DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2022

Nomor: 68
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Perpres ini mengatur mengenai revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang dilakukan dengan tujuan antara lain untuk: meningkatkan akses, mutu, dan relevansi penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; dan membekali sumber daya manusia/tenaga kerja dengan kompetensi untuk bekerja dan/atau berwirausaha. Ruang lingkup Perpres ini meliputi: 1) kebutuhan sumber daya manusia/tenaga kerja kompeten; 2) penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; 3) penyelarasan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; 4) penjaminan mutu Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; 5) koordinasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; 6) peran Pemerintah Daerah; 7) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan 8) pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sumber daya manusia/ tenaga kerja kompeten yang produktif dan berdaya saing dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang efektif dan elisien;
b.bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang efektif dan efisien sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten dan dibutuhkan pasar kerja atau mampu berwirausaha, diperlukan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi; bahwa untuk mewujudkan revitalisasi vokasi dan pelatihan vokasi diperlukan peran dan sinergi dari pemangku kepentingan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. 1.Mengingat: MEMUTUSKAN:. .. REPUELIK INDONESIA MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan Vokasi adalah pendidikan menengah yang menyiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dan/atau berwirausaha dalam bidang tertentu dan pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk bekerja dan/ atau berwirausaha dengan keahlian terapan tertentu.
2.Pelatihan Vokasi adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan untuk bekerja dan/ atau berwirausaha.
3.Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
4.Standar Kompetensi Kerja adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/ atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan dan meliputi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Kompetensi Kerja internasional, dan/ atau Standar Kompetensi Kerja khusus.
5.Sertifikasi... PUBLIK INDONESIA
5.Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja.
6.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8.Kamar Dagang dan Industri yang selanjutnya disebut KADIN adalah wadah bag pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian.

Pasal 2

Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dilakukan dengan tqiuan:

a.meningkatkan akses, mutu, dan relevansi penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
b.mendorong pembangunan keunggulan spesilik di masing-masing lembaga Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sesuai potensi daerah dan kebutuhan pasar kerja;
c.melakukan penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia ltelaga kerja Indonesia;
d.membekali . . . membekali sumber daya manusia/ tenaga kerja dengan kompetensi untuk bekerja dan/ atau berwirausaha; dan mendorong partisipasi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Pasal 3

Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dilakukan melalui upaya pembenahan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi secara menyeluruh, berkesinambungan, terintegrasi, dan terkoordinasi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi:

a.kebutuhan sumber daya manusia/ tenaga kerja kompeten;
b.penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
c.penyelarasan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
d.penjaminan mutu Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
e.koordinasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
f.peran Pemerintah Daerah;
g.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
h.pendanaan.

BAB II

KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA/TENAGA KERJA KOMPETEN

Pasal 5

(1)Kebutuhan sumber daya manusia/tenaga kerja kompeten dituangkan dalam perencanaa.n tenaga kerja. d e
(2)Perencanaan . . . REPUBLIK TNDONES
(2)Perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada Sistem Informasi Pasar Kerja yang dimutakhirkan secara terus-menerus.
(3)Sistem Informasi Pasar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 6

(1)Sistem Informasi Pasar Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) memuat:
1. a.struktur tenaga kerja;
2. b.karakteristik tenaga kerja;
3. c.persediaan tenaga kerja; dan
4. d.kebutuhan tenaga kerja dalam dan luar negeri.
(2)Sistem Informasi Pasar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat juga berisi informasi mengenai kondisi antara yang memfasilitasi atau menghambat tercapainya keseimbangan pasar kerja.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pasar Kerja diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 7

(1)Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi berbasis kompetensi dan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja. (21 Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri atas:
1. a.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
2. b.Standar Kompetensi Kerja internasional; dan/atau
3. c.Standar Kompetensi Kerja khusus.
(3)Standar...
(3)Standar Kompetensi Ke{a Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun oleh KADIN, asosiasi pengusaha, dan asosiasi profesi/industri berkoordinasi dengan kementerian/Iembaga sesuai dengan sektor masing- masing. (41 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atas usulan kementerian/lembaga sesuai dengan sektor masing-masing.
(5)Standar Kompetensi Kerja internasional dan Standar Kompetensi Kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

PEI{YELENGGARAAN PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI

Pasal 8

(1)Prinsip dasar penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi meliputi:
1. a.berorientasi pada kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan kewirausahaan;
2. b.tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan masyarakat;
3. c.berbasis pada kompetensi;
4. d.pembelajaran sepanjang hayat; dan
5. e.diselenggarakan secara inklusif.
(2)Prinsip REPUELIK INDONESIA (21 Prinsip dasar penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam strategi nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Pasal 9

(1)Pendidikan Vokasi meliputi:
1. a.pendidikan kejuruan; dan
2. b.pendidikan tinggi vokasi. (21 Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menjadi tugas dan tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pendidikan Vokasi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusialtenaga kerja sektor masing- masing dapat diselenggarakan oleh kementerian/ lembaga terkait.
(4)Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pendidikan tinggi dilaksanakan setelah mendapatkan penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pendidikan kejuruan dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 10. . . REPUBLIK INDONESlA

Pasal 10

(1)Pelatihan Vokasi meliputi:
1. a.pelatihan kerja; dan
2. b.kursusketerampilan. (21 Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
3. a.pembekalan Kompetensi Kerja;
4. b.alih Kompetensi Kerja; dan
5. c.peningkatan Kompetensi Kerja, sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan berwirausaha berdasarkan Standar Kompetensi Kerja.
(3)Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tugas dan tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pelatihan Vokasi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusiaf tenaga kerja sektor masing- masing menjadi tugas kementerian/lembaga terkait atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Penyelenggaraan dan pembinaan Pelatihan Vokasi yang menjadi tugas kementerian/lembaga dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan kementerian yang urltsan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan kementerian yang urusan pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 39 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 39 Tahun 2022