DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 16 Tahun 2022

Nomor: 16
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Banten

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang: Perubahan Pasal 6, Penambahan 1 (satu) ayat pasal 9, Penyisipan Pasal 9A

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Ban ten Nomor 1 1 Tahun 2019 ten tang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Ban ten Nomor 5 Tahun 2016 ten tang Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan daerah sehingga perlu dirubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur Banten Nomor 1 1 Tahun 2019 ten tang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan; - 1 Mengingat: l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 1 1 T ah u n 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan ten tang Pemerintah Pelaksanaan Nomor 33 Tugas dan Tahun 2018 Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Wewenang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9.Peraturan Menteri Sadan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07 /2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Sadan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Sadan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/7 /2017 tentang Perubahan kedua Badan Usaha Milik 09/MBU/07 /2015 tentang Negara Nomor Per atas Peraturan Menteri Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Sadan Usaha Milik Negara; - 3 Menetapkan :
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 1 1. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan, dan Bina Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Ban ten Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 65);
12.Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan (Serita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 1 1 ) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 1 1 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL KEMITRAAN PERUSAHAAN. DAN BINA LING KU NGAN Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 1 Tahun 2019 ten tang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Ban ten Nomor 5 Tahun 2016 ten tang Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan (Serita Daerah Provinsi Ban ten Tahun 2019 Nomor 1 1 ) , diubah sebagai berikut: - 4 I. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan program TJSKBL Perusahaan, yaitu:
1. a.penawaran program/kegiatan TJSKBL Perusahaan kepada perusahaan yang dilakukan oleh Forum TJSKBL Perusahaan;
2. b.pengisian formulir pernyataan minat dan menentukan program/ kegiatan;
3. c.penyusunan rencana kerja sama program/kegiatan TJSKBL Perusahaan;
4. d.penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama program/kegiatan TJSKBL Perusahaan;
5. e.pelaksanaan program/kegiatan TJSKBL Perusahaan dilakukan atau ditunjuk oleh perusahaan; dan
6. f.pendampingan program dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
(2)Mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga forum TJSKBL Perusahaan.
(3)Program TJSKBL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) harus dikoordinasikan dengan Tim Fasilitasi.

2.Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 1 {satu) ayat yakni ayat (4) {empat), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Setiap Perusahaan di Daerah wajib menjadi kepengurusan dan/atau anggota Forum TJSKBL Perusahaan.
(2)Forum TJSKBL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta mempunyai tugas membangun kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan program TJSKBL Perusahaan.
(3)Pembentukan organ dan penetapan pengurus Forum TJSKBL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur. - 5
(4)Masa Jabatan Organ Forum TJSKBL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) se!ama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dan dapat diperpanjang 1 x masa jabatan.
(5)Dalam hal Forum TJSKBL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubemur dapat memberikan sanksi administratif.
(6)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

3.Diantara PasaJ 9 dan PasaJ 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu PasaJ 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut: PasaJ 9A

(1)Organ keanggotaan Porum TJSKBL Perusahaan terdiri atas:
1. a.Pembina;
2. b.Penasehat; C. Pengawas;
3. d.Ketua;
4. e.Bidang, paling sedikit 6 bidang; dan
5. f.Anggota.
(2)Pemilihan Ketua Porum TJSKBL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) dilaksanakan melalui seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Ketua Forum TJSKBL Perusahaan yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
(3)Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, meliputi:
1. a.Ketua : Sekretaris Daerah;
2. b.Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
3. c.Anggota : Unsur masyarakat.
(4)Ketua Porum TJSKBL Perusahaan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tugas menyusun keanggotaan Porum TJSKBL Perusahaan untuk diusulkan kepada Gubernur.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis seleksi Ketua Forum TJSKBL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. - 6 Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 26 Juli 2022 Pj. GUBERNUR BANTEN, ttd. AL MUKTABAR Diundangkan di Serang pada tanggal 26 Juli 2022 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd. MOCH. TRANGGONO BERITA DAERAH PROVINS! BANTEN TAHUN 2022 NOMOR 16 Salinan sesuai d ngan aslinya LA BI 'O HUKUM, Pembina 'ingkat I NIP. 19670619 199403 I 002 - 7 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 1 1 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVlNSI BANTEN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PERUSAHAAN PETUNJUK TEKNIS SELEKSI KETUA FORUM TANGGUNG JAWAB S0S!AL KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PERUSAHAAN PROVINSI BANTEN A. Seleksi Ketua Forum TJSKBL Perusahaan dilaksanakan oleh Tim seleksi Ketua Forum TJSKBL Perusahaan, yang terdiri dari: Ketua Sekretaris Anggota : Sekretaris Daerah; : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan : Unsur masyarakat. Tim Seleksi Ketua Forum TJSKBL Perusahaan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang berada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. B. Seleksi Ketua Forum TJSKBL Perusahaan dilaksanakan dengan tahapan: I. seleksi administrasi; dan

2.wawancara. C. Dalam pelaksanaan seleksi Ketua Forum TJSKBL Perusahaan, Tim seleksi Ketua Forum TJSKBL Perusahaan bertugas:

l.menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi Ketua Forum TJSKBL Perusahaan;
1. 2.melakukan penjaringan calon Ketua Forum TJSKBL Perusahaan;
2. 3.melakukan verifikasi administrasi persyaratan bakal calon Ketua Forum TJSKBL Perusahaan
3. 4.menetapkan hasil verifikasi administrasi persyaratan bakal calon Ketua Forum TJSKBL Perusahaan; - 8
4. 5.melakukan penilaian melalui wawancara kepada calon Ketua Forum TJSKBL Perusahaan;
5. 6.menetapkan 3 (tiga) calon Ketua Forum TJSKBL Perusahaan dengan nilai terbaik melalui berita acara hasil seleksi calon Ketua Forum TJSKBL Perusahaan; dan
6. 7.melaporkan hasil seleksi calon Ketua Forum TJSKBL Perusahaan kepada Gubernur. D. Persyaratan calon Ketua Forum TJSKBL Perusahaan terdiri atas: I. melengkapi berkas dokumen administratif;
7. 2.sehat jasmani dan rohani;
8. 3.memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Forum TJSKBL Perusahaan;
9. 4.memahami penyelenggaraan tanggung jawab sosial kemitraan dan bina lingkungan perusahaan;
10. 5.menguasai dan berpengalaman dalam manajemen organisasi;
11. 6.menguasai dan berpengalaman dalam manajemen risiko;
12. 7.menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
13. 8.berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
14. 9.berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
15. 10.tidak pernah dinyatakan bersalah oleh pengadilan; 1 1. tidak pernah menjadi anggota organisasi terlarang;
16. 12.tidak sedang menjalani sanksi pidana;
17. 13.tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
18. 14.mendapatkan izin secara tertulis dari pimpinan instansinya untuk mengikuti seleksi dan kegiatan pengelolaan Forum TJSKBL Perusahaan; dan
19. 15.bersedia menandatangani pakta integritas. E. Berkas dokumen administratif persyaratan calon Ketua Forum TJSKBL Perusahaan meliputi:
20. 1.surat permohonan yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00; - 9
21. 2.daftar riwayat hidup (Curiculum Vitae);
22. 3.surat izin dari pimpinan instansinya untuk mengikuti seleksi dan kegiatan pengelolaan Forum TJSKBL Perusahaan;
23. 4.surat pernyataan bersedia mengikuti proses seleksi dan menerima hasil penilaian dan seleksi tanpa syarat;
24. 5.surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri selama proses seleksi;
25. 6.makalah berisi gagasan orisinil mengenai "Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)" Perusahaan bagi Pembangunan Provinsi Banten" dalam format PDF, dengan ketentuan:
a.panjang tulisan 3-5 halaman;
b.jenis huruf Times New Roman, ukuran huruf 12, spasi (1,5), ukuran kertas kwarto/ A4;
1. 7.pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar. F. Pengiriman berkas dokumen administratif dilakukan sebagai berikut:
2. 1.berkas dokumen administratif dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan disampaikan kepada Sekretariat Tim Seleksi yang bertempat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Palima Serang Banten, pada hari dan jam kerja sesuai batas waktu yang telah ditentukan;
3. 2.pelaksanaan seleksi Ketua Forum TJSKBL tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun;
4. 3.setiap perkembangan informasi seleksi akan disampaikan melalui Website/Laman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Banten;
5. 4.semua Berkas lamaran peserta seleksi Ketua Forum TJSKBL yang disampaikan kepada Tim Seleksi Ketua Forum TJSKBL, tidak dapat ditarik kembali oleh peserta seleksi Ketua Forum TJSKBL. G. Berdasarkan berita acara hasil seleksi calon Ketua Porum TJSKBL Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 6 di atas, terhadap 3 (tiga) calon Ketua Forum TJSKBL Perusahaan dengan nilai terbaik, Gubernur melakukan wawancara akhir. - 1 0 H. Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam huruf G, diperoleh 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh Gubemur untuk menjadi Ketua Forum TJSKBL Perusahaan dan selanjutnya sejak Ketua Forum TJSKBL Perusahaan yang ditunjuk Gubernur, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, Ketua Forum TJSKBL Perusahaan yang ditunjuk harus menyampaikan komposisi atau susunan keanggotan Tim Forum TJSKBL Perusahaan kepada Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. I. Dalam ha! Ketua Forum TJSKBL Perusahaan yang ditunjuk meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, maka Gubernur menunjuk kembali salah satu dari calon Ketua Forum TJSKBL Perusahaan yang telah mengikuti tahap wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam huruf G. Pj. GUBERNUR BANTEN, ttd. AL MUKTABAR Salinan sesuai lengan aslinya ALA !RO HUKUM, H A D I P Pembina ingkat I NIP. 19670619 199403 1 002 - 1 1

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 16 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Provinsi Ban ten Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Banten Nomor 51 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Provinsi Ban ten Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Banten Nomor 51 Tahun 2025