Surat teguran/peringatan/surat lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 9

(1)Dalam hal terdapat pembayaran melebihi ketentuan yang berlaku, kelebihan pembayaran dikembalikan kepada Wajib Retribusi.
(2)Atas kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembalikan kepada pemberi kerja TKA selaku Wajib Retribusi yang mempekerjakan TKA.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Gubernur membentuk Tim Pembina dan Pengawasan dengan Keputusan Gubernur.
(2)Tim Pembina dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat laporan pelaksanaan program secara berkala kepada Gubernur melalui Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.

Pasal 11

(1)Pemberi kerja TKA yang sudah memiliki perpanjangan IMTA yang dikeluarkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tidak dikenakan retribusi.
(2)Pemberi kerja TKA yang sudah memiliki perpanjangan IMTA yang dikeluarkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku agar melunasi retribusi dari sisa waktu masa berlaku perpanjangan IMTA.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…