(1)Dalam hal penyediaan pangan, BUMD dapat mengajukan uang muka.
(2)Besaran uang muka sebagimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerjasama.
(3)BUMD mengajukan surat usulan pencairan belanja bantuan pangan kepada Kepala Dinas Pangan dilengkapi dengan dokumen administrasi, yang meliputi :
a) Perjanjian kerjasama; b) Fotokopi rekening bank atas nama perusahaan yang masih aktif; c) Kwitansi bermeterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangi oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan; d) Laporan realisasi penjualan bantuan pangan ; dan e) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermeterai cukup.
(4)Atas usulan permohonan pencairan bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Pangan melakukan verifikasi atas dokumen pencairan bantuan pangan yang dituangkan dalam berita acara verifikasi.
(5)Dalam pelaksanaan verifikasi, Kepala Dinas Pangan dapat membentuk Tim dengan melibatkan OPD terkait.
(6)Kepala Dinas Pangan menyampaikan surat permohonan pencairan belanja bantuan pangan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah dilengkapi dengan surat rekomendasi pencairan bantuan pangan.
BAB V PENDISTRIBUSIAN BANTUAN DAN BELANJA PANGAN Bagian Kesatu Pendistribusian Bantuan Pangan