DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 19 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Penyelenggaraan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan; 3. Hak, Kewajiban dan Larangan; 4. Pembinaan dan Pengawasan; 5. Sanksi; 6. Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perlu dilakukan beberapa penyesuaian terhadap beberapa ketentuan pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 998); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN.

BAB I

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Kesehatan merupakan aspek penting dari hak asasi manusia (HAM), sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tertanggal 10 November 1948. Dalam Deklarasi HAM Pasal 25 ayat 1 dinyatakan bahwa “setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya”. Hak atas kesehatan ini bermakna bahwa Pemerintah harus menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk hidup sehat, dengan upaya menyediakan sarana Pelayanan Kesehatan yang memadai dan Pelayanan Kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Daerah.
5.Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
7.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8.Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan adalah pengangkatan Tenaga Kesehatan yang ditugaskan khusus untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan di Puskesmas terutama Daerah bermasalah kesehatan, Daerah tertinggal, dan atau yang belum memenuhi standar kebutuhan Tenaga Kesehatan di Daerah .
9.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya di wilayah kerjanya.
10.Daerah yang belum memenuhi standar kebutuhan Tenaga Kesehatan adalah Daerah yang memiliki Puskesmas yang belum memenuhi standar ketenagaan minimal sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
11.Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
12.Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disebut STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Tenaga Kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
13.Surat Izin Praktik yang selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan untuk menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan.
14.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya Pelayanan Kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
15.Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi Banten adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Klinik, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Banten.

Pasal 2

Manfaat Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yaitu sebagai penguatan dan pemenuhan kebutuhan Tenaga Kesehatan untuk meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan di fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah dan Puskesmas di wilayah Provinsi Banten yang belum memenuhi standar ketenagaan.

Pasal 3

Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan bertujuan untuk:

a.memberikan Pelayanan Kesehatan pada fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah dan Puskesmas di wilayah Provinsi Banten yang belum memenuhi standar ketenagaan;
b.menjaga keberlangsungan Pelayanan Kesehatan;
c.menangani masalah kesehatan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
d.memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan;
e.mewujudkan Pelayanan Kesehatan terintegrasi; dan
f.meningkatkan dan melakukan pemerataan Pelayanan Kesehatan.

Pasal 4

(1)Tenaga Kesehatan ditugaskan pada fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah dan Puskesmas di wilayah Provinsi Banten yang belum memenuhi standar ketenagaan.
(2)Pengadaan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dilakukan dalam rangka mewujudkan visi misi Daerah.

Pasal 5

(1)Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Provinsi Banten dilakukan melalui penugasan individu.
(2)Jenis penugasan khusus Tenaga Kesehatan individu terdiri atas:
1. a.dokter;
2. b.dokter gigi;
3. c.perawat;
4. d.bidan;
5. e.ahli teknologi laboratorium medik;
6. f.terapis gigi dan mulut; dan
7. g.jenis Tenaga Kesehatan yang masuk dalam kelompok tenaga gizi, Tenaga Kesehatan lingkungan, tenaga kefarmasian, dan Tenaga Kesehatan masyarakat.
(3)Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan disesuaikan dengan pemetaan ketenagaan yang ditetapkan Kepala Dinas dalam formasi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.
(4)Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN

Pasal 6

(1)Masa Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan selama 5 (lima) tahun.
(2)Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus yang sudah menyelesaikan masa baktinya dapat diperpanjang maksimal tiga kali dengan ketentuan:
1. a.masih ada formasi;
2. b.berkinerja baik; dan
3. c.mendapatkan rekomendasi dari pimpinan unit kerja bagi Tenaga Kesehatan yang di tempatkan di fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi Banten dan rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi yang ditempatkan di Puskesmas.

Pasal 7

(1)Lokasi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi dan Puskesmas di wilayah Provinsi Banten yang belum memenuhi standar ketenagaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
(2)Dalam hal terjadi pemekaran wilayah lokasi penugasan, Kepala Dinas dapat melakukan perubahan lokasi penempatan Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.

Pasal 8

Tata cara penyelenggaraan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Tata cara penyelenggaraan pengadaan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan pedoman bagi penyelenggara pengadaan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

Hak Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan meliputi:

a.memperoleh penghasilan pokok dan penghasilan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan;
b.memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja pertahun termasuk cuti bersama pada tahun kedua;
c.memperoleh cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan dan selama cuti tidak berhak mendapatkan honor;
d.menjalankan praktik perorangan sepanjang dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu tugas pokok; dan
e.memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan sebagai Tenaga Kesehatan penugasan khusus yang diterbitkan oleh Dinas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PENYELENGGARAAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 24 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PENYELENGGARAAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 24 Tahun 2018