DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2020

Nomor: 49
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai Pembentukan Dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu meliputi UPTD RSUDP, UPTD RSJD, UPTD Rumah Promosi dan Kemasan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit serta dalam rangka mewujudkan pusat layanan dan pengembangan kemasan serta promosi produk industri yang berdaya saing global serta sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah terkait pembentukan Unit Pelaksana teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi SALINAN Kepulauan Bangka Belitung, maka Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2017 tentang tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2017 tentang tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
9.Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 04 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 98 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 02 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 02 Seri D) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 2 huruf h Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk:

a.Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi adalah:
1. 1.UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi alat Kesehatan, Klasifikasi A;
2. 2.UPTD RSUDP; dan
3. 3.UPTD RSJD;
b.Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:
1. 1.UPTD Panti Sosial Bina Serumpun, Klasifikasi A; dan
2. 2.UPTD Panti Sosial Bina Laras Hijrah, Klasifikasi A;
c.Unit Pelaksana Teknis pada DPUPR adalah UPTD Pengawasan dan Peralatan, Klasifikasi A;
d.Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah UPTD Balai Pengembangan Pariwisata Wilayah Belitung Klasifikasi A;
e.Unit Pelaksana Teknis pada DPMPTSP adalah UPTD Pelayanan Perizinan Terpadu Wilayah Belitung, Klasifikasi A;
f.Unit Pelaksana Teknis pada Disnaker Provinsi adalah UPTD Balai Latihan Kerja, Klasifikasi A;
g.Unit Pelaksana Teknis pada Diskop UKM adalah UPTD Balai Latihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Klasifikasi A;
h.Unit Pelaksana Teknis pada Disperindag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:
1. 1.UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, Klasifikasi A; dan
2. 2.UPTD Rumah Promosi dan Kemasan, Klasifikasi A;
i.Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian adalah:
1. 1.UPTD Balai Benih Pertanian, Klasifikasi A;
2. 2.UPTD Balai Proteksi Tanaman, Klasifikasi A; dan
3. 3.UPTD Pengawas dan Sertifikasi Mutu Benih, Klasifikasi A;
j.Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana adalah UPTD Perlindungan perempuan dan Anak, Klasifikasi A;
k.Unit Pelaksana Teknis pada DKP adalah:
1. 1.UPTD Balai Pemuliaan Ikan, Klasifikasi A; dan
2. 2.UPTD Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan, Klasifikasi A;
l.Unit Pelaksana Teknis pada DLH adalah UPTD Laboratorium Lingkungan, Klasifikasi A; dan
m.Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan adalah:
1. 1.UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Rambat Menduyung (Unit I), Klasifikasi A;
2. 2.UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Jebu Bembang Antan (Unit II), Klasifikasi A;
3. 3.UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bubus Panca (Unit III), Klasifikasi A;
4. 4.UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sigambir Kota Waringin (Unit IV), Klasifikasi A;
5. 5.UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sungai Sembulan (Unit V), Klasifikasi A;
6. 6.UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Muntai Palas (Unit VIII), Klasifikasi A;
7. 7.UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Lindung Belantu Mendanau (Unit X), Klasifikasi A; dan
8. 8.UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gunung Duren (Unit XIII), Klasifikasi A.
9. 2.Ketentuan Bagian Kedua dan Bagian Ketiga dalam BAB III diubah, diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 13 (tiga belas) pasal yakni Pasal 32A, sampai dengan Pasal 32M, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

UPTD RSUDP dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 11

(1)Susunan organisasi UPTD RSUDP pada Dinas Kesehatan terdiri atas:
1. a.Direktur; dan
2. b.Wakil Direktur Umum dan Keuangan, yang membawahkan:
  1. 1.Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian, yang membawahkan: a) Kepala Subbagian Tata Usaha; b) Kepala Subbagian Umum dan Rumah Tangga; dan c) Kepala Subbagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
  2. 2.Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan, yang membawahkan: a) Kepala Subbagian Anggaran dan Perbendaharaan; b) Kepala Subbagian Akuntansi dan Verifikasi; dan c) Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
  3. 3.Kepala Bagian Hukum, Humas dan Pelaporan: a) Kepala Subbagian Hukum dan Pengkajian Peraturan; b) Kepala Subbagian Humas dan Kemitraan; dan c) Kepala Subbagian Data dan Pelaporan;
3. c.Wakil Direktur Pelayanan dan Keperawatan, yang membawahkan:
  1. 1.Kepala Bidang Pelayanan Medik, yang membawahkan: a) Kepala Seksi Sumber Daya Pelayanan Medik; dan b) Kepala Seksi Mutu Pelayanan Medik;
  2. 2.Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan, yang membawahkan: a) Kepala Seksi Sumber Daya Pelayanan Keperawatan; b) Kepala Seksi Mutu Pelayanan Keperawatan;
  3. 3.Kepala Bidang Rekam Medik dan Akreditasi, yang membawahkan: a) Kepala Seksi Rekam Medik; dan b) Kepala Seksi Akreditasi dan Promkes;
4. d.Wakil Direktur Sarana Prasarana dan Pengembangan Teknologi Informasi, yang membawahkan:
  1. 1.Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, yang membawahkan: a) Kepala Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Medik; dan b) Kepala Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Non Medik;
  2. 2.Kepala Bidang Teknologi Informasi, yang membawahkan: a) Kepala Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Teknologi Informasi; dan b) Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Informasi; dan
  3. 3.Kepala Bidang Aset, yang membawahkan: a) Kepala Seksi Perencanaan dan Analisa Kebutuhan Aset; dan b) Kepala Seksi Penatausahaan dan Pelaporan Aset.
(2)Bagan susunan organisasi UPTD RSUDP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

(1)UPTD RSUDP pada Dinas Kesehatan merupakan unit organisasi yang bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional, yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
(2)UPTD RSUDP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan rumah sakit, meliputi:
  1. 1.promotif;
  2. 2.preventif;
  3. 3.kuratif; dan
  4. 4.rehabilitatif;
2. b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan rumah sakit;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan rumah sakit;
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang pelayanan rumah sakit; dan
5. e.pengelolaan administratif.

Pasal 13

(1)Direktur mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan, mempromosikan, mengevaluasi dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi kegiatan rumah sakit dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, upaya rujukan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di UPTD RSUDP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur mempunyai fungsi:
1. a.penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis Rencana Strategis UPTD RSUDP berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
2. b.penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis, visi, misi dan tujuan UPTD RSUDP berdasarkan acuan dari visi dan misi Pemerintah Provinsi;
3. c.penyelenggaraan dan pengoordinasian pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing- masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas di UPTD RSUDP;
4. d.penyelenggaraan dan pengoordinasian bimbingan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD RSUDP sesuai dengan tugas, beban kerja dan tanggung jawabnya agar pelaksanaan tugas/pekerjaan berjalan dengan baik dan tepat waktu;
5. e.penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pemeriksaan hasil kerja bawahan di lingkungan UPTD RSUDP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.penyelenggaraan menetapkan standar operasional pelayanan rumah sakit sesuai dengan prosedur kerja dalam rangka peningkatan pelayanan UPTD RSUDP;
7. g.penyelenggaraan dan verifikasi penetapan laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pertanggungjawaban kegiatan dan evaluasi rencana kegiatan yang akan datang;
8. h.penyelenggaraan dan pengoordinasian penetapan laporan seluruh pelaksanaan kegiatan rumah sakit secara berkala dan insidentil dengan cara menganalisis rancangan laporan yang disusun oleh para Wakil Direktur di lingkungan UPTD RSUDP;
9. i.penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UTPD RSUDP;
10. j.penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
11. k.penyelenggaraan pembinaan Pegawai ASN; dan
12. l.penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Uraian tugas Direktur meliputi:
1. a.memimpin dan mengoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan teknis Rencana Strategis UTPD RSUDP berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
2. b.memimpin dan mengoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan teknis, visi, misi dan tujuan UPTD RSUDP berdasarkan acuan dari visi dan misi Pemerintah Provinsi;
3. c.memimpin dan mengoordinasikan pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing- masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas di UPTD RSUDP;
4. d.memimpin dan mengoordinasikan bimbingan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD RSUDP sesuai dengan tugas, beban kerja dan tanggung jawabnya agar pelaksanaan tugas/pekerjaan berjalan dengan baik dan tepat waktu;
5. e.membina dan mengendalikan pemeriksaan hasil kerja bawahan di lingkungan UPTD RSUDP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.memimpin dan mengoordinasikan penetapan standar operasional pelayanan rumah sakit sesuai dengan prosedur kerja dalam rangka peningkatan pelayanan UPTD RSUDP;
7. g.memverifikasi penetapan laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan rumah sakit sesuai dengan peraturanperundang- undanganuntuk pertanggungjawaban kegiatan dan evaluasi rencana kegiatan yang akan datang;
8. h.memimpin dan mengoordinasikan penetapan laporan seluruh pelaksanaan kegiatan rumah sakit secara berkala dan insidentil dengan cara menganalisis rancangan laporan yang disusun oleh para Wakil Direktur di lingkungan UPTD RSUDP;
9. i.menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPTD RSUDP;
10. j.menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
11. k.menyelenggarakan pembinaan Pegawai ASN; dan
12. l.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

(1)Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi UPTD RSUDP meliputi umum dan informasi, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan urusan umum, dan kepegawaian yang terdiri dari ketatausahaan, Umum dan Rumah Tangga;
2. b.penyelenggaraan urusan keuangan dan perencanaan yang terdiri dari penyusunan anggaran dan perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, perencanaan dan evaluasi;
3. c.penyelenggaraan urusan hukum dan pengkajian peraturan, humas dan kemitraaan, data dan pelaporan;
4. d.penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
5. e.penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis UPTD RSUDP yang dilaksanakan oleh bidang;
6. f.penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan, hukum, humas, dan pelaporan;
7. g.penyelenggaraan pengkajian program kerja UPTD RSUDP;
8. h.penyelenggaraan verifikasi dan penghimpunan bahan kebijakan teknis UPTD RSUDP;
9. i.penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan meliputi penyusunan dan evaluasi anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan UPTD RSUDP;
10. j.penyelenggaraan pengoordinasian pengembangan sumber daya manusia lingkup UPTD RSUDP;
11. k.penyelenggaraan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/ aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan kearsipan UPTD RSUDP;
12. l.penyelenggaraan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan UPTD RSUDP;
13. m.penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
14. n.penyelenggaraan pembinaan Pegawai ASN; dan
15. o.penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Uraian tugas Wakil Direktur Umum dan Keuangan meliputi:
1. a.menyelenggarakan urusan umum, dan kepegawaian yang terdiri dari ketatausahaan, Umum dan Rumah Tangga;
2. b.menyelenggarakan urusan keuangan dan perencanaan yang terdiri dari penyusunan anggaran dan perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, perencanaan dan evaluasi;
3. c.menyelenggarakan urusan hukum dan pengkajian peraturan, humas dan kemitraaan, data dan pelaporan;
4. d.menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
5. e.menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis UPTD RSUDP yang dilaksanakan oleh bidang;
6. f.menyelenggarakan dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan, hukum, humas, dan pelaporan;
7. g.menyelenggarakan pengkajian program kerja UPTD RSUDP;
8. h.memverifikasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis UPTD RSUDP;
9. i.menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penyusunan dan evaluasi anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan UPTD RSUDP;
10. j.menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengembangan sumber daya manusia lingkup UPTD RSUDP;
11. k.menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/ aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan kearsipan UPTD RSUDP;
12. l.menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan UPTD RSUDP;
13. m.menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
14. n.menyelenggarakan pembinaan Pegawai ASN; dan
15. o.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(4)Wakil Direktur Umum dan Keuangan dipimpin oleh Wakil Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 15

(1)Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, evaluasi dan laporan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, administrasi perjalanan dinas, protokol, serta evaluasi kelembagaan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan dan pengoordinasian program kerja Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.penyelenggaraan dan pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, umum, perlengkapan dan rumah tangga serta kearsipan berdasarkan perundang- undangan;
3. c.penyelenggaraan dan pengoordinasian prumusan dan pelaksanaan kegiatan penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi bidang umum dan kepegawaian;
4. d.penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat;
5. e.penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara dan rapat dinas;
6. f.penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas;
7. g.penyelenggaraan dan pengoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan badan;
8. h.penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi Pegawai Negeri Sipil serta pengarsipan penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan badan;
9. i.penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang umum dan kepegawaian;
10. j.penyelenggaraan dan pengoordinasian pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
11. k.penyelenggaraan dan pengoordinasian fasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
12. l.penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan kegiatan program kerja pertahun anggaran Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
13. m.penyelenggaraan dan pengoordinasian urusan surat menyurat, perpustakaan dan kearsipan, urusan perlengkapan rumah tangga, urusan perjalanan dinas, urusan protokol, administrasi kepegawaian;
14. n.penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan organisasi dan tatalaksana serta analisis jabatan dan evaluasi kelembagaan;
15. o.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Umum dan Kepegawaian;
16. p.penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
17. q.penyelenggaraan pembinaan Pegawai ASN; dan
18. r.penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Uraian tugas Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi:
1. a.memimpin dan mengoordinasikan program kerja Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.memimpin dan mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, umum, perlengkapan dan rumah tangga serta kearsipan berdasarkan perundang- undangan;
3. c.memimpin dan mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kegiatan penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi bidang umum dan kepegawaian;
4. d.memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat;
5. e.memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara dan rapat dinas;
6. f.memimpin dan mengoordinasikan pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas;
7. g.memimpin dan mengoordinasikan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan badan;
8. h.memimpin dan mengoordinasikan pengelolaan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi Pegawai Negeri Sipil serta pengarsipan penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan badan;
9. i.memimpin dan mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang umum dan kepegawaian;
10. j.memimpin dan mengoordinasikan pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
11. k.memimpin dan mengoordinasikan fasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
12. l.memimpin dan mengoordinasikan perencanaan kegiatan program kerja pertahun anggaran Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
13. m.memimpin dan mengoordinasikan urusan surat menyurat, perpustakaan dan kearsipan, urusan perlengkapan rumah tangga, urusan perjalanan dinas, urusan protokol, administrasi kepegawaian;
14. n.memimpin dan mengoordinasikan pengelolaan organisasi dan tatalaksana serta analisis jabatan dan evaluasi kelembagaan;
15. o.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Umum dan Kepegawaian;
16. p.menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
17. q.menyelenggarakan pembinaan Pegawai ASN; dan
18. r.menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(4)Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Pasal 16

(1)Subbagian Tata Usaha Mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan menyelenggarakan tugas ketatausahaan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis administrasi ketatausahaan;
2. b.pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
3. c.pelaksanaan perencanaan operasional pengelolaan administrasi umum UPTD RSUDP;
4. d.pelaksanaan pengkajian peraturan dan perundang-undangan dan naskah dinas di bidang tugasnya;
5. e.pelaksanaan urusan kearsipan;
6. f.pelaksanaan penerimaan naskah/surat surat dinas yang masuk, mencatat, mendistribusikan ke komponen terkait;
7. g.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
8. h.pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN; dan
9. i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Uraian tugas Subbagian Tata Usahameliputi:
1. a.menyusun kebijakan teknis administrasi ketatausahaan;
2. b.melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
3. c.merencanakan operasional pengelolaan administrasi umum UPTD RSUDP;
4. d.mengkaji peraturan dan perundang- undangan dan naskah dinas di bidang tugasnya;
5. e.melaksanakan urusan kearsipan;
6. f.melaksanakan penerimaan naskah/surat surat dinas yang masuk, mencatat, mendistribusikan ke komponen terkait;
7. g.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
8. h.melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan
9. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(4)Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 17

(1)Subbagian Umum dan Rumah Tangga mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian dalam menyusun kebijakan dan petujuk teknis penyelenggaraan bidang Rumah Tangga.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum dan Rumah Tangga mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan rencana pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Rumah Tangga UPTD RSUDP;
2. b.pelaksanaanpenyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Rumah Tangga UPTD RSUDP;
3. c.pelaksanaanpelayanan kebutuhan UPTD RSUDP;
4. d.pelaksanaan fasilitasi pelayanan kebutuhan UPTD RSUDP;
5. e.pelaksanaan penyediaan kebutuhan UPTD RSUDP;
6. f.pelaksanaan penyusunan perawatan barang/aset rumah tangga UPTD RSUDP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.pelaksanaan penyiapan konsumsi acara, konferensi, rapat dinas, pelatihan dilingkungan UPTD RSUDP;
8. h.pelaksanaan perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Rumah Tangga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
9. i.pelaksanaan fasilitasi, pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan kerumahtanggaan;
10. j.pelaksanaan pengarahan dan mengevaluasi pelayanan penggunaan kendaraan dinas, darat dan sungai serta rumah dinas pimpinan dilingkungan UPTD RSUDP;
11. k.pelaksanaan pemeliharaan, perawatan gedung dan fasilitas penunjang dilingkungan UPTD RSUDP;
12. l.pelaksanaan pemeliharaan serta perawatan rumah dinas berikut fasilitas penunjang rumah dinas di lingkungan UPTD RSUDP;
13. m.pelaksanaan inventarisasi sarana prasarana rumah dinas pimpinan, kendaraan dinas, serta fasilitas penunjang lainnya di lingkungan UPTD RSUDP;
14. n.pelaksanaan pemeliharaan AC, petugas kebersihan (cleaning service) dilingkungan UPTD RSUDP;
15. o.pelaksanaan persiapan akomodasi, peralatan dan konsumsi untuk setiap acara yang diselenggarakan oleh UPTD RSUDP;
16. p.pelaksanaan persiapan dan mengelola penggunaan kendaraan dinas pool/ perorangan di Sekretariat Daerah dan rumah jabatan, untuk tamu dan untuk angkutan pegawai, termasuk mempersiapkan bahan bakar kendaraan melalui rutin UPTD RSUDP;
17. q.pelaksanaan pemeliharaan dan mengawasi penggunaan telepon, air, listrik, internet dan lain-lain serta mengawasi kebersihan ruangan dan kamar kecil;
18. r.pelaksanaan fasilitasi koordinasi dalam rangka penyusunan bahan perumusan kebijakan yang terkait dengan kerumahtanggaan;
19. s.pelaksanaaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
20. t.pelaksanaaan pembinaan Pegawai ASN; dan
21. u.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Uraian tugas Subbagian Umum dan Rumah Tangga meliputi:
1. a.menyusun rencana pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Rumah Tangga UPTD RSUDP;
2. b.menyiapkan bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Rumah Tangga UPTD RSUDP;
3. c.melaksanakanpelayanan kebutuhan UPTD RSUDP;
4. d.melaksanakanfasilitasi pelayanan kebutuhan UPTD RSUDP;
5. e.melaksanakan penyediaan kebutuhan UPTD RSUDP;
6. f.melaksanakan penyusunan perawatan barang/aset rumah tangga UPTD RSUDP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.menyiapkan konsumsi acara, konferensi, rapat dinas, pelatihan dilingkungan UPTD RSUDP;
8. h.merencanakan kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Rumah Tangga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
9. i.melaksanakan fasilitasi, pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan kerumahtanggaan;
10. j.melaksanakan pengarahan dan evaluasi pelayanan penggunaan kendaraan dinas, darat dan sungai serta rumah dinas pimpinan dilingkungan UPTD RSUD;
11. k.melaksanakan pemeliharaan, perawatan gedung dan fasilitas penunjang dilingkungan UPTD RSUDP;
12. l.melaksanakan pemeliharaan serta perawatan rumah dinas berikut fasilitas penunjang rumah dinas dilingkungan UPTD RSUDP;
13. m.melaksanakan inventarisasi sarana prasarana rumah dinas pimpinan, kendaraan dinas, serta fasilitas penunjang lainnya di lingkungan UPTD RSUDP;
14. n.melaksanakan pemeliharaan AC, petugas kebersihan (cleaning service) dilingkungan UPTD RSUDP;
15. o.menyiapkan akomodasi, peralatan dan konsumsi untuk setiap acara yang diselenggarakan oleh UPTD RSUDP;
16. p.menyiapkaan dan mengelola penggunaan kendaraan dinas pool/perorangan di Sekretariat Daerah dan rumah jabatan, untuk tamu dan untuk angkutan pegawai, termasuk mempersiapkan bahan bakar kendaraan melalui rutin UPTD RSUDP;
17. q.melaksanakan pemeliharaan dan mengawasi penggunaan telepon, air, listrik, internet dan lain-lain serta mengawasi kebersihan ruangan dan kamar kecil;
18. r.melaksanakan fasilitasi koordinasi dalam rangka penyusunan bahan perumusan kebijakan yang terkait dengan kerumahtanggaan;
19. s.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
20. t.melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan
21. u.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(4)Subbagian Umum dan Rumah Tangga dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada KepalaBagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 18

(1)Subbagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang sumber daya manusia.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan penyiapan bahan rumusan kebijakan operasional dibidang sumber daya manusia UPTD RSUDP;
2. b.pelaksanaan perencanaan kegiatan operasional dibidang sumber daya manusia UPTD RSUDP;
3. c.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang sumber daya manusia UPTD RSUDP;
4. d.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, koordinasi dan pelaporan dibidang sumber daya manusia UPTD RSUDP;
5. e.pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional dibidang sumber daya manusia UPTD RSUDP;
6. f.pelaksanaan perencanaan kegiatan operasional dibidang sumber daya manusia UPTD RSUDP sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
7. g.pelaksanaan kegiatan operasional dibidang sumber daya manusia UPTD RSUDP yang meliputi pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai, penelitian kesehatan, hubungan kerjasama dengan pihak lain, pengelolaan angka kredit tenaga fungsional, screening kebutuhan pengembangan pendidikan tenaga pegawai UPTD RSUDP, perencanaan SDM UPTD RSUDP, pemetaan tenaga pegawai UPTD RSUDP, registrasi dan perizinan, sarana penunjang pelayanan tenaga UPTD RSUDP;
8. h.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi yang meliputi pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai UPTD RSUDP, penelitian, hubungan kerjasama dengan pihak lain, pengelolaan angka kredit tenaga fungsional, screening kebutuhan pengembangan pendidikan tenaga pegawai UPTD RSUDP, perencanaan SDM UPTD RSUDP, pemetaan tenaga UPTD RSUDP, registrasi dan perizinan;
9. i.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai UPTD RSUDP, penelitian, hubungan kerjasama dengan pihak lain, pengelolaan angka kredit tenaga fungsional, screening kebutuhan pengembangan pendidikan tenaga pegawai UPTD RSUDP, perencanaan SDM UPTD RSUDP, pemetaan tenaga UPTD RSUDP, registrasi dan perizinan memeriksa hasil pelaksanaan kegiatan Sumber Daya Kesehatan untuk mengetahui akurasi data;
10. j.pelaksanaan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Sumber daya manusia UPTD RSUDP untuk membangun komunikasi dan sinkronisasi kegiatan;
11. k.pelaksanaaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
12. l.pelaksanaaan pembinaan Pegawai ASN; dan
13. m.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Uraian tugas Subbagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM meliputi:
1. a.menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional dibidang sumber daya manusia UPTD RSUDP;
2. b.merencanakan kegiatan operasional dibidang sumber daya manusia UPTD RSUDP;
3. c.melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi dibidang sumber daya manusia UPTD RSUDP;
4. d.melaksanakan pemantauan, evaluasi, koordinasi dan pelaporan dibidang sumber daya manusia UPTD RSUDP;
5. e.menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional dibidang sumber daya manusia UPTD RSUDP;
6. f.merencanakan kegiatan operasional dibidang sumber daya manusia UPTD RSUDP sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
7. g.melaksanakan kegiatan operasional dibidang sumber daya manusia UPTD RSUDP yang meliputi pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai, penelitian kesehatan, hubungan kerjasama dengan pihak lain, pengelolaan angka kredit tenaga fungsional, screening kebutuhan pengembangan pendidikan tenaga pegawai UPTD RSUDP, perencanaan SDM UPTD RSUDP, pemetaan tenaga pegawai UPTD RSUDP, registrasi dan perizinan, sarana penunjang pelayanan tenaga UPTD RSUDP;
8. h.melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi yang meliputi pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai UPTD RSUDP, penelitian, hubungan kerjasama dengan pihak lain, pengelolaan angka kredit tenaga fungsional, screening kebutuhan pengembangan pendidikan tenaga pegawai UPTD RSUDP, perencanaan SDM UPTD RSUDP, pemetaan tenaga UPTD RSUDP, registrasi dan perizinan;
9. i.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai UPTD RSUDP, penelitian, hubungan kerjasama dengan pihak lain, pengelolaan angka kredit tenaga fungsional, screening kebutuhan pengembangan pendidikan tenaga pegawai UPTD RSUDP, perencanaan SDM UPTD RSUDP, pemetaan tenaga UPTD RSUDP, registrasi dan perizinan memeriksa hasil pelaksanaan kegiatan Sumber Daya Kesehatan untuk mengetahui akurasi data;
10. j.melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Sumber daya manusia UPTD RSUDP untuk membangun komunikasi dan sinkronisasi kegiatan;
11. k.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
12. l.melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan
13. m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(4)Subbagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 15 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 15 Tahun 2020