DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 39 Tahun 2022

Nomor: 39
Tahun: 2022
Ditetapkan: 1 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penyelenggaraan Revitalisasi SMK Bab III Kerja Sama Bab IV Sertifikasi Kompetensi Bab V Kurikulum Bab VI Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Bab VII Sarana dan Prasarana Bab VIII Pengelolaan Lembaga Bab IX Pendampingan Untuk SMK Swasta Bab X Peranan Pemerintah Daerah Bab XI Pembiayaan Bab XII Digitalisasi Bab XIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Banten, perlu dilakukan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan untuk menghasilkan lulusan tenaga menengah terampil sesuai kebutuhan Industri dan Dunia Kerja;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 ten tang Penyelenggaraan Pendidikan, diperlukan sinergitas peran Pemerintah Daerah Provinsi, Industri, dan Dunia Kerja, serta peran Masyarakat dalam mendorong revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mengingat Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); - 1
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Alas Peraluran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); - 2
7.Peraturan Pemerintah Nomor 4 1 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
8.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
9.Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Bagi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
10.Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 34 Tahun 2018 ten tang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689); 1 1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 ten tang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Ban ten Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 43); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN. - 3

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan revitalisasi SMK.

Pasal 3

Revitalisasi SMK bertujuan untuk:

a.melakukan percepatan pengembangan di SMK;
b.meningkatkan keterkaitan dan kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan di SMK dengan !DUKA yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh pelaku usaha; - 6
c.mengubah paradigma SMK dari mendorong untuk mencetak lulusan tanpa memperhatikan kebutuhan pasar kerja menjadi paradigma mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan pasar kerja mulai dari budaya kerja dan kompetensi yang diperlukan dalam pasar kerja dan menariknya ke dalam SMK untuk terciptanya kurikulum SMK yang selaras dengan !DUKA;
d.mengubah pembelajaran pada satuan pendidikan SMK berdasarkan kebutuhan pasar kerja (demand driven);
e.mengurangi/menghilangkan kesenjangan antara pendidikan kejuruan dengan IDUKA baik dari aspek kompetensi, teknologi, budaya kerja, maupun administrasi;
f.meningkatkan kemandirian dalam penyelenggaraan pendidikan SMK sebagai landasan revitalisasi;
g.meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan SMKdengan memberikan akses sertifikasi kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
h.meningkatkan peranan pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam Revitalisasi SMK.

Pasal 4

Sasaran revitalisasi SMK adalah seluruh SMK di Provinsi Banten.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur meliputi:

a.penyelenggaraan revitalisasi SMK;
b.kerja sama;
c.sertifikasi kompetensi;
d.kurikulum;
e.pendidik dan tenaga kependidikan;
f.sarana dan prasarana;
g.pengelolaan lembaga;
h.pendampingan untuk SMK Swasta;
i.peranan Pemerintah Daerah;
j.pembiayaan; dan
k.d igi tali sasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN REVITALISASI SMK - 7

Pasal 6

(1)Dalarn rangka revitalisasi, SMK mengembangkan kemandirian dalarn penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengembangan kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
1. a.memperkuat kelembagaan SMK;
2. b.memperkuat pengelolaan keuangan SMK; dan
3. c.penguatan manajerial SMK negeri dan SMK swasta.
(3)Dalarn rangka membangun kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , SMK berperan aktif:
1. a.mengelola manajemen lembaga secara profesional;
2. b.menggalang kerja sarna dengan IDUKA, perguruan tinggi, LSP dan lembaga lainnya yang relevan dengan kebutuhan;
3. c.menyediakan akses dan fasilitasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi profesional sesuai keahliannya;
4. d.menyelaraskan muatan mata pelajaran yang diajarkan di SMK dengan kebutuhan yang berkembang di !DUKA;
5. e.mengevaluasi dan mengembangkan program keahlian yang mendukung pengembangan potensi wilayah;
6. f.mengembangkan LSP sesuai dengan kompetensi unggulan yang dimiliki;
7. g.menggalang dukungan pelaku usaha (IDUKA)serta perguruan tinggi untuk memsperoleh pendidik dan tenaga kependidikan;
8. h.melaksanakan promosi lulusan/tarnatan di dunia kerja;
  1. 1.memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi untuk Iulusan; j . mengembangkan pendekatan pembelajaran berbasis industri (teaching factor);
9. k.membekali peserta didik dengan nilai karakter budaya bangsa dan etos kerja industri; I. menggalang akses dan fasilitasi pengembangan kewirausahaan untuk peserta didik dan lulusan; dan
10. m.mengembangkan menajemen berbasis teknologi digital.

Pasal 7

Dalarn rangka revitalisasi SMK, peserta didik berperan aktif:

a.melatih dan membiasakan diri sesuai dengan budaya kerja !DUKA; - 8
b.mengasah jiwa wirausaha dengan mengembangkan inovasi dan kreatifitas;
c.mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
d.mengikuti pembelajaran dengan baik; dan
e.mencari dan memanfaatkan akses untuk peningkatan kapasitas baik di dalam maupun di luar sekolah.

Pasal 8

Dalam rangka revitalisasi SMK, Pemerintah Daerah melaksanakan :

a.pendampingan SMK negeri dan SMK swasta;
b.penyediaan layanan SMK yang berkualitas;
c.fasilitasi pendataan masukan, proses dan keluaran revitalisasi SMK;
d.penyediaan pendidik den tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan baik kuantitas maupun kualitas;
e.peningkatan kapasitas (daya tampung) SMK;
f.penataan kelembagaan SMK;
g.pengembangan SMK unggulan;
h.pengadaan sarana prasarana SMK yang memadai sesuai standar yang berlaku;
i.pengembangan pendekatan pembelajaran berbasis industri;
j.peningkatan akses sertifikasi kompetensi peserta didik SMK;
k.pendampingan SMK Mandiri yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan I. pengembangan jejaring kerja revitalisasi SMK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KERJA SAMA

Pasal 9

(1)SMK dapat menjalin kerja sama dengan pelaku usaha (!DUKA), perguruan tinggi, LSP dan lembaga lainnya sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibutuhkan.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (l)harus memperhatikan:
1. a.kompetensi keahlian yang dibutuhkan dalam pembelajaran; - 9
2. b.kemarnpuan/ketersediaan sumber daya perguruan tinggi, LSP dan lembaga melaksanakan kerja sarna;
3. c.kebutuhansumberdaya pihak pelaku usaha, lainnya yang akan diperlukanuntukyangsekolah melaksanakan kerja sarna;
4. d.potensi kerjasarna dalarn pengembangan pembelajaran berbasis industri; dan
5. e.prospek perekrutan tenaga kerja/magang/kemitraan usaha dengan lalusan SMK.
(3)SMK mengajukan rencana kerja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.

Pasal 10

SMK menjalin kerja sarna dengan pelaku usaha/IDUKA dalarn:

a.sinkronisasi kurikulum sesuai kebutuhan !DUKA;
b.penyediaan pendidik/guru tarnu di SMK sebagai tenaga pengajar keahlian pada sektor usahanya/kompetensinya;
c.penyediaan pelatihan keahlian untuk pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kompetensi/ standar keahlian yang diperlukan;
d.praktik kerja industri peserta didik;
e.sinergi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar disekolah dengan praktik kerja lapangan;
f.pengembangan dan pemasaran produk unit produksi sekolah milik SMK;
g.penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran;
h.rekruitmen dan promosi tenaga kerja dan pemagangan lulusan SMK sesuai kebutuhan pelaku usaha;
i.promosi lulusan SMK untuk penyaluran tenaga kerja potensial di pekerjaan; dan
j.pembinaan dan inkubasi wirausaha untuk peserta didik maupun lulusan SMK.

Pasal 11

(1)SMK dapat menjalin kemitraan dengan satu atau beberapa pelaku usaha untuk melaksanakan pembukaan kompetensi keahlian baru dan/atau pengembangan kompetensi keahlian yang telah ada untuk meningkatkan penyerapan lulusan. - 1 0
(2)Sebelum menjalin kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , SMK melaksanakan penilaian awal untuk memenuhi persyaratan paling sedikit meliputi :
1. a.kelengkapan dokumen kelembagaan dan perizinan usaha calon mitra;
2. b.ketersediaan akses terhadap LSP yang relevan dengan kompetensi/keahlian yang dibutuhkan pelaku usaha calon mitra;
3. c.potensi pelaku usaha calon mitra SMK;
4. d.potensi dan prospek usaha yang dijalankan;
5. e.potensi lingkungan setempat;
6. f.potensi ketersediaan peserta didik;
7. g.potensi ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan;
8. h.kebutuhan anggaran penyelenggaraan pendidikan;
9. i.kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pendidikan;
10. j.kebutuhan pelaksanaan kurikulum pendidikan; dan
11. k.prospek serapan tenaga kerja lulusan.
(3)Selain mendukung penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)pelaku usaha calon mitra paling sedikit harus menyediakan:
1. a.proyeksi kebutuhan tenaga kerja yang dapat diserap dari lulusan SMK mitra;
2. b.kebutuhan penyelarasan materi kurikulum dengan standar kompetensi kerja pelaku usaha calon mitra; dan
3. c.sarana, prasarana dan tenaga pendamping/pengajar praktik kerja bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.
(4)Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
(5)Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten melakukan fasilitasi penyusunan Perjanjian Kerja Sama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)SMK mengajukan rencana kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2022

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2022

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012