DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 25 Tahun 2016

Nomor: 25
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 Mei 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Fungsi JDIH; 4. Pengelolaan; 5. Pembinaan Dan Pengawasan; 6. Pembiayaan; 7. Kewtentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Banten tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Banten; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
11.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAERAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Biro Hukum adalah Biro Hukum Seketariat Daerah Provinsi Banten.
5.Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten.
5.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.
6.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademik, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
7.Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
8.Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang- undangan.
9.Pengelolaan Dokumentasi dan informasi hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
10.Program Aplikasi adalah program otomasi dengan menggunakan media komputer yang dapat mempermudah penemuan kembali secara cepat, tepat dan akurat serta memperingkas penyimpanan dan penyajian data peraturan perundang-undangan.
11.Sistem Informasi Hukum Mandiri adalah suatu sistem untuk mengelola pangkalan data peraturan perundang-undangan dalam satu unit komputer.
12.Sistem Informasi Hukum Internet adalah suatu sistem untuk mengelola pangkalan data peraturan perundang-undangan dalam jaringan internet.
13.Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.
14.Produk Hukum Daerah adalah Peraturan Daerah atau nama lainnya, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah.
15.Instansi Vertikal adalah Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat yang ada di Wilayah Provinsi Banten.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengembangan dan pengelolaan bagi anggota JDIH di Daerah.
(2)Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, tepat, akurat dan transparan.

BAB III

FUNGSI JDIH

Pasal 3

Fungsi JDIH adalah :

a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan di daerah;
b.pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
c.pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di daerahnya;
d.penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di daerahnya;
e.pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di daerahnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan
f.penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIHN.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 4

Pengelola JDIH pada Pemerintah Daerah berkedudukan di Biro Hukum dan bertindak sebagai pusat JDIH di Daerah.

Pasal 5

Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan pengelolaan JDIH, meliputi :

a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
b.penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 6

(1)Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi antara lain :
1. a.Tap MPR;
2. b.Undang-Undang Republik Indonesia;
3. c.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia;
4. d.Peraturan Presiden;
5. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri;
6. f.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri;
7. g.Keputusan Menteri Dalam Negeri;
8. h.Peraturan Daerah Provinsi;
9. i.Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
10. j.Peraturan Gubernur;
11. k.Peraturan Bersama Gubernur;
12. l.Peraturan DPRD Provinsi; dan
13. m.Informasi Hukum lainnya.
(2)Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, meliputi antara lain :
1. a.Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. b.Putusan Mahkamah Konstitusi;
3. b.MoU/Kerja Sama Antar Daerah Provinsi;
4. c.Klarifikasi Peraturan Daerah;
5. d.Rancangan produk hukum;
6. e.Surat Edaran Gubernur; dan
7. f.Artikel hukum.

Pasal 7

(1)Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain melalui :
1. a.Sistem katalog;
2. b.Sistem mandiri/stand alone; dan
3. c.Sistem internet/website.
(2)Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber, dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.
(3)Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri/stand alone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi data base peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam suatu unit komputer tanpa menggunakan jaringan .
(4)Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui website : www.jdihukum.bantenprov.go.id.

Pasal 8

(1)Biro Hukum melakukan penataan sistem informasi hukum website JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Pemerintah Daerah melakukan integrasi/link website JDIH Kabupaten/Kota di lingkungan masing-masing ke dalam website JDIH Daerah dan secara terintegrasi/link dengan JDIH Kementerian Dalam Negeri website jdih.setjen.kemendagri.go.id.
(3)Pemerintah Daerah melakukan koordinasi/pertemuan berkala dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah/instansi vertikal dalam rangka pembinaan JDIH.

Pasal 9

(1)Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan updating data produk hukum dan informasi hukum untuk disebarluaskan dan di upload melalui website JDIH.
(2)Penyebarluasan informasi dan upload melalui website sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Daerah.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…