DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Banten Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam peraturan ini mengatur tentang; Bab l Ketentuan Umum; Bab ll Rencana Aksi Daerah perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan; Bab lll Pelaksanaan Rencana aksi Daerah Perkebunan kelapa Sawit Berkelanjutan; Bab lV Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan; Bab V Pendanaan; Bab Vl Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, kriteria untuk peningkatan usaha secara berkelanjutan meliputi meningkatkan kinerja dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi kelapa sawit berkelanjutan;
c.bahwa pengaturan mengenai Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Banten Tahun 2025-2030 telah di setujui Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 100.2.1.6/8540/OTDA tanggal 6 Desember 2023 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Banten Tahun 2025-2030;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2025-2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonsia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2025-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.
6.Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran Kelapa sawit.
7.Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan adalah pengembangan perkebunan yang diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi.
8.Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang selanjutnya disebut RAD KSB adalah dokumen pembangunan daerah yang disusun dengan mengikutsertakan partisipasi para pihak dalam mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.
9.Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil yang selanjutnya disebut Sertifikasi ISPO adalah Rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan jaminan tertulis bahwa produk dan/ atau tata kelola perkebunan kelapa sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
10.Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
11.Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
12.Pelaku Usaha Perkebunan adalah Pekebunan dan Perusahan Perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
13.lnstansi Pendukung adalah lembaga yang memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan RAD KSB.

Pasal 2

(1)Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Instansi Pendukung dalam melaksanakan kolaborasi pelaksanaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan; dan
(2)Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan arahan kepada Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Instansi Pendukung dalam melakukan sinkronisasi program dalam mewujudkan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menetapkan RAD KSB dengan sebagai landasan arah kebijakan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.
(2)Arah kebijakan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan kepada:
1. a.perencanaan dalam mendorong keberlanjutan pengembangan komoditas kelapa sawit;
2. b.peningkatan dan produktivitas melalui program intensifikasi dan peremajaan tanaman tua dan rusak;
3. c.pengembangan, yaitu perluasan kawasan pada lokus tertentu dan peningkatan penggunaan benih unggul bersertifikat, serta penguatan sarana prasarana; dan
4. d.pemantapan, yaitu penguatan korporasi petani, peningkatan mutu hasil dan pengembangan industri turunan dan olahan.
(3)Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan strategi meliputi:
1. a.mengimplementasikan regulasi terkait Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan; dan
2. b.menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. c.menerapkan prinsip keberlanjutan untuk optimalisasi hasil kebun masyarakat secara jangka panjang sekaligus menjaga kelestarian alam;
4. d.meningkatkan produktivitas dan pendapatan Pekebun dengan memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan tepat guna;
5. e.memberikan kepastian hukum dan kebijakan Daerah yang memberi jaminan berusaha di sektor perkelapa sawitan;
6. f.meningkatkan kemitraan kelembagaan Perkebunan Kelapa Sawit mandiri yang saling menguntungkan dengan Perusahaan Perkebunan dan badan usaha lainnya;
7. g.membangun keterbukaan akses terhadap informasi, pendanaan, pasar dan investasi bagi Pekebun;
8. h.menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di sektor kelapa sawit; dan
9. i.membangun sinkronisasi dan koordinasi lintas lembaga/sektor untuk pembangunan Daerah secara optimal.
(4)RAD KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan integrasi terhadap program dan kegiatan yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) komponen yang terdiri atas:
1. a.penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
2. b.peningkatan kapasitas dan kapabilitas Pekebun;
3. c.pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
4. d.tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
5. e.dukungan percepatan pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit.

Pasal 4

Penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a diarahkan untuk:

a.mendapatkan data dasar dan informasi pekebun dan Perusahaan yang akurat dan diperbaharui secara berkala di Daerah dengan melibatkan Dinas dan PD yang membidangi statistik serta Instansi Pendukung;
b.memfasilitasi kegiatan pemutakhiran informasi geospasial tematik tutupan kebun kelapa sawit yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sengketa para pihak karena tumpang tindih penggunaan lahan perkebunan;
c.menyelaraskan berbagai kebijakan untuk menciptakan keberlanjutan industri kelapa sawit melalui peningkatan sinergitas antar PD terkait dalam Pengelolaan Perkebunan Sawit berkelanjutan; dan
d.meningkatkan infrastruktur yang mendukung pembangunan kebun dan industri kelapa sawit berkelanjutan di Daerah melalui kolaborasi Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha Perkebunan.

Pasal 5

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b diarahkan untuk:

a.meningkatkan jumlah Pekebun yang menerapkan prinsip budidaya yang baik melalui pelatihan teknis budidaya yang berkualitas dalam rangka peningkatan produksi;
b.meningkatkan akses terhadap dana pendampingan kelapa sawit bagi pekebun Pekebun;
c.mempercepat pembentukan dan penguatan kelembagaan Pekebun melalui fasilitasi pembentukan dan pendampingan penguatan kelembagaan Pekebun untuk meningkatkan posisi tawar, akses perbankan, input produksi dan pemasaran; dan
d.meningkatkan jumlah dan kompetensi penyuluh/pendamping kelapa sawit melalui program penyuluhan pertanian di Daerah.

Pasal 6

Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c diarahkan untuk:

a.meningkatkan perlindungan terhadap kawasan bernilai ekosistem penembangan khususnya yang terdapat dalam kawasan pengembangan perkebunan;
b.mencegah dan memberantas pembukaan lahan dengan cara membakar melalui koordinasi dan konsolidasi antar PD antara lain:
1. 1.Dinas;
2. 2.PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan lingkugan hidup; dan
3. 3.aparat keamanan Daerah.
c.mendukung komitmen penurunan emisi gas rumah kaca dengan mengarahkan pemanfaatan lahan kritis dalam rencana pengembangan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan sehingga tidak perlu lagi membuka hutan; dan
d.mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi, pemanfaatan produk kelapa sawit, dan limbah sawit yang berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan menjaga sumber air bersih di kawasan perkebunan.

Pasal 7

Tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d diarahkan untuk :

a.mempercepat realisasi kewajiban Perusahaan Perkebunan dalam memfasilitasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan melalui pengawasan dari pemberi izin dan komitmen dari sektor swasta;
b.melakukan penanganan sengketa lahan Perkebunan Kelapa Sawit di kawasan area penggunaan lain diantaranya terkait plasma, ketenagakerjaan, dampak lingkungan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan Perkebunan kepada masyarakat sekitar;
c.memfasilitasi percepatan penyelesaian status dan legalisasi lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan maupun di lahan bekas hak guna usaha melalui koordinasi antar PD; dan
d.melaksanakan revieu regulasi Daerah terkait penyelenggaraan ketenagakerjaan, investasi dan potensi pendapatan asli Daerah dalam usaha Perkebunan Kelapa Sawit.

Pasal 8

Dukungan percepatan pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf e diarahkan untuk:

a.menjamin pemahaman Sertifikasi ISPO secara masal di antara pemangku kepentingan di Daerah melalui berbagai kegiatan sosialisasi;
b.mempercepat pelaksanaan Sertifikasi ISPO untuk Pekebun melalui pembinaan kepada Pekebun maupun pengembangan model kemitraan Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha Perkebunan atau dengan pihak lain; dan
c.meningkatkan peran usaha masyarakat di bidang hilirisasi Perkebunan Kelapa Sawit untuk berpartisipasi dalam promosi produk ekspor unggulan baik itu melalui misi dagang maupun pameran dagang.

Pasal 9

RAD KSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pasal 10

(1)PD melaksanakan RAD KSB sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing PD.
(2)Pelaksanaan RAD KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tim koordinasi pelaksanaan RAD KSB.
(3)Tim koordinasi pelaksanaan RAD KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan pelaksanaan RAD KSB dalam:
1. a.koodinasi implementasi RAD KSB;
2. b.koordinasi pembiayaan RAD KSB; dan
3. c.monitoring, evaluasi, dan koordinasi pelaporan capaian RAD KSB.
(4)Tim koordinasi pelaksanaan RAD KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki susunan keanggotaan yang terdiri atas:
1. a.pembina;
2. b.ketua tim koordinasi pelaksanaan;
3. c.ketua harian;
4. d.sekretaris;
5. e.ketua kelompok kerja;
6. f.angota kelompok kerja; dan
7. g.panel pakar.
(5)Tim koordinasi pelaksanaan RAD KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Banten Nomor 18 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020