(1)Untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
(2)Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.Pembina LHKPN yaitu Sekretaris Daerah Provinsi;
b.Penanggung Jawab LHKPN yaitu Inspektur Daerah Provinsi;
c.Koordinator yaitu Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Provinsi;
d.Administrator Instansi; dan
e.Administrator Unit Kerja.
(3)Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
a.Pembina melaksanakan pembinaan atas pengelolaan LHKPN;
b.Penanggung Jawab bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengelolaan LHKPN;
c.Koordinator melaksanakan dan mengelola LHKPN, berkoordinasi dengan Komisi dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Penyelenggara Negara dalam menyampaikan LHKPN, melakukan sosialisasi dan pendampingan LHKPN terhadap Penyelenggara Negara melalui e- registration, dan e-filling LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id.; dan
d.Administrator Instansi bertugas untuk:
1) menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun; 2) melakukan pemutakhiran data; 3) mengingatkan Wajib LHKPN untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan 4) membuat akun admin unit kerja, verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan update perubahan data wajib lapor.
e.Administrator Unit Kerja mempunyai tugas untuk:
1) membuat akun penyelenggara negara/ wajib LHKPN; 2) membuat/update daftar wajib lapor; 3) melakukan pendampingan pengisian/e- filling; dan 4) memonitor pelaporan LHKPN di masing- masing perangkat daerah/unit kerja selanjutnya disampaikan kepada Administrator Instansi.
(4)Pembentuk Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(5)Pemutakhiran data Penyelenggara Negara diperoleh dari perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah Provinsi dan diolah kembali oleh Administrator Instansi.