(1)Daerah melaporkan penganggaran dan realisasi atas belanja wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
(2)Laporan penganggaran belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Menteri Keuangan j jdih.kemenkeu.go.id c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada tanggal 15 September 2022.
(3)Laporan realisasi atas belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan berkenaan berakhir.
(4)Laporan realisasi belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk file Portable Document Fonnat (PDF) melalui surat elektronik (e-maiij resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
(5)Dalam hal batas waktu penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penerimaan laporan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
(6)Kepala Daerah bertanggung jawab mutlak atas penganggaran belanja wajib perlindungan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2022 serta pelaksanaannya
(7)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah melalui pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.
(8)Penyampaian laporan realisasi atas belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bertepatan dengan langkah-langkah akhir tahun disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dokumen persyaratan penyaluran DAU bulan Oktober 2022 atau penyaluran DBH PPh Pasal 25/Pasal 29 triwulan III bagi Daerah yang tidak mendapatkan alokasi DAU.
(10)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dokumen persyaratan penyaluran DAU bulan berikutnya atau penyaluran DBH PPh Pasal 25/Pasal 29 triwulan IV bagi Daerah yang tidak mendapatkan alokasi DAU.
(11)Terhadap Daerah yang belum disalurkan DAU atau DBH, penyaluran DAU atau DBH dilakukan setelah dokumen persyaratan disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(12)Dalam hal sampai dengan tanggal 15 Desember tahun berjalan dokumen persyaratan penyaluran belum diterima, penyaluran DAU atau DBH yang belum disalurkan dilaksanakan secara sekaligus sebesar DAU atau DBH yang belum disalurkan paling lambat 2 (dua) hari kerja terakhir di bulan Desember tahun berjalan.
(13)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada Menteri Dalam Negeri c.q.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
(14)Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
jdih.kemenkeu.go.id PasalS Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. l jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2022 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2022 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 837 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. #' KeJ'>al'} -�agian Administrasi Kementerian 1(§�,- ;1 �- MAS s·oEHARTO ' NIP 19690922 199001 1 001 � jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR134/PMK.07/2022 TENTANG BELANJA WAJIB UNTUK PENANGANAN DAMPAK INFLASI TAHUN ANGGARAN 2022 FORMAT LAPORAN PENGANGGARAN BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2022 KOPDAERAH LAPORAN PENGANGGARAN BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2022 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 11 ... Yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ••••••••. 21 menyatakan bahwa telah menganggarkan Belanja Wajib Perlindungan Sosial pada APBD TA 2022 dengan rincian sebagai berikut: I Penerimaan dari Dana Transfer Umum
a.DAU
b.DBH Jumlah Penerimaan II Pengurang
a.DBH CHT
b.DBH DR Jumlah Pengurang III Jumlah DTU yang diperhitungkan IV Jumlah Belanja Wajib Perlindungan Sosial V Persentase Dukungan Belanja Wajib Perlindungan Sosial dari DTU No.
Uraian JenisAlam 121 13) (a) (b) (c) BANTUAN SOSIAL a. b.
c.dst ...
Subtotal BANTUAN SOSIAL II PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA a. b.
c.dst ...
Subtotal PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA Ill SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI a. b.
c.dst ...
Subtotal SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI IV PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA a. b.
c.dst ...
Subtotal PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA JUMLAH BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL TA 2022 3) . . . . . . . . . . . . . . . 4) . . . . . . . . . . . . . . . SJ . .............. 6) . . . . . . . . . . . . . . . 7) . .............. 8) . . . . . . . . . . . . . . . 9) . . . . . . . . . . . . . . . 10) . . . . . . . . . . . . . . . II) . . . . . . . . . . . . . . . Anggaran Sumber Pendanaan Jumlah DAU DBH 161 14) 151 (d) (e) (Q=(d)+(e) Rp . Rp . Rp . Rp . Rp . Rp . Rp . Rp . Rp . Rp . Rp . Rp . Rp . Rp . Rp . Rp . Rp . Rp . Rp Rp . Rp . Rp . Rp - Rp . Rp . Rp . Rp . Rp . Rp . Rp . Rp . Rp . Rp Rp . Rp - Rp - Rp Rp . Rp . Rp Rp . Rp . Rp . Rp Rp . Rp - Rp . Rp . Rp - Rp - Rp - Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun 181 PPKD Provinsi/Kabupaten/Kota... 191 % 17) (g) (tanda tangan asli dan cap basah dinas) ································20) L I jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN No. Uraian 1 Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan 2 Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan 3 Diisi dengan alokasi DAU bulan Oktober sampai dengan Desember 2022 4 Diisi dengan alokasi DBH Triwulan IV TA 2022 5 Diisi dengan penjumlahan penerimaan DTU (5)=(3)+(4) 6 Diisi dengan alokasi DBH CHT Triwulan IV TA 2022 7 Diisi dengan alokasi DBH DR Triwulan IV TA 2022 8 Diisi dengan penjumlahan DBH eannarked (8)=(7)+(6) 9 Diisi dengan jumlah DTU yang diperhitungkan untuk belanja wajib perlindungan sosial (9)=(5)-(8) 10 Diisi dengan besaran anggaran belanja wajib perlindungan sosial TA 2022 11 Diisi dengan persentase jumlah anggaran dibandingkan _I>enerimaan DTU di luar DBH eannarked (11)=(10)/(9) jumlah 12 Diisi dengan uraian kegiatan 13 Diisi dengan jenis akun kegiatan 14 Diisi dengan anggaran kegiatan yang bersumber dari DAU 15 Diisi dengan anggaran kegiatan yang bersumber dari DBH 16 Diisi dengan penjumlahan anggaran DAU dan DBH (16)=(14)+(151 17 Diisi dengan persentase anggaran kegiatan terhadap total anggaran belania wajib perlindungan sosial 18 Diisi dengan lokasi dan tanggal laporan dibuat 19 Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan 20 Diisi sesuai dengan nama Pejabat Pengelola Keuangan bersangkutan Daerah yang . l - ·- -- -- !-- - --- ------- - -- - - jdih.kemenkeu.go.id FORMAT LAPORAN REALISASI BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2022 Un.Ian J<Di&Akun No. 31 ., (a) (bl (cl I BANTUAN SOSIAL
a.Rp
b.Rp
c.dst ... Rp Subtotal BANTUAN SOSIAL Rp PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA
a.Rp
b.Rp
c.dst ... Rp Subtotal PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA Rp m SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI
a.Rp
b.Rp
c.dst ... Rp Subtotal SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI Rp IV PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA
a.Rp
b.Rp
c.dst ... Rp Subtotal PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA Rp JUIILAH BELANJA WAJIB Rp PERLINDUNGAN SOSIAL TA 2022 KOPDAERAH LAPORAN REALISASI BELANJA WAJIB PERLINOUNGAN SOSIAL PROVINS!/KABUPATEN/KOTA ...
11 Anuvan BULAN .. . 21 TAHUN ANGGARAN 2022 R-U...I Sumber Pendanaan Jumlah Sum.her Peu.danaan %TlDAU DBH ., DAU DBH ., ., ., IOI (di (el (f)•(dl+(el (gl (hi (ii Rp Rp 0,00% Rp Rp . Rp Rp 0,00% Rp Rp Rp Rp 0,00% Rp Rp . . Rp Rp 0,00°/o Rp Rp Rp Rp 0,00% Rp Rp . Rp Rp 0,00% Rp Rp . Rp Rp 0,00% Rp Rp Rp Rp 0,00% Rp Rp . Rp . Rp 0,00% Rp Rp . Rp Rp 0,00% Rp Rp . Rp Rp 0,00% Rp Rp Rp . Rp 0,00% Rp Rp Rp Rp 0,00% Rp . Rp . Rp . Rp . 0,00% Rp . Rp Rp Rp . 0,00% Rp . Rp Rp Rp 0,00% Rp . Rp . . Rp Rp Rp Rp Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan kami bertanggungjawab mutlak atas kebenaran dan kualitas laporan ini. R-U...I Output Jumlah % Volume Ill ,., 13) U)•(hl+(il (kl•til/(f) (kl Rp 0,00% Rp 0,00% Rp 0,00% Rp 0,00% Rp 0,00% Rp 0,00% Rp 0,00% Rp 0,00% Rp 0,00% Rp 0,00% Rp . 0,00% Rp 0,00% Rp 0,00% Rp 0,00% Rp 0,00% Rp 0,00% Rp 0,00% Tern pat, Tanggal, Bulan, Tahun 151 PPKD Provinsi/Kabupaten/Kota... 161 Satuan .., (II (tanda tangan asli dan cap basah dinas) 17) 7 n jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN No. Uraian 1 Diisi sesuai den kutan 2 Diisi sesuai den 3 Diisi den 4 Diisi den 5 Diisi den bersumber dari DAU 6 Diisi den ersumber dari DBH 7 AU dan DBH 7 = 5 + 6 8 Diisi dengan persentase anggaran belan·a wa'ib erlindun an sosial kegiatan terhadap total anggaran 9 Diisi den bersumber dari DAU 10 11 12 Diisi dengan persentase realisasi kegiatan terhadap total realisasi belan·a wa"ib erlindun an sosial 13 Diisi den 14 15 16 17 Diisi sesuai dengan nama Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bersan ku tan Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Kepala Bagian Administrasi Kementerian I MAS SOEHARTO " NIP 196.909221990011001 ~ 7 jdih.kemenkeu.go.id