DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Banten Nomor 46 Tahun 2025

Nomor: 46
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan Gubernur ini mengatur tentang; Bab l Ketentuan Umum; Bab ll RAD TPB; Bab lll pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; Bab lV Pembiayaan; Bab V Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, untuk mencapai sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan perlu dilakukan penyusunan rencana aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025-2030; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 195);
6.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
7.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Penyusunan, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 260);
9.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
10.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 112);
11.Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 34); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2025 – 2030.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB/SDGs adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030.
6.Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals yang selanjutnya disebut RAD TPB/SDGs adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja TPB Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030 dan mengacu pada sasaran TPB Nasional.

Pasal 2

(1)Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan acuan bagi seluruh aktor pembangunan dalam mewujudkan pencapaian target dan indikator TPB/SDGs di Daerah.
(2)Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Daerah.

BAB II

RAD TPB

Pasal 3

(1)Dalam rangka pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs, Gubernur menyusun dan menetapkan RAD TPB.
(2)Penyusunan dan penetapan RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dengan melibatkan:
1. a.organisasi masyarakat;
2. b.filantropi;
3. c.pelaku usaha;
4. d.akademisi; dan
5. e.pemangku kepentingan lainnya.
(3)TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 17 (tujuh belas) goals yang terdiri atas:
1. a.tanpa kemiskinan;
2. b.tanpa kelaparan;
3. c.kehidupan sehat dan sejahtera;
4. d.pendidikan berkualitas;
5. e.kesetaraan gender;
6. f.air bersih dan sanitasi layak;
7. g.energi bersih dan terjangkau;
8. h.pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
9. i.industri, inovasi dan infrastruktur;
10. j.berkurangnya kesenjangan;
11. k.kota dan permukiman yang berkelanjutan;
12. l.konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab;
13. m.penanganan perubahan iklim;
14. n.ekosistem lautan;
15. o.ekosistem daratan;
16. p.perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; dan
17. q.kemitraan untuk mencapai tujuan.
(4)Penyusunan RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bab I pendahuluan;
2. b.bab II kondisi pencapaian dan tantangan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan;
3. c.bab III target dan arah kebijakan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
4. d.bab IV pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
5. e.bab V penutup.
(5)Uraian lebih lanjut mengenai penjabaran program dan kegiatan yang mendukung RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 4

(1)Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs Tahun 2025- 2030 di Daerah.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama lembaga/organisasi/forum kemitraan TPB/SDGs, pemerintah dan nonpemerintah.
(3)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
(4)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 5

(1)Gubernur menyampaikan laporan pencapaian pelaksanaan RAD TPB/SDGs Daerah kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri sekali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu- waktu apabila diperlukan.
(2)Laporan pelaksanaan RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan Daerah beserta lembaga/organisasi/forum kemitraan TPB/SDGs, pemerintah dan nonpemerintah.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan pelaksanaan RAD TPB bersumber pada:

a.anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 23 Desember 2025 GUBERNUR BANTEN, ttd. ANDRA SONI Diundangkan di Serang pada tanggal 23 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd. DEDEN APRIANDHI BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 NOMOR 46 Salinan Sesuai dengan Aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, HADI PRAWOTO, S.H., M.H. Pembina Tk.I/IVb NIP. 19670619 199403 1 002

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Banten Nomor 46 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

RAD TPB

Pasal 3

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 4

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 111 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

RAD TPB

Pasal 3

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 4

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 111 Tahun 2022