DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 26 Tahun 2019

Nomor: 26
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam peraturan ini membahas tentang penyediaan dan pendistribusian bantuan pangan bagi masyarakat tertentu; sarana dan indikator keberhasilan; mekanisme penyediaan dan belanja pangan; pendistribusian bantuan dan belanja pangan; pelaporan dan pertanggung jawaban ; pengawasan dan evaluasi;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a diatas dan sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Mengingat 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3796); : 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

Mengingat

3.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); SALINAN
4.Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60);
7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi;
10.Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (P.T.) Bumi Bangka Belitung Sejahtera (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 9 Seri E);
11.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BANTUAN PANGAN BAGI MASYARAKAT TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

(1)Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
(2)Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
(3)Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
(4)Kepala Dinas Pangan adalah Kepala Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
(5)Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perairan dan air yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengelolaan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
(6)Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
(7)Bantuan Pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi.
(8)Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketindakmanpuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan dan kesehatan.
(9)Ibu Hamil adalah wanita yang sedang mengandung janin didalam perutnya.
(10)Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual mental dan/atau sensorik dalam waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnnya berdasarkan kesamaan hak.
(11)Lanjut usia selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
(12)Stunting adalah Balita yang mengalami masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang lama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan dalam melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Bantuan Pangan Bagi Masyarakat Tertentu.

Pasal 3

(1)Mengurangi beban pengeluaran bagi masyarakat tertentu untuk memenuhi kebutuhan pangan.
(2)Memenuhi asupan pangan yang cukup, beragam, bergizi seimbang bagi masyarakat tertentu.

BAB III

SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 4

(1)Sasaran penyediaan dan pendistribusian bantuan pangan bagi masyarakat tertentu.
(2)Sasaran masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi masyarakat miskin, rawan pangan, stunting, Ibu Hamil, lanjut usia, kekurangan gizi dan/atau peyandang disabilitas.
(3)Jumlah sasaran penerima bantuan pangan bagi masyarakat tertentu disesuaikan dengan besarnya anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
(4)Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) berdomisili diwilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang beralamat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 5

Keberhasilan dalam Penyediaan dan Pendistribusia Bantuan Pangan bagi masyarakat tertentu terlihat capaian indikator melalui :

(1)Terlaksananya Penyediaan Bantuan Pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan, stunting, ibu hamil, lanjut usia, kekurangan gizi dan/atau penyandang disabilitas.
(2)Terdistribusinya Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin, rawan pangan, stunting, ibu hamil, lanjut usia, kekurangan gizi dan/atau penyandang disabilitas tepat sasaran.

BAB IV

MEKANISME PENYEDIAAN DAN BELANJA PANGAN

Pasal 7

(1)Penyediaan bantuan pangan pangan dilaksanakan oleh BUMD yang telah melaksanakan kesepakatan kerja sama dengan Dinas Pangan.
(2)Kerjasama sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pangan Provinsi dengan Direktur BUMD.
(3)Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat : a) Identitas; b) Besaran bantuan pangan ; c) Hak dan kewajiban; d) Titik lokasi distribusi bantuan pangan; e) Tahapan pencairan bantuan pangan; f) Laporan pelaksanaan distribusi bantuan pangan; g) Keadaan kahar; dan h) Sanksi.
(4)Komoditi Pangan berupa ; daging sapi, daging ayam, telur ayam, beras dan susu.
(5)Dalam rangka pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUMD wajib menyediakan pangan bermutu.
(6)Sebelum proses pelaksanaan pendistribusian bantuan pangan dan dalam rangka menyediakan pangan yang bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) BUMD wajib melakukan pengendalian mutu sesuai standarisasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pangan dan bertanggung jawab atas pengendalian mutu tersebut.

Pasal 8

(1)Kepala Dinas Pangan Provinsi mengajukan usulan untuk penganggaran belanja pangan secara tertulis kepada Gubernur dengan tembusan kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Bappeda dan Balitbang paling lambat : a) Bulan Mei untuk APBD berkenan; dan/atau b) Bulan Agustus untuk APBD Perubahan tahun berjalan.
(2)Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat pengusulan disertai proposal yang paling sedikit memuat : a) Latar belakang; b) Maksud dan tujuan; c) Rincian rencana kegiatan; dan d) Rincian perhitungan kebutuhan bantuan pangan.
(3)Kepala Dinas Pangan dalam proses pengusulan bantuan pangan dapat membentuk Tim yang melibatkan OPD terkait dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 9

(1)Surat usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai bahan pertimbangan penganggaran dan pencatuman alokasi belanja bantuan pangan dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan tahun berkenan yang disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
(2)Anggaran Belanja pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan pangan pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
(3)Pelaksanaan anggaran belanja bantuan pangan berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 10

(1)Dalam hal penyediaan pangan, BUMD dapat mengajukan uang muka.
(2)Besaran uang muka sebagimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerjasama.
(3)BUMD mengajukan surat usulan pencairan belanja bantuan pangan kepada Kepala Dinas Pangan dilengkapi dengan dokumen administrasi, yang meliputi : a) Perjanjian kerjasama; b) Fotokopi rekening bank atas nama perusahaan yang masih aktif; c) Kwitansi bermeterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangi oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan; d) Laporan realisasi penjualan bantuan pangan ; dan e) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermeterai cukup.
(4)Atas usulan permohonan pencairan bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Pangan melakukan verifikasi atas dokumen pencairan bantuan pangan yang dituangkan dalam berita acara verifikasi.
(5)Dalam pelaksanaan verifikasi, Kepala Dinas Pangan dapat membentuk Tim dengan melibatkan OPD terkait.
(6)Kepala Dinas Pangan menyampaikan surat permohonan pencairan belanja bantuan pangan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah dilengkapi dengan surat rekomendasi pencairan bantuan pangan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2015