DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 35 Tahun 2016

Nomor: 35
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Pola Tata Kelola; 3. Peraturan Internal Rumah Sakit (Hos[ital By Laws); Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staf By Laws); 5. Pengelolaan Keuangan; Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban; 6.Pengelolaam Sumber Daya Lain; 7. Pengelolaan LingkunganbDan Limbah; 8. Kerahasian Informasi Medis; 8. Kebijakan, Pedoman Dan Prosedur; 10. Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja; 11. Ketentuan Lian-Lain; 12. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat

(1)huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap rumah sakit wajib menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Baylaws);
1. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Hospital Bylaws Rumah Sakit Umum Daerah Banten; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49/MENKES/PER/VII/2013 tentang Penyelenggaraan Komite Keperawatan Rumah Sakit;
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
10.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banten ( Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 47);
11.Peraturan Gubernur Banten Nomor 74 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 74); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HOSPITAL BYLAWS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Banten.
5.Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Banten.
6.Rumah Sakit Umum Daerah Banten yang selanjutnya disebut RSU Banten adalah Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Provinsi Banten.
7.Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan rumah sakit meliputi peraturan internal korporasi dan peraturan internal staf medis.
8.Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis (clinical governance) untuk menjaga profesionalisme staf medis di rumah sakit.
9.Pemilik Rumah Sakit Umum Banten yang selanjutnya disebut Pemilik Rumah Sakit adalah Pemerintah Daerah Provinsi Banten.
10.Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Banten yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas merupakan organisasi rumah sakit yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah sakit.
11.Staf Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis, yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional, melakukan kegiatan keprofesian meliputi pelayanan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat secara purna waktu maupun paruh waktu di satuan kerja pelayanan di Rumah Sakit, serta telah disetujui dan diterima sesuai dengan aturan yang berlaku.
12.Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (clinical appointment).
13.Penugasan Klinis (Clinical Appointment) adalah penugasan kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis dirumah sakit berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan bagi staf medis yang bersangkutan.
14.Dokter dan dokter gigi adalah dokter dan/atau dokter spesialis serta dokter gigi dan/atau dokter gigi spesialis yang melakukan pelayanan di Rumah Sakit;
15.Pegawai Non PNS (Pegawai Kontrak) adalah setiap orang yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan dipekerjakan guna memenuhi kebutuhan ketenagaan rumah sakit yang tidak terpenuhi oleh PNS berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai dasar dalam penyelenggaraan RSU Banten agar dapat lebih efektif, efesien dan berkualitas.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan penyelenggaraan RSU Banten.

BAB II

POLA TATA KELOLA

Pasal 4

(1)Pola tata kelola RSU Banten memuat antara lain:
1. a.Struktur organisasi;
2. b.Prosedur kerja;
3. c.Pengelompokan fungsi yang logis; dan
4. d.Pengelolaan sumber daya manusia.
(2)Pola tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip antara lain:
1. a.Transparansi:
2. b.Akuntabilitas;
3. c.Responsibilitas; dan
4. d.Independensi.

Pasal 5

(1)Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, berpedoman pada ketentuan struktur organisasi perangkat daerah Provinsi Banten.
(2)Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
(3)Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektivitas pencapaian organisasi.
(4)Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif.

BAB III

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY LAWS)

Pasal 6

(1)Nama Rumah Sakit Umum Daerah Banten yaitu RSU Banten, yang merupakan Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Banten;
(2)Logo RSU Banten adalah Logo RSU Banten yang merupakan Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Provinsi Banten. Arti Gambar Logo RSUD Banten yaitu:

1.Kubah Mesjid, melambangkan kultur masyarakat yang agamais.
2.Bintang bersudut lima, melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menara Mesjid Agung Banten, melambangkan semangat tinggi, yang berpedoman pada petunjuk Allah SWT.
3.Gapura Kaibon, melambangkan Daerah Provinsi Banten sebagai pintu gerbang peradaban dunia, perekonomian dan lalu lintas internasional menuju era globalisasi.
4.Padi berwarna kuning berjumlah 17 dan kapas berwarna putih berjumlah 8 tangkai, 4 kelopak berwana cokelat, 5 kuntum bunga melambangkan Propinsi Banten merupakan daerah agraris, cukup sandang pangan. 17-8-45 menunjukkan Proklamasi
5.Gunung berwarna hitam, melambangkan kekayaan alam dan menunjukkan dataran rendah serta pegunungan.
6.Badak bercula satu, melambangkan masyarakat yang pantang menyerah dalam menegakkan kebenaran dan dilindungi oleh hukum.
7.Laut berwarna biru, dengan gelombang putih berjumlah 17 melambangkan daerah maritim, kaya dengan potensi lautnya.
8.Roda gerigi berwarna abu-abu berjumlah 10, menunjukkan orientasi semangat kerja pembangunan dan sektor industri.
9.Dua garis marka berwarna putih, menunjukkan landasan pacu Bandara Soekarno Hatta.
10.Lampu bulatan kuning, melambangkan pemacu semangat mencapai cita-cita.
11.Pita berwarna kuning, melambangkan ikatan persatuan dan kesatuan masyarakat Banten.
12.Semboyan "IMAN TAQWA" sebagai landasan pembangunan menuju Banten Mandiri, Maju dan Sejahtera.
13.Merah : melambangkan keberanian.
14.Putih : melambangkan suci, arif dan bijaksana.
15.Kuning : melambangkan kemuliaan, lambang kejayaan dan keluhuran.
16.Hitam : melambangkan keteguhan, kekuatan dan ketabahan hati.
17.Abu-abu : melambangkan ketabahan.
18.Biru : melambangkan kejernihan, kedamaian dan ketenangan.
19.Hijau : melambangkan kesuburan.
20.Coklat : melambangkan kemakmuran

(3)Lagu MARS RSU Banten yaitu “ MARS RSU Banten”.
(4)Alamat Rumah Sakit Umum Banten adalah di Jalan Syeh Nawawi Al-Bantani Banjarsari Cipocok Jaya Kota Serang.
(5)Jenis RSU Banten yaitu rumah sakit umum.
(6)Kelas RSU Banten yaitu Kelas B.

Pasal 7

(1)Visi RSU Banten yaitu “Rumah sakit yang Andal dan Terpercaya”.
(2)Misi RSU Banten yaitu:
1. a.Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan;
2. b.Mengembangkan kompetensi SDM di seluruh lini rumah sakit;
3. c.Mengembangkan sarana prasarana rumah sakit sesuai standar Rumah Sakit rujukan yang aktif;
4. d.Memberikan pelayanan santun, tepat waktu, transparan dan akuntabel; dan
5. e.Mendukung secara aktif program pemerintah di bidang kesehatan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten.

Pasal 8

(1)Nilai-nilai RSU Banten yaitu B-OPAL (Bangkit, Objektif, Profesional, Aktraktif dan Loyal).
(2)Falsafah RSU Banten ialah “Pelayanan yang menyenangkan dan berpihak kepada kepentingan pelanggan”.
(3)Motto RSU Banten yaitu “ Ramah dan Amanah”.

Pasal 9

(1)Tujuan RSU Banten adalah:
1. a.Meningkatnya kualitas pelayanan RSU Banten;
2. b.Tersedianya SDM dengan keterampilan memadai, keilmuwan sesuai perkembangan zaman dan sikap perilaku yang sesuai dengan norma di masyarakat;
3. c.Tersedianya Gedung yang menarik, bersih, asri dan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya sebagai rumah sakit rujukan;
4. d.Terpenuhinya peralatan medis dan non medis yang sesuai standar rumah sakit rujukan;
5. e.Meningkatkan kecepatan pelayanan dengan dukungan SIM Rumah Sakit;
6. f.Terwujudnya program pelayanan unggulan;
7. g.Terselenggaranya pelayanan yang santun, tepat waktu, transparansi, dan akuntabel yang mampu memberikan kepuasan, kenyamanan dan kepercayaan pasien; dan
8. h.Terlaksananya kewajiban Rumah Sakit dalam melaksanakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, meningkatkan pelayanan Tuberculosis Directly Observed Treatment, Short-Course (TB- DOTS) di Provinsi Banten.
(2)Strategi RSU Banten yaitu mengoptimalkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang didukung oleh stake holder untuk memenuhi standar pelayanan yang ditentukan sehingga terwujud pelayanan yang bermutu, prima dan unggul guna mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan (pasien) yang semakin sadar dan mampu dalam memelihara kesehatan.
(3)Kebijakan Strategi yaitu:
1. a.Evaluasi mutu pelayanan;
2. b.Peningkatan kompetensi SDM di semua lini pelayanan;
3. c.Peningkatan saranan dan prasarana RSUD Banten;
4. d.Peningkatan penyediaan peralatan medis dan non medis;
5. e.Peningkatan penyediaan sistem informasi sesuai perkembangan teknologi/IT;
6. f.Pengembangan program pelayanan unggulan;
7. g.Peningkatan penyediaan sistem informasi pelayanan dan keuangan serta peningkatan servis exelent;
8. h.Peningkatan pelayanan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komperehensif; dan
9. i.Peningkatkan pelayanan TB DOTS (Tuberculosis Directly Observed Treatment, Short-Course)

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah adalah pemilik RSU Banten yang diwakili oleh Gubernur dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup rumah sakit serta pengembangan kualitas pelayanan kesehatan perorangan sesuai dengan harapan masyarakat.
(2)Pemerintah Daerah berkewajiban menutup defisit keuangan RSU Banten yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaan dan setelah diaudit secara independen.
(3)Pemerintah Daerah bertanggung gugat atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan/ atau kesalahan dalam pengelolaan RSU Banten.
(4)Pemerintah Daerah sebagai pemilik RSU Banten berwenang :
1. a.Menetapkan peraturan tentang Pola Tata Kelola, Laporan Pokok Keuangan dan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
2. b.Menetapkan Direktur dan Pejabat Teknis;
3. c.Memberhentikan Direktur dan Pejabat Teknis;
4. d.Menyetujui visi, misi dan rencana strategi bisnis RSU Banten;
5. e.Menyetujui dan mengesahkan rencana bisnis anggaran (RBA);
6. f.Mengawasi mutu pelayanan RSU Banten;
7. g.Mengawasi keterjangkauan pelayanan;
8. h.Meningkatkan peran masyarakat;
9. i.Membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas;
10. j.Memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas;
11. k.Menetapkan subsidi ke rumah sakit; dan
12. l.Memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 35 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

POLA TATA KELOLA

Pasal 4

Pasal 5

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY LAWS)

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

POLA TATA KELOLA

Pasal 4

Pasal 5

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY LAWS)

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2009