DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020

Nomor: 38
Tahun: 2020
Ditetapkan: 16 November 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2020, No.1377
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
5.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);
7.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran kelapa sawit.
2.Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan Kelapa Sawit. 2020, No.1377
3.Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil) yang selanjutnya disebut ISPO adalah sistem Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya, dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah pekebun kelapa sawit dan/atau perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
5.Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala tertentu.
6.Pekebun Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Pekebun adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
7.Hasil Perkebunan Kelapa Sawit adalah semua produk tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.
8.Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola Perkebunan Kelapa Sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
9.Lembaga Sertifikasi ISPO yang selanjutnya disebut LS ISPO adalah lembaga penilaian kesesuaian independen yang melakukan Sertifikasi ISPO.
10.Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga non struktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. 2020, No.1377
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.
12.Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya di Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan fungsi di bidang perkebunan.
13.Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang perkebunan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.prinsip dan kriteria ISPO;
b.syarat dan tata cara Sertifikasi ISPO;
c.pembinaan dan pengawasan;
d.biaya Sertifikasi ISPO dan fasilitasi pendanaan; dan
e.sanksi administratif.

BAB II

PRINSIP DAN KRITERIA ISPO

Pasal 3

(1)Untuk menjamin Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia yang berkelanjutan dilakukan Sertifikasi ISPO kepada Perusahaan Perkebunan dan Pekebun.
(2)Sertifikasi ISPO kepada Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan prinsip yang meliputi:
1. a.kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan;
2. b.penerapan praktik perkebunan yang baik;
3. c.pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati;
4. d.tanggung jawab ketenagakerjaan;
5. e.tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
6. f.penerapan transparansi; dan
7. g.peningkatan usaha secara berkelanjutan. 2020, No.1377
(3)Sertifikasi ISPO kepada Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan prinsip yang meliputi:
1. a.kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan;
2. b.penerapan praktik perkebunan yang baik;
3. c.pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati;
4. d.penerapan transparansi; dan
5. e.peningkatan usaha secara berkelanjutan.
(4)Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijabarkan dalam kriteria.

Pasal 4

(1)Kriteria untuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.legalitas lahan; dan
2. b.legalitas usaha perkebunan.
(2)Kriteria untuk penerapan praktik perkebunan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.perencanaan perkebunan; dan
2. b.penerapan teknis budi daya dan pengolahan hasil.
(3)Kriteria untuk pengelolaan lingkungan hidup, sumberdaya alam, dan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.pelaksanaan terkait izin lingkungan;
2. b.pengelolaan limbah;
3. c.gangguan dari sumber yang tidak bergerak;
4. d.pemanfaatan limbah;
5. e.pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah B3;
6. f.pengendalian kebakaran dan bencana
7. g.kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi; 2020, No.1377
8. h.mitigasi emisi gas rumah kaca (GRK); dan
9. i.perlindungan terhadap hutan alam dan gambut.
(4)Kriteria untuk tanggung jawab ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
2. b.persyaratan administrasi terkait hubungan kerja;
3. c.peningkatan kesejahteraan dan kemampuan pekerja;
4. d.penggunaan pekerja anak dan diskriminasi dalam pekerjaan;
5. e.fasilitasi pembentukan serikat pekerja; dan
6. f.fasilitasi pembentukan koperasi pekerja dan karyawan.
(5)Kriteria untuk tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat
(2)huruf e meliputi:
1. a.tanggung jawab sosial kemasyarakatan;
2. b.pemberdayaan masyarakat hukum adat/ penduduk asli; dan
3. c.pengembangan usaha lokal.
(6)Kriteria untuk penerapan transparansi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf f meliputi::
1. a.sumber tandan buah segar (TBS);
2. b.perhitungan indeks K dan data dukung yang transparan;
3. c.penerapan penetapan harga tandan buah segar (TBS) yang adil dan transparan;
4. d.keterbukaan terhadap informasi yang tidak bersifat rahasia dan penanganan keluhan;
5. e.komitmen untuk tidak melakukan tindakan yang dapat diindikasikan suap; dan
6. f.sistem rantai pasok yang mampu telusur.
(7)Kriteria untuk peningkatan usaha secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf g meliputi:
1. a.sistem pemantauan dan pembaruan masa berlaku dokumen perizinan; dan 2020, No.1377
2. b.program tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terukur untuk periode tertentu.

Pasal 5

(1)Kriteria untuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.legalitas dan pengelolaan Pekebun;
2. b.lokasi Pekebun;
3. c.sengketa lahan dan kompensasi serta sengketa lainnya;
4. d.legalitas usaha Pekebun; dan
5. e.kewajiban perizinan lingkungan.
(2)Kriteria untuk penerapan praktik perkebunan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b meliputi:
1. a.organisasi kelembagaan Pekebun; dan
2. b.pengelolaan Pekebun.
(3)Kriteria untuk pengelolaan lingkungan hidup, sumberdaya alam, dan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c meliputi:
1. a.pencegahan dan penanggulangan kebakaran;dan
2. b.pelestarian keanekaragaman hayati (biodiversity).
(4)Kriteria untuk penerapan transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d meliputi:
1. a.penjualan dan kesepakatan harga tandan buah segar (TBS); dan
2. b.penyediaan data dan informasi.
(5)Kriteria untuk peningkatan usaha secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e meliputi meningkatkan kinerja dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi kelapa sawit berkelanjutan. 2020, No.1377

Pasal 6

Prinsip dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I untuk Perusahaan Perkebunan dan Lampiran II untuk Pekebun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA SERTIFIKASI ISPO

Pasal 7

(1)Sertifikasi ISPO diberlakukan secara wajib terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
(2)Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.usaha budi daya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit;
2. b.usaha pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit; dan
3. c.integrasi usaha budi daya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan usaha pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit.

Pasal 8

(1)Permohonan Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan oleh Pelaku Usaha kepada LS ISPO.
(2)Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Perusahaan Perkebunan; atau
2. b.Pekebun. 2020, No.1377

Pasal 9

(1)Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mengajukan permohonan Sertifikasi ISPO dengan melampirkan persyaratan berupa:
1. a.izin usaha perkebunan;
2. b.bukti kepemilikan hak atas tanah;
3. c.izin lingkungan; dan
4. d.penetapan kelas kebun dari pemberi izin usaha perkebunan.
(2)Kelas kebun yang dapat diajukan permohonan sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelas kebun I, kelas kebun II, atau kelas kebun III.

Pasal 10

(1)Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perusahaan Perkebunan harus memiliki auditor internal yang memahami prinsip dan kriteria ISPO.
(2)Auditor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab untuk memastikan penerapan prinsip dan kriteria ISPO.
(3)Pemahaman prinsip dan kiteria ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pelatihan ISPO.
(4)Pelatihan ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan ISPO.

Pasal 11

(1)Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mengajukan permohonan Sertifikasi ISPO dengan melampirkan persyaratan berupa:
1. a.surat tanda daftar usaha perkebunan; dan
2. b.bukti kepemilikan hak atas tanah.
(2)Pengajuan Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pekebun secara perseorangan atau kelompok.
(3)Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk kelompok Pekebun, gabungan kelompok 2020, No.1377 Pekebun, koperasi, atau kelembagaan ekonomi Pekebun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki Tim Sistem Kendali Internal (Internal Control System/ICS) yang bertanggung jawab dalam penerapan ISPO.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2020, No.1377
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
5.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);
7.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran kelapa sawit.
2.Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan Kelapa Sawit. 2020, No.1377
3.Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil) yang selanjutnya disebut ISPO adalah sistem Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya, dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah pekebun kelapa sawit dan/atau perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
5.Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala tertentu.
6.Pekebun Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Pekebun adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
7.Hasil Perkebunan Kelapa Sawit adalah semua produk tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.
8.Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola Perkebunan Kelapa Sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
9.Lembaga Sertifikasi ISPO yang selanjutnya disebut LS ISPO adalah lembaga penilaian kesesuaian independen yang melakukan Sertifikasi ISPO.
10.Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga non struktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. 2020, No.1377
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.
12.Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya di Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan fungsi di bidang perkebunan.
13.Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang perkebunan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.prinsip dan kriteria ISPO;
b.syarat dan tata cara Sertifikasi ISPO;
c.pembinaan dan pengawasan;
d.biaya Sertifikasi ISPO dan fasilitasi pendanaan; dan
e.sanksi administratif.

BAB II

PRINSIP DAN KRITERIA ISPO

Pasal 3

(1)Untuk menjamin Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia yang berkelanjutan dilakukan Sertifikasi ISPO kepada Perusahaan Perkebunan dan Pekebun.
(2)Sertifikasi ISPO kepada Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan prinsip yang meliputi:
1. a.kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan;
2. b.penerapan praktik perkebunan yang baik;
3. c.pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati;
4. d.tanggung jawab ketenagakerjaan;
5. e.tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
6. f.penerapan transparansi; dan
7. g.peningkatan usaha secara berkelanjutan. 2020, No.1377
(3)Sertifikasi ISPO kepada Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan prinsip yang meliputi:
1. a.kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan;
2. b.penerapan praktik perkebunan yang baik;
3. c.pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati;
4. d.penerapan transparansi; dan
5. e.peningkatan usaha secara berkelanjutan.
(4)Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijabarkan dalam kriteria.

Pasal 4

(1)Kriteria untuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.legalitas lahan; dan
2. b.legalitas usaha perkebunan.
(2)Kriteria untuk penerapan praktik perkebunan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.perencanaan perkebunan; dan
2. b.penerapan teknis budi daya dan pengolahan hasil.
(3)Kriteria untuk pengelolaan lingkungan hidup, sumberdaya alam, dan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.pelaksanaan terkait izin lingkungan;
2. b.pengelolaan limbah;
3. c.gangguan dari sumber yang tidak bergerak;
4. d.pemanfaatan limbah;
5. e.pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah B3;
6. f.pengendalian kebakaran dan bencana
7. g.kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi; 2020, No.1377
8. h.mitigasi emisi gas rumah kaca (GRK); dan
9. i.perlindungan terhadap hutan alam dan gambut.
(4)Kriteria untuk tanggung jawab ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
2. b.persyaratan administrasi terkait hubungan kerja;
3. c.peningkatan kesejahteraan dan kemampuan pekerja;
4. d.penggunaan pekerja anak dan diskriminasi dalam pekerjaan;
5. e.fasilitasi pembentukan serikat pekerja; dan
6. f.fasilitasi pembentukan koperasi pekerja dan karyawan.
(5)Kriteria untuk tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat
(2)huruf e meliputi:
1. a.tanggung jawab sosial kemasyarakatan;
2. b.pemberdayaan masyarakat hukum adat/ penduduk asli; dan
3. c.pengembangan usaha lokal.
(6)Kriteria untuk penerapan transparansi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf f meliputi::
1. a.sumber tandan buah segar (TBS);
2. b.perhitungan indeks K dan data dukung yang transparan;
3. c.penerapan penetapan harga tandan buah segar (TBS) yang adil dan transparan;
4. d.keterbukaan terhadap informasi yang tidak bersifat rahasia dan penanganan keluhan;
5. e.komitmen untuk tidak melakukan tindakan yang dapat diindikasikan suap; dan
6. f.sistem rantai pasok yang mampu telusur.
(7)Kriteria untuk peningkatan usaha secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf g meliputi:
1. a.sistem pemantauan dan pembaruan masa berlaku dokumen perizinan; dan 2020, No.1377
2. b.program tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terukur untuk periode tertentu.

Pasal 5

(1)Kriteria untuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.legalitas dan pengelolaan Pekebun;
2. b.lokasi Pekebun;
3. c.sengketa lahan dan kompensasi serta sengketa lainnya;
4. d.legalitas usaha Pekebun; dan
5. e.kewajiban perizinan lingkungan.
(2)Kriteria untuk penerapan praktik perkebunan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b meliputi:
1. a.organisasi kelembagaan Pekebun; dan
2. b.pengelolaan Pekebun.
(3)Kriteria untuk pengelolaan lingkungan hidup, sumberdaya alam, dan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c meliputi:
1. a.pencegahan dan penanggulangan kebakaran;dan
2. b.pelestarian keanekaragaman hayati (biodiversity).
(4)Kriteria untuk penerapan transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d meliputi:
1. a.penjualan dan kesepakatan harga tandan buah segar (TBS); dan
2. b.penyediaan data dan informasi.
(5)Kriteria untuk peningkatan usaha secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e meliputi meningkatkan kinerja dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi kelapa sawit berkelanjutan. 2020, No.1377

Pasal 6

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA SERTIFIKASI ISPO

Pasal 7

(1)Sertifikasi ISPO diberlakukan secara wajib terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
(2)Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.usaha budi daya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit;
2. b.usaha pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit; dan
3. c.integrasi usaha budi daya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan usaha pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit.

Pasal 8

(1)Permohonan Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan oleh Pelaku Usaha kepada LS ISPO.
(2)Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Perusahaan Perkebunan; atau
2. b.Pekebun. 2020, No.1377

Pasal 9

(1)Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mengajukan permohonan Sertifikasi ISPO dengan melampirkan persyaratan berupa:
1. a.izin usaha perkebunan;
2. b.bukti kepemilikan hak atas tanah;
3. c.izin lingkungan; dan
4. d.penetapan kelas kebun dari pemberi izin usaha perkebunan.
(2)Kelas kebun yang dapat diajukan permohonan sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelas kebun I, kelas kebun II, atau kelas kebun III.

Pasal 10

(1)Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perusahaan Perkebunan harus memiliki auditor internal yang memahami prinsip dan kriteria ISPO.
(2)Auditor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab untuk memastikan penerapan prinsip dan kriteria ISPO.
(3)Pemahaman prinsip dan kiteria ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pelatihan ISPO.
(4)Pelatihan ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan ISPO.

Pasal 11

(1)Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mengajukan permohonan Sertifikasi ISPO dengan melampirkan persyaratan berupa:
1. a.surat tanda daftar usaha perkebunan; dan
2. b.bukti kepemilikan hak atas tanah.
(2)Pengajuan Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pekebun secara perseorangan atau kelompok.
(3)Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk kelompok Pekebun, gabungan kelompok 2020, No.1377 Pekebun, koperasi, atau kelembagaan ekonomi Pekebun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki Tim Sistem Kendali Internal (Internal Control System/ICS) yang bertanggung jawab dalam penerapan ISPO.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PRINSIP DAN KRITERIA ISPO

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

SYARAT DAN TATA CARA SERTIFIKASI ISPO

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Banten Nomor 18 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PRINSIP DAN KRITERIA ISPO

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

SYARAT DAN TATA CARA SERTIFIKASI ISPO

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Banten Nomor 18 Tahun 2025