DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi; Bab III Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; Bab IV Pembinaan dan Pengawasan; Bab V Penghargaan; Bab VI Pendanaan; Bab VII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Gubernur membentuk JDIH tingkat Provinsi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Banten; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
8.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.
9.JDIH Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut JDIH Provinsi adalah JDIH yang dibentuk oleh Gubernur yang berkedudukan dan dikelola oleh Biro Hukum.
10.Anggota JDIH adalah JDIH tingkat Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah, JDIH universitas, dan JDIH di instansi lainnya.
11.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang- undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang- undangan.
12.Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan mengenai peraturan perundang- undangan, nonperaturan perundang-undangan, dan bahan Dokumen Hukum lainnya.
13.Operator Pendamping Pendokumentasian Hukum yang selanjutnya disebut Operator JDIH adalah tenaga pendamping yang bertugas membantu dalam pelaksanaan pelaporan JDIH melalui e-report JDIH.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH di Daerah.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan JDIH sebagai wadah bahan dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah.

BAB II

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah memiliki JDIH Provinsi.
(2)JDIH Provinsi sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan anggota JDIH nasional.

Pasal 4

(1)JDIH Provinsi merupakan koordinator bagi Anggota JDIH di wilayah Daerah.
(2)Anggota JDIH di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada bagian atau unit kerja yang menyelenggarakan dokumentasi dan layanan informasi produk hukum pada:
1. a.Daerah;
2. b.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. c.perguruan tinggi;
4. d.DPRD Provinsi Banten; dan
5. e.DPRD Kabupaten/Kota.

BAB III

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 5

(1)Biro Hukum berkedudukan sebagai pengelola JDIH Provinsi.
(2)Dalam melaksanakan pengelolaan JDIH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro Hukum memiliki tugas:
1. a.melakukan pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah;
2. b.mengunggah berita;
3. c.mengunggah produk hukum provinsi, kabupaten, kota, dan/atau desa;
4. d.mengajukan Peraturan Daerah huruf braille;
5. e.mengajukan pemohonan penerjemahan/alihbahasa produk hukum;
6. f.melaksanakan pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi kepada Anggota JDIH di Daerah mengenai:
  1. 1.sumber daya manusia;
  2. 2.koleksi Dokumen Hukum;
  3. 3.teknis pengelolaan; dan
  4. 4.pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 6

Biro Hukum sebagai pengelola JDIH Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
b.penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan Informasi Hukum;
c.pelaksanaan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH dengan JDIH nasional dan sesama anggota JDIH nasional;
d.pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anggota JDIH;
e.sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Anggota JDIH;
f.pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH;
g.pusat rujukan dokumentasi dan Informasi Hukum;
h.pemenuhan sarana dan prasarana dokumentasi dan Informasi Hukum pada JDIH Provinsi;
i.pelayanan dan penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat dan pemohon Informasi Hukum;
j.pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pada JDIH Provinsi dan Anggota JDIH;
k.penyampaian laporan secara periodik atas penyelenggaraan JDIH kepada Gubernur melalui sekretaris daerah dan kepada JDIH nasional; dan

Pasal 7

(1)Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melaksanakan pengelolaan JDIH melalui:
1. a.website/aplikasi JDIH; dan
2. b.arsip manual.
(2)Pengelolaan melalui website/aplikasi JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengunggah Dokumen Hukum dan Informasi Hukum melalui website resmi JDIH Provinsi.
(3)Pengelolaan melalui arsip manual sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kearsipan.

Pasal 8

(1)Setiap Anggota JDIH harus memenuhi standar pengelolaan JDIH yang terdiri atas:
1. a.standar pembuatan abstrak peraturan perundang-undangan;
2. b.standar pengolahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; dan
3. c.standar laporan evaluasi pengelolaan JDIH Provinsi.
(2)Standar pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikator untuk penilaian Anggota JDIH terbaik.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan bagi JDIH Provinsi dan Anggota JDIH di wilayah Daerah.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
1. a.pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan JDIH Provinsi dan JDIH kabupaten/kota;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana JDIH Provinsi;
3. c.pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH Provinsi dan JDIH kabupaten/kota secara berkala; dan
4. d.monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH Provinsi dan JDIH kabupaten/kota.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem Informasi Hukum dalam JDIH.
(4)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim koordinasi pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan JDIH;

Pasal 10

(1)Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibantu oleh:
1. a.tim koordinasi pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan JDIH; dan
2. b.Operator JDIH.
(2)Tim koordinasi pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan keanggotaan yang terdiri atas:
1. a.pengarah;
2. b.penanggung jawab;
3. c.ketua;
4. d.wakil ketua;
5. e.sekretaris;
6. f.anggota; dan
7. g.sekretariat.
(3)Anggota tim koordinasi pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan anggota pelaksana teknis pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan JDIH yang terdiri atas unsur:
1. a.Biro Hukum;
2. b.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi; dan
3. c.tenaga ahli pada bidang:
  1. 1.hukum;
  2. 2.dokumentasi multimedia; dan/atau
  3. 3.teknologi informasi.
(4)Operator JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 6 (enam) orang yang berasal dari unsur di luar aparatur sipil negara.
(5)Pembentukan tim koordinasi pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(6)Operator JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat
(4)ditetapkan dengan keputusan kepala Biro Hukum.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2014