DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 30 Tahun 2023

Nomor: 30
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Gubernur Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penyampaian LHKPN Bab III Pembinaan Dan Pengawasan Bab IV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020, penyelenggara negara wajib menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara kepada Komisi pemberantasan Korupsi;
c.bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/7239/OTDA tanggal 25 Oktober 2023 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, telah disetujui untuk ditetapkan dengan beberapa perbaikan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Badan Daerah.
6.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7.Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara atau Pejabat Publik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak/dan bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi,termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
9.Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
10.Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
11.Pengumuman adalah Pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
12.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan, dan kewajaran Harta Kekayaan yang dicantumkan di dalam LHKPN.

Pasal 2

(1)Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan LHKPN.
(2)Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

BAB II

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

(1)Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat:
1. a.pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama 0kali menjabat;
2. b.pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun;
3. c.berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara; atau
4. d.masih menjabat.
(2)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.
(3)Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Gubernur;
2. b.wakil Gubernur;
3. c.pejabat pimpinan tinggi madya;
4. d.pejabat pimpinan tinggi pratama;
5. e.pejabat administrator;
6. f.pejabat pengawas;
7. g.pejabat fungsional:
  1. 1.auditor, auditor kepegawaian, Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD);
  2. 2.kepala sekolah (sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/ssekolah khusus);
  3. 3.fungsional jenjang jabatan ahli madya dan utama; dan
  4. 4.fungsional pada layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik/unit kerja lpse.
8. h.pengelola keuangan:
  1. 1.bendahara penerimaan;
  2. 2.bendahara penerimaan pembantu;
  3. 3.bendahara pengeluaran;
  4. 4.bendahara pengeluaran pembantu;
  5. 5.kuasa pengguna anggaran dana bantuan operasional sekolah;
  6. 6.bendahara dana bantuan operasional sekolah;
  7. 7.pejabat pengelola keuangan hibah bantuan sosial; dan
  8. 8.bendahara bantuan sosial.
9. i.pengelola data dan informasi perpajakan dan petugas ruang control (RC) pengadministrasian penerimaan;
10. j.pengelola keprotokolan;
11. k.staf khusus; dan
12. l.pejabat tertentu atas permintaan KPK.

Pasal 4

(1)Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan pengelolaan LHKPN.
(2)Pelaksanaan pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibantu oleh Tim Pengelola LHKPN yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
(3)Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
1. a.pembina;
2. b.pengarah;
3. c.penanggung jawab;
4. d.koordinator bidang pengawasan;
5. e.koordinator bidang kepegawaian;
6. f.anggota;
7. g.sekretaris;
8. h.administrator instansi; dan
9. i.administrator unit kerja.
(4)Susunan keanggotaan Sekretariat LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
1. a.kepala sekretariat;
2. b.administrator instansi aplikasi e-lhkpn;
3. c.administrator unit kerja aplikasi e-lhkpn;
4. d.user aplikasi lhkpn; dan
5. e.staf operasional.
(5)Sekretariat Tim Pengelola LHKPN berkedudukan pada Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 5

(1)Pejabat Penyelenggara Negara yang terlambat melaporkan harta kekayaannya diberikan surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu surat selama 7 (tujuh) hari kerja.
(2)Dalam hal teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti, maka pembayaran tunjangan kinerja ditunda sampai Pejabat Penyelenggara Negara tersebut membuat laporan LHKPN.
(3)Apabila Pejabat Penyelenggara Negara yang sudah diberikan teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penundaan pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak melaporkan LHKPN, maka dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Contoh format surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(5)LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari tahun laporan.

BAB III

PEMBINAAN DAN ENGAWASAN

Pasal 6

(1)Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Pembinaan dan pengawasan secara teknis administratif dilaksanakan oleh pejabat pengawasan internal pemerintah pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten.
(3)Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja/Instansi melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKPN di lingkungan kerjanya masing-masing.

Pasal 7

Untuk menghindari keterlambatan pelaporan LHKPN bagi wajib lapor di lingkungan Pemerintah Daerah, pelaporan LHKPN disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 28 Februari tahun laporan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

a.Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 25);
b.Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 25);
c.Peraturan Gubernur Banten Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 14 November 2023 Pj. GUBERNUR BANTEN, TTD AL MUKTABAR Diundangkan di Serang pada tanggal 14 November 2023 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, TTD VIRGOJANTI BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023 NOMOR 30 Salinan Sesuai dengan Aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, HADI PRAWOTO, S.H. Pembina Tk.I/IVb NIP. 19670619 199403 1 002 - 10 - LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOP NASKAH DINAS Surat Teguran /Peringatan Ke…… Nomor : ..../..../.... Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor .... Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, maka Pegawai Negeri Sipil atas nama di bawah ini: Nama : NIP : Pangkat : Jabatan : Unit Kerja : Diberikan Surat Peringatan dikarenakan saudara belum menyampaikan LHKPN, apabila surat peringatan I tidak diindahkan akan diberikan surat peringatan II. Surat peringatan ini terhitung mulai tanggal .... s/d ... sejak diterimanya surat ini. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang Menerima, Sekretaris Daerah, Nama NIP…… Tembusan:

a.Gubernur Banten;
b.Inspektur Provinsi Banten;
c.Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Deputi Bidang Pencegahan. Pj. GUBERNUR BANTEN, TTD AL MUKTABAR Salinan Sesuai dengan Aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, HADI PRAWOTO, S.H. Pembina Tk.I/IVb NIP. 19670619 199403 1 002

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 30 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PEMBINAAN DAN ENGAWASAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PEMBINAAN DAN ENGAWASAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020