DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 22 Tahun 2018

Nomor: 22
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Pendelegasian Kewenangan, Jenis Perizinan dan Non Perizinan; 3. Pelaksanaan Kewenangan; 4. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Banten tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
10.PeraturanDaerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN, JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

(1)Gubernur mendelegasikan kewenangan penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas.
(2)Kewenangan penandatanganan dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang dan jenis yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
(3)Penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan selain yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, merupakan kewenangan Gubernur yang tidak didelegasikan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas berkewajiban untuk:

a.memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
b.menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan perizinan;
d.menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan yang dikeluarkan; dan
e.menyampaikan laporan pelayanan penzinan dan non perizinan setiap bulan kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 4

Kepala Dinas dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB III

PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi proses pelayanan administrasi, penandatanganan dokumen, penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan, penanganan pengaduan masyarakat, pelaksanaan penilaian kinerja aparatur dan indeks kepuasan masyarakat di lingkungan DPMPTSP.
(2)Perangkat Daerah menempatkan pegawai pada DPMPTSP sesuai dengan kompetensinya menurut bidang dan jenisnya masing-masing sebagai Tim Teknis.
(3)Dalam hal perizinan yang memerlukan rekomendasi dari instansi terkait, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan teknis oleh Tim Teknis.
(4)Perizinan diterbitkan DPMPTSP, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Tim Teknis/Perangkat Daerah terkait.
(5)DPMPTSP Provinsi Banten dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur.

Pasal 6

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan, tetap menjadi kewenangan Perangkat Daerah menurut bidang dan jenisnya masing-masing.

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikelola/diberikan oleh instansi terkait sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, beralih dan menjadi kewenangan DPMPTSP.

Pasal 8

Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Banten Nomor 570/Kep.35-Huk/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penadatangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 3 Juli 2018 GUBERNUR BANTEN, ttd WAHIDIN HALIM Diundangkan di Serang pada tanggal 3 Juli 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd RANTA SOEHARTA BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 NOMOR 22 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS MINTONO, SH. M.Si Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PRIOVINSI BANTEN DAFTAR BIDANG DAN JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN NO BIDANG JENIS PELAYANAN PERIZINAN NON PERIZINAN 1 2 3 4 1 Penanaman 1 Izin Prinsip Penanaman Modal Baru; Modal 2 Izin Prinsip Perluasan; 3 Izin Prinsip Perubahan; 4 Izin Usaha; 5 Izin Usaha Perluasan; 6 Izin Usaha Perubahan: - Perubahan Pemegang Saham; - Perubahan Bidang Usaha; - Perubahan Alamat Perusahaan; - Perubahan Nama Perusahaan; - Perubahan Rencana Penyelesaian Proyek; - Penyelesaian Proyek; - Perubahan Nilai Investasi; - Perubahan Kapasitas Produksi. 7 Izin Kantor Cabang; 8 Usaha Penggabungan Perusahaan (merger); 9 Izin Usaha Di luar Kawasan Industri; 10 Izin Usaha Di Dalam Kawasan Industri. 2 Perindustrian dan Perdagangan Perizinan Bidang Perindustrian, untuk nilai investasi di atas Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah) meliputi : 1 Izin Usaha Industri (IUI) diatas Rp.15.000.000.000,00 tanpa melalui Persetujuan Prinsip (PP); 2 Izin Usaha Industri (IUI) diatas Rp.15.000.000.000,00 melalui Persetujuan Prinsip (PP); Perizinan Bidang Perdagangan : 3 SIUP Minuman Beralkohol (MB); 4 SIUP Bahan Berbahaya (B2); 5 Izin Perluasan. 1 2 3 4 Rekomendasi Penerbitan Pengakuan Pedagang Gula Antar Pulau (PGAPT) dan Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP); Persetujuan Prinsip; Penerbitan Angka Pengenal Importir Umum (API-U); Penerbitan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). 3 Pariwisata Rekomendasi Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata. 4 Pendidikan dan 1 Izin Operasional/Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta; Kebudayaan 2 3 4 Izin Operasional/Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta; Izin Operasional/Pendirian Sekolah Khusus (SKh); Izin Membawa Benda Cagar Budaya keluar Daerah Provinsi. 5 Koperasi dan UKM 1 2 3 Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP); Ijin Usaha Simpan Pinjam (USP); Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi badan hukum Provinsi. 1 2 3 4 Rekomendasi Pengesahan akta pendirian koperasi; Rekomendasi Pengesahan akta perubahan anggaran dasar koperasi; Rekomendasi Pembubaran koperasi; Rekomendasi pembukaan kantor cabang Koperasi. 6 Tenaga kerja dan 1 Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); Transmigrasi 2 Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA); 3 Izin Pembentukan/Perpanjangan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS); 4 5 6 7 8 Izin Operasional Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (Baru); Izin Operasional Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (Perpanjangan); Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (SIU-LPTKS); Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur; Pekerja Rumah Tangga (SIU-LPPRT); Perpanjangan Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (SIU-LPPRT). 7 Energi dan sumber Daya Mineral Perizinan Usaha Pertambangan:

1.Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi);
2.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP);
3.Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP);
4.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) untuk Penjualan;
5.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP)Khusus Pengangkutan dan Penjualan;
6.Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP)Khusus Pengangkutan dan Penjualan;
7.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP)Khusus Pengolahan dan Pemurnian;
8.Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP)Khusus Pengolahan dan Pemurnian; 1 2 Permohonan Rekomendasi untuk Perubahan Profil Perusahaan dari PMDN ke PMA; Permohonanan Pelimpahan Berkas dari PMDN ke PMA.
9.Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);
10.Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
11.Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
12.Izin Sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan. Perizinan Ketenagalistrikan:
13.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara(IUPTLS);
14.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL);
15.Izin Operasi (IO);
16.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL).
17.Izin Pemanfaatan Jaringan untuk kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan/atau Informatika. Perizinan Air Bawah Tanah :
18.Surat Izin Pengeboran (SIP);
19.Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) Baru;
20.Daftar Ulang Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA);
21.Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) Baru;
22.Daftar Ulang Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT). Perizinan Energi Baru Terbarukan :
23.Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
24.Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Kapasitas sampai dengan 10.000 Ton per Tahun. 8 Kesehatan 1 2 3 4 5 Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B; Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Kelas B. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (IUKOT); Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan; Izin Cabang Pedagang Besar Farmasi; 1 2 3 Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas B; Rekomendasi Izin Industri Obat Tradisional. Rekomendasi Izin Industri Farmasi; 6 7 8 Izin Operasional LABKESDA/ Laboratorium Klinik Tipe Madya; Izin Operasional UTD PMI Madya. Izin Operasional Peningkatan Kelas Lab Klinik Pratama menjadi Madya. 4 5 6 Rekomendasi Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT); Rekomendasi Produksi Alat Kesehatan (Alkes); Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi; 7 Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan Pusat; 8 Rekomendasi Izin Industri Kosmetika; Rekomendasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Daerah Provinsi 9 Rekomendasi Izin Operasional Laboratorium Klinik Utama; 10 11 12 13 Rekomendasi Izin Operasional LaboratoriumKlinik Khusus; Rekomendasi Izin Operasional Klinik Hemodialisa: Rekomendasi Izin Operasional Klinik Pemeriksaan CTKI; Rekomendasi Izin Operasional Lab Pengujian dan Kalibrasi Alkes. 9 Pertanian 1 Izin usaha distributor obat hewan; 1 Diversifikasi Usaha; 2 Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat veternier; 2 Penambahan Kapasitas; 3 Izin Pengeluaran Hewan Antar Provinsi; 3 Perubahan Jenis Tanaman; 4 Izin Pengeluaran Produk Hewan Antar Provinsi; 4 Perluasan Lahan. 5 Izin Pemasukan Hewan Antar Provinsi; 6 Izin Pemasukan Produk Hewan Antar Provinsi; Izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi: 7 Izin Usaha budidaya tanaman perkebunan; 8 Izin Usaha industri pengolahan hasil perkebunan; 9 Izin Usaha Budidaya dan industri pengolahan hasil perkebunan; 10 Izin Usaha Produksi Benih; 11 Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan. 10 Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 Izin Lingkungan dengan Penilaian Dokumen AMDAL; 1 Rekomendasi Izin pengumpulan limbah B3 skala Nasional. 2 Izin Lingkungan dengan Penilaian Formulir UKL-UPL; 2 Rekomendasi Gubernur Tukar Menukar Kawasan Hutan. 3 Izin Perubahan Lingkungan dengan penilaian dokumen AMDAL; 3 Rekomendasi Gubernur Izin Pinjam Pakai Kawsan Hutan. 4 Izin Perubahan Lingkungan dengan penilaian formulir UKL-UPL; 4 Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan Terdaftar. 5 6 Izin Pengumpulan limbah B3 skala Provinsi. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan kapasitas kurang dari 6000M3: 5 Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat / Kayu Olahan. - Industri Penggergajian Kayu, dengan ragam produk antara lain kayu gergajian dan palet kayu; - Industri Panel Kayu, dengan ragam produk antara lain veneer, plywood, LVL, fancy plywood, plywood faced bambu, blockboard, cementboard, particle board; - Industri Biomassa Kayu, dengan ragam produk antara lain wood pellet, atau arang kayu; - Industri Sepih Kayu (wood chips). 7 Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan kapasitas kurang dari 6000M3 8 Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan; 9 Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk keperluan Fasilitas Umum Non Komersial dengan luas sampai dengan 5 hektar; 10 Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu; 11 Izin Peremajaan Mesin (Reengineering) Industri Primer Hasil Hutan Kapasitas Kurang dari 6000m3. 11 Sosial Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. 1 Rekomendasi Pengumpulan uang atau barang (PUB); 2 Rekomendasi Undian gratis berhadiah (UGB). 12 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 2 3 4 5 6 Penggunaan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan; Pemanfaatan Sempadan Sumber Daya Air; Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan; Perizinan Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Bekas Sungai (Baru); Perpanjangan Izin Penggunaan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan Perpanjangan Pemanfaatan Sempadan Sumber Daya Air (Daftar Ulang). 13 Perhubungan Izin Usaha Jasa terkait Angkutan di Perairan, meliputi: 1 Pemberitahuan Pemberian Izin Pembangunan Bandar Udara Khusus; 1 Izin Usaha Jasa Perusahaan Bongkar Muat; 2 Rekomendasi Penetapan Lokasi Bandar Udara Umum; 2 Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT); 3 Rekomendasi Angkutan Bahan Berbahaya dan Beracun(B3). 3 Izin Usaha Jasa Angkutan Laut; Rekomendasi Kepelabuhan, meliputi: 4 Izin Usaha Jasa Perairan Pelabuhan; 4 Rekomendasi Pembangunan di Pelabuhan; 5 Izin Usaha Jasa Tally; 5 Rekomendasi Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota; 6 Izin Usaha Jasa Perusahaan Depo Peti Kemas; 6 Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Umum; 7 Izin Usaha Jasa Perusahaan Pelayaran Rakyat; 7 Rekomendasi Penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan laut Internasional Hub; 8 Izin Usaha Jasa Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Pelayaran Rakyat; 8 Rekomendasi Penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan laut Internasional; 9 Izin Usaha Jasa Penyewaan Alat Angkutan Laut/ Penunjang Angkutan Laut; 9 Rekomendasi Penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Nasional; 10 11 12 Izin Usaha Jasa Persetujuan Pengoperasian Kapal untuk Lintas Penyebrangan Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi; Izin Usaha Jasa Perusahaan Angkutan Laut bagi Perusahaan yang berdomisili dengan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Setempat; Izin Usaha Jasa Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Jasa Transportasi (JPT) dan Herregistrasi. 10 11 Rekomendasi Penetapan Pelabuhan yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri; Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Penyebrangan, DLKr/DLKp yang Terletak pada Jaringan Jalan Nasional dan Antar Negara serta Jaringan Jalur Kereta Api. Daftar Ulang Izin Usaha Jasa terkait Angkutan di Perairan, meliputi: 13 Daftar Ulang Izin Usaha Jasa Perusahaan Bongkar Muat; 14 Daftar UlangIzin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi; 15 Daftar Ulang Izin Usaha Jasa Angkutan Laut; 16 Daftar Ulang Izin Usaha Jasa Perairan Pelabuhan; 17 Daftar Ulang Izin Usaha Jasa Tally; 18 Daftar Ulang Izin Usaha Jasa Perusahaan Depo Peti Kemas; 19 Daftar Ulang Izin Usaha Jasa Perusahaan Pelayaran Rakyat; 20 Daftar Ulang Izin Usaha Jasa Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Pelayaran Rakyat; 21 Daftar Ulang Izin Usaha Jasa Penyewaan Alat Angkutan Laut / Penunjang Angkutan Laut; 22 Daftar Ulang Izin Usaha Jasa Persetujuan Pengoperasian Kapal Untuk Lintas Penyebrangan Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi; 23 Daftar Ulang Izin Usaha Jasa Perusahaan Angkutan Laut Bagi Perusahaan yang Berdomisili dengan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Setempat; 24 Daftar Ulang Izin Usaha Jasa Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Jasa Transportasi (JPT) dan Herregistrasi. Izin Kepelabuhan, meliputi: 25 Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional; 26 Izin Kegiatan Pengerukan di dalam DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Regional; 27 Izin Reklamasi di dalam DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Regional; 28 Izin Kegiatan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Khusus Regional; 29 Izin Kegiatan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Khusus Regional; Izin Trayek/Operasi Angkutan Penumpang, meliputi: 30 Izin Trayek/Izin Operasi Baru/Penambahan Kendaraan; 31 Izin Trayek/Izin Operasi Peremajaan/ Penggantian Kendaraan; 32 Izin Trayek/Izin Operasi Perubahan Identitas Kendaraan; 14 Kelautan dan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap: - Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT: 1 Penerbitan Buku Pencatatan Kapal Perikanan; 2 Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP); 3 Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Andon (BPKA); 4 Surat Izin Usaha Perikanan; 5 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan; 6 Surat Izin Penangkapan Ikan; 7 Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan Andon; 8 Izin Pemasangan Rumpon; - Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran diatas 5GT sampai dengan 30GT: 9 Izin Pengadaan Kapal Perikanan; Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perikanan: 10 0Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil: 11 1Izin Lokasi; 12 Perubahan Izin Lokasi; 13 Penggantian Izin Lokasi; 14 Perpanjangan Izin Lokasi; 15 Izin Lokasi Sumber Material Reklamasi; 16 Izin Pelaksanaan Reklamasi. 17 Izin Perpanjangan Reklamasi. 18 Izin Perubahan Reklamasi. 19 Izin Penggantian Reklamasi. 20 Izin Usaha Pembudidayaan Ikan 21 Izin Lokasi Pulau-Pulau Kecil; 22 Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil; 23 Izin Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil; 24 Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil; 25 Izin Usaha Pariwisata Alam Perairan. 15 Pemanfaatan Ruang Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang GUBERNUR BANTEN, ttd WAHIDIN HALIM Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS MINTONO, SH. M.Si Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 22 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENDELEGASIAN KEWENANGAN, JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 57 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENDELEGASIAN KEWENANGAN, JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 57 Tahun 2020