DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 98 Tahun 2016

Nomor: 98
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bali

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

KETENTUAN UMUM KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); jdih.baliprov.go.id
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 46);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3);
11.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BALI. jdih.baliprov.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
5.Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
7.Kepala Pelaksana Badan adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
8.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
9.Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
10.Bidang adalah Bidang di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
11.Sub Bagian adalah Sub Bagian di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
12.Sub Bidang adalah Sub Bidang di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
13.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah.
(2)Badan dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. jdih.baliprov.go.id

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana; dan
3. c.Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.
(2)Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah, bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah;

Pasal 4

(1)Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
1. a.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
  3. 3.Sub Bagian Keuangan;
2. b.Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
  1. 1.Sub Bidang Pencegahan;
  2. 2.Sub Bidang Kesiapsiagaan;
3. c.Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
  1. 1.Sub Bidang Penanganan Darurat Bencana;
  2. 2.Sub Bidang Logistik dan Peralatan;
4. d.Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
  1. 1.Sub Bidang Kajian dan Verifikasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  2. 2.Sub Bidang Bantuan dan Monev Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
5. e.UPT Badan; dan
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional;
(2)Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Kepala Pelaksana Badan yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana badan sehari-hari.
(3)Kepala Pelaksana Badan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(4)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana Badan. jdih.baliprov.go.id
(5)Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan melalui Sekretaris.
(6)Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(7)Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(8)Struktur Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Badan dapat membentuk UPT Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2)Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPT Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

BAB III

TUGAS POKOK BADAN

Pasal 6

Badan mempunyai tugas :

a.menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup perumusan kebijakan dalam prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana;
b.menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c.menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana dan peta resiko bencana;
d.menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
e.menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
f.melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap dalam kondisi darurat bencana;
g.mengendalikan, mengumpulkan dan penyaluran uang dan barang;
h.mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana masyarakat; dan
i.melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. jdih.baliprov.go.id

BAB IV

FUNGSI BADAN

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan mempunyai fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
b.pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB V

RINCIAN TUGAS KEPALA BADAN

Pasal 8

Kepala Badan mempunyai tugas :

a.menyusun rencana dan program kerja Badan;
b.mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja badan;
c.merumuskan kebijakan umum Badan serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
d.menilai prestasi kerja bawahan;
e.mendistribusikan tugas kepada bawahan;
f.menilai prestasi kerja bawahan;
g.menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota;
h.melakukan pengendalian terhadap pelayanan umum;
i.membina bawahan dalam pencapaian program Badan;
j.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
k.melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis;
l.melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
m.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
n.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

BAB VI

RINCIAN TUGAS UNSUR PENGARAH

Pasal 9

(1)Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas:
1. a.mengarahkan penyusunan rencana dan program kerja Badan;
2. b.memberikan arahan dalam pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Badan; dan
3. c.mengarahkan perumusan kebijakan umum Badan dalam menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan. jdih.baliprov.go.id
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB VII

RINCIAN TUGAS UNSUR PELAKSANA

Pasal 10

Kepala Pelaksana Badan mempunyai tugas :

a.menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Badan;
b.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
c.menilai prestasi kerja bawahan;
d.menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
e.menyelenggarakan urusan pemerintahan provinsi di bidang penanggulangan bencana, serta koordinasi dan pembinaan terhadap UPT Badan;
f.menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang penanggulangan bencana;
g.menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang penanggulangan bencana;
h.menyelenggarakan pengembangan bidang penanggulangan bencana, serta UPT;
i.menyelenggarkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang penanggulangan bencana;
j.menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang penanggulangan bencana;
k.menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Badan;
l.menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Badan;
m.menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
n.menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang penanggulangan bencana;
o.menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang penanggulangan bencana sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
p.menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPT; jdih.baliprov.go.id
q.menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Badan;
r.melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
s.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
t.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII

RINCIAN TUGAS SEKRETARIAT

Pasal 11

Sekretaris mempunyai tugas :

a.menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Badan;
b.menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana, yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
c.menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
d.menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan;
e.menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Badan dan UPT;
f.mengkoordinasikan kajian dan pelaksanaan analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
g.menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan;
h.menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan serta UPT;
i.menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang- undangan lingkup Badan;
j.menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Badan;
k.menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
l.menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap jdih.baliprov.go.id permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang penanggulangan bencana;
m.memimpin seluruh kegiatan Sekretariat;
n.menyusun langkah penyempurnaan kegiatan;
o.menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT;
p.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
q.menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Badan;
r.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
s.menilai prestasi kerja bawahan;
t.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
u.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Pelaksana Badan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…