DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2000

Nomor: 27
Tahun: 2000
Ditetapkan: 4 Desember 2000
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya di Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, dan Kota Pangkal Pinang serta meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Propinsi Sumatera Selatan, perlu dibentuk Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;
c.bahwa pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah;
d.bahwa sesuai dengan butir a, b, dan c serta berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah-an Daerah, pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan dengan undang-undang; Mengingat : …. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan

Mengingat

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);
4.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6.Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3959); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PRO-PINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2.Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf j Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3.Propinsi Sumatera Selatan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Selatan.
4.Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, dan Kota Pangkal Pinang adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai undang-undang.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan undang-undang ini dibentuk Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berasal dari sebagian wilayah Propinsi Sumatera Selatan yang terdiri atas wilayah :

a.Kabupaten Bangka;
b.Kabupaten Belitung; dan
c.Kota Pangkal Pinang.

Pasal 4

…

Pasal 4

Dengan dibentuknya Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, wilayah Propinsi Sumatera Selatan dikurangi dengan wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1)Propinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai batas wilayah :
1. a.sebelah utara dengan Laut Natuna;
2. b.sebelah timur dengan Selat Karimata;
3. c.sebelah selatan dengan Laut Jawa; dan
4. d.sebelah barat dengan Selat Bangka.
(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini.
(3)Penentuan batas wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang meliputi Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, dan Kota Pangkal Pinang, secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 6

(1)Dengan dibentuknya Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan Tata Ruang Wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Sistem Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Ibukota Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan di Pangkal Pinang.

BAB III

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 8

(1)Dengan terbentuknya Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom mencakup bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Di samping …
(2)Di samping mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mempunyai kewenangan pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan kabupaten dan kota.
(3)Kewenangan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung selaku wakil Pemerintah.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2000

Peraturan turunan (62)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2004

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 17 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 1A Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 15 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 19 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 13 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 12 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 13 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 13 Tahun 2014