DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam peraturan ini membahas tentang perubahan atas peraturan gubernur nomor 14 tahun 2018 tentang pemberian makanan tambahan pada satuan polisi pamong praja.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa PPPK yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pemberian Makanan Tambahan pada Satuan Polisi Pamong Praja, dilaksanakan tidak melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, sehingga untuk memberikan kepastian hukum terhadap Pegawai non PNS yang menerima makanan tambahan perlu merubah Peraturan Gubernur tersebut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pemberian Makanan Tambahan pada Satuan Polisi Pamong Praja; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);
14.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
15.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pemberian Makanan Tambahan pada Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 12 Seri E), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan subkebakaran dan penyelematan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7.Tenaga Honorer adalah seseorang yang diangkat pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
8.Bahan Makanan Tambahan adalah bahan makanan dan minuman yang diberikan untuk meningkatkan kinerja dan daya tahan tubuh sumber daya manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja.
2.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Bahan Makanan Tambahan diberikan kepada PNS dan/atau Tenaga Honorer yang bekerja aktif dan/atau melaksanakan tugas pelayanan di Satpol PP.
(2)Pemberian Bahan Makanan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang melaksanakan pekerjaan dan tugas yang melebihi hari kerja dan/atau 8 (delapan) jam dalam satu harinya.
(3)Pemberian Bahan Makanan Tambahan kepada Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang melaksanakan piket sesuai dengan jadwal kerja.
(4)Penerima Bahan Makanan Tambahan dan jadwal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Satuan.

3.Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Bahan Makanan Tambahan wajib diberikan sejak bulan Januari sampai dengan Desember tiap tahunnya.
(2)Pemberian Bahan Makanan Tambahan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber langsung dari anggaran pendapatan dan belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah.
(3)Pemberian Bahan Makanan Tambahan dilakukan dengan mekanisme penyerahan barang secara langsung kepada PNS dan/atau Tenaga Honorer.
(4)Setiap pemberian Bahan Makanan Tambahan dituangkan dalam daftar serah terima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4.Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Bahan Makanan Tambahan tidak diberikan kepada:
1. a.PNS apabila:
  1. 1.tidak melaksanakan tugas;
  2. 2.sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan di luar Provinsi;
  3. 3.menjalani cuti; atau
  4. 4.sedang menjalankan tugas belajar;
  5. 5.dalam masa pengawasan dan pembinaan berdasarkan kebijakan Kepala Satuan; dan
2. b.Tenaga Honorer apabila tidak melaksanakan tugas dan/atau dalam masa pengawasan dan pembinaan berdasarkan kebijakan Kepala Satuan, kecuali:
  1. 1.sedang dalam tugas/ikut pelatihan yang dilengkapi dengan surat tugas Kepala Satuan;
  2. 2.cuti/Izin menikah sesuai dengan surat izin Kepala Satuan; atau
  3. 3.sedang sakit yang disertai surat keterangan sakit dari dokter.
(2)Dalam hal PNS dan/atau Tenaga Honorer tidak melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) hari kerja dan/atau kalender dalam 1 (satu) bulan dan/atau sesuai dengan jadwal kerja yang ditetapkan oleh Kepala Satuan secara akumulasi, Bahan Makanan Tambahan tidak diberikan dalam 1 (satu) bulan. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 18 Februari 2019 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto ERZALDI ROSMAN Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 18 Februari 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto YAN MEGAWANDI BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019 NOMOR 10 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto MASKUPAL BAKRI Pembina Tingkat I/IV.b NIP. 19630306 198603 1 015

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018

Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018

Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018