DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 30 Tahun 2022

Nomor: 30
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penerima, Bentuk, dan Besaran Bab III Kriteria Bab IV Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial Bab V Pendanaan Bab VI Pelaporan Bab VII Monitoring dan Evaluasi Bab VIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Provinsi perlu menganggarkan bantuan sosial melalui Belanja Tidak Terduga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur ten tang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022; - 1 Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07 /2022 ten tang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
7.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 5);
8.Peraturan Gubernur Banten Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 (Serita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 66); - 2 MEMUTUSKAN : PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK MASYARAKAT DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK JNFLASI TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1 . Da e rah adalah Provinsi Banten.

2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Dinas Sosial Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Banten yang memiliki tugas di bidang sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah.
5.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah Provinsi Banten yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan APBD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah.
6.Bantuan Sosial adalah pemberian Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dibebankan pada Belanja Tidak Terduga kepada Supir Angkutan Umum, Nelayan, Pengemudi Ojek, Pelaku Usaha Mikro, dan Sektor lainnya yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif.
7.Masyarakat adalah setiap keluarga penenma manfaat yang terdampak inflasi yang meliputi Supir Angkutan Umum, Nelayan, Pengemudi Ojek, Pelaku Usaha Mikro, dan Sektor Iain dan/atau masyarakat miskin yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosa! atau Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
8.Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteran sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. - 3
9.Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Non DTKS adalah data yang bukan berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dikeluarkan oleh Dinas, bersumber dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
10.Supir Angkutan Umum adalah supir angkutan umum mobil kecil yang beroperasi di dalam perkotaan dan perdesaan. 1 1. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
12.Ojek adalah sepeda motor yang ditambangkan dengan cara memboncengkan penumpang atau penyewa.
13.Pengemudi Ojek adalah setiap orang yang mata pencahariannya sebagai Pengemudi Ojek.
14.Pelaku Usaha Mikro adalah setiap orang yang memiliki mata pencaharian sebagai pedagang kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APED adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya PPKD adalah Kepala BPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan peneglolaan APED dan bertindak sebagai BUD.
17.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara UmumDaerah.
18.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan disingkat SPM oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
19.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM. - 4

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur adalah:

a.sebagai pedoman dalam memberikan Bantuan Sosial; dan
b.sebagai bantalan sosial kepada Masyarakat yang terdampak Inflasi dan/atau untuk terdampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak.

Pasal 3

Peraturan Gubernur bertujuan:

a.sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya berupa uang;
b.sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah untuk membantu Masyarakat yang terdampak inflasi atau terdampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak; dan
c.sebagai upaya untuk menangani dampak inflasi di Daerah.

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada Masyarakat yang terdampak Inflasi.
(2)Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dalam APBD berkenaan.

BAB II

PENERIMA, BENTUK, DAN BESARAN Pasal 4

Pasal 5

(1)Masyarakat Penerima bantuan sosial diprioritaskan bagi:
1. a.Sopir Angkutan Umum;
2. b.Nelayan;
3. c.Pengemudi Ojek;
4. d.Pelaku usaha Mikro; dan
5. e.Sektor lain dan/ atau masyarakat miskin.
(2)Selain Masyarakat Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga Masyarakat yang terdaftar pada data DTKS atau Non DTKS. - 5

Pasal 6

(1)Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan dalam bentuk uang sebesar RplS0.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
(2)Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 4 (empat) kali.
(3)Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan setiap 1 (satu) bulan 1 (satu) kali atau 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.

BAB III

KRITERIA

Pasal 7

Kriteria Masyarakat Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

a.terdaftar sebagai penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
b.mempunyai pekerjaan sebagai Pengemudi Ojek, Supir Angkutan Umum, atau Nelayan, atau Pelaku usaha Mikro atau Sektor lain atau masyarakat miskin yang dibuktikan dengan surat keanggotaan atau Surat dari Pejabat yang Berwenang; dan/ atau
c.terdaftar di dalam data DTKS atau Non DTKS. Pemberian

BAB IV

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 8

bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a.Dinas melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
b.Pemerintah Kabupaten/Kota mengajukan Usulan Bantuan sosial kepada Gubernur dengan melampirkan data Penerima Bantuan Sosial;
c.Dinas mengajukan Usulan Rencana Kebutuhan Belanja;
d.PPKD selaku BUD melakukan Verifikasi kelengkapan dokumen usulan:
e.Kepala Dinas menetapkan Keputusan tentang Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Sosial; - 6
f.BPKAD mengusulkan Keputusan Gubernur tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga melalui Biro Hukum;
g.Bendahara Pengeluaran Pembantu BPKAD melakukan Penyiapan SPP TU;
h.Kuasa Pengguna Anggaran BPKAD menyiapkan SPM TU;
1. 1.Kuasa BUD BPKAD menerbitkan SP2D; j . BPKAD melakukan Pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu BPKAD ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas; dan
k.Dinas melakukan Pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran kepada para penerima bantuan sosial atau melalui tunai. B A B V PENDANAAN Pasal 9 Pendanaan dalam pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berkenaan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

Pelaporan atas pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial dilaksanakan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur.

(1)Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan Sosial.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui manfaaat dari pemberian bantuan sosial.
(3)Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI Pasal 1 1

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 7 September 2022 Pj. GUBERNUR BANTEN, ttd. AL MUKTABAR Diundangkan di Serang pada tanggal 7 September 2022 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINS! BANTEN, ttd. MOCH. TRANGGONO BERITA DAERAH PROVINS! BANTEN TAHUN 2022 NOMOR 30 Salinan sesuai dengan aslinya Pembina Tk.1/!Vb NIP. 19670619 199403 1 002 - 8

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022