DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 24 Tahun 2018

Nomor: 24
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Penyelenggaraan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan; 3. Hak Dan Kewajiba; 4. Pembinaan Dan Pengawasan; 5. Sanksi; 6. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penguatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dilakukan dengan menugaskan dokter/dokter gigi dan tenaga kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat terutama daerah bermasalah kesehatan, daerah tertinggal, dan atau yang belum memenuhi standar kebutuhan tenaga kesehatan di Provinsi Banten;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 506);

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679) Pasal 346;
4.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN.

BAB I

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Kesehatan merupakan aspek penting dari hak asasi manusia (HAM), sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tertanggal 10 November 1948. Dalam deklarasi HAM Pasal 25 ayat (1) dinyatakan bahwa “setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya”. Hak atas kesehatan ini bermakna bahwa pemerintah harus menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk hidup sehat, dengan upaya menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang memadai dan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Daerah.
5.Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
7.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8.Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan adalah pengangkatan tenaga kesehatan yang ditugaskan khusus untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di Puskesmas terutama daerah bermasalah kesehatan, daerah tertinggal, dan atau yang belum memenuhi standar kebutuhan tenaga kesehatan di Daerah.
9.Daerah bermasalah kesehatan adalah kabupaten atau kota yang mempunyai nilai indeks pembangunan kesehatan masyarakat dibawah rata-rata.
10.Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.
11.Daerah yang belum memenuhi standar kebutuhan tenaga kesehatan adalah Daerah yang memiliki Puskesmas yang belum memenuhi standar ketenagaan minimal sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
12.Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
13.Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
14.Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disebut STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
15.Surat Izin Praktik yang selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan untuk menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan.
16.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada tenaga kesehatan sebagai bukti tenaga profesional.

Pasal 2

Manfaat Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan adalah sebagai penguatan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanankesehatan pada Puskesmas di Daerah.

Pasal 3

Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan bertujuan untuk :

a.memberikan pelayanan kesehatan untuk menjangkau daerah bermasalah kesehatan, daerah terpencil dan atau daerah yang belum memenuhi standar kesehatan;
b.menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan;
c.menanganimasalahkesehatansesuaidengankebutuhan daerah;
d.meningkatkan retensi tenaga kesehatan yang bertugas;
e.memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan;
f.menggerakkan pemberdayaan masyarakat;
g.mewujudkan pelayanan kesehatan terintegrasi; dan
h.meningkatkan dan melakukan pemerataan pelayanan kesehatan.

Pasal 4

(1)Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dilaksanakan di Puskesmas Daerah Bermasalah Kesehatan, daerah tertinggal, dan atau yang belum memenuhi standar kebutuhan tenaga kesehatan di Daerah.
(2)Pengadaaan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dilakukan dalam rangka mewujudkan visi misi Daerah.

Pasal 5

(1)Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dilaksanakan melalui penugasan individu.
(2)Jenis Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan individu terdiri atas dokter, dokter gigi, perawat, bidan, ahli teknologilaboratorium medik, terapis gigidan mulut, dan jenis tenaga kesehatan yang masuk dalam kelompok tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kefarmasian, dan tenaga kesehatan masyarakat.
(3)Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan disesuaikan dengan pemetaan ketenagaan yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Dinas dalam formasi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN

Pasal 6

(1)MasapenempatanPenugasan Khusus Tenaga Kesehatan selama 1 (satu) tahun.
(2)Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus yang sudah menyelesaikan masa baktinya dapat mendaftar kembali menjadi peserta Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus periode berikutnya maksimal dua kali perpanjangan, dengan ketentuan tenaga tersebut berkinerja baik dan mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas.
(3)Pemerintah Daerah dapat memberdayakan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus pasca berakhirnya kontrak, sehingga tercapai kemandirian pemenuhan tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Lokasi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Puskesmas meliputi kriteria daerah bermasalah kesehatan, daerah tertinggal, dan atau yang belum memenuhi standar kebutuhan Tenaga Kesehatan di Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.
(2)Dalam hal terjadi pemekaran wilayah lokasi penugasan, Gubernur melalui Kepala Dinas dapat melakukan perubahan lokasi penempatan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.
(3)Dalam hal terjadi perubahan kriteria daerah maka lokasi penugasan akan ditinjau kembali secara bersama antara Gubernur dan Kepala Dinas.

Pasal 8

Tata cara penyelenggaraan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Tata cara penyelenggaraan pengadaan Penugasan KhususTenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan pedoman bagi penyelenggara pengadaan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Hak Tenaga Kesehatan terdiri atas:

a.memperoleh penghasilanpokok dan penghasilan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan;
b.memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja pertahun termasuk cuti bersamapada tahun kedua masa perpanjangan kontrak;
c.menjalankan praktik perorangan sepanjang dilaksanakan di luar jam kerja dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d.memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yang diterbitkan oleh Dinas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 24 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PENYELENGGARAAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PENYELENGGARAAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2020