DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 111 Tahun 2022

Nomor: 111
Tahun: 2022
Ditetapkan: 13 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Perpres ini mengatur mengenai penetapan ditetapkan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) nasional Tahun 2024 yang disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran global TPB Tahun 2030 dan sasaran nasional rencana pembangunan jangka nasional Tahun 2020-2024. Dalam rangka pencapaian sasaran TPB nasional Tahun 2024 dibentuk tim koordinasi nasional yang terdiri atas: dewan pengarah nasional, tim pelaksana nasional, kelompok kerja nasional, dan tim pakar.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan 1 2 Peta Jalan Nasional TPB adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis tahapan dalam pencapaian TPB Tahun 2O17 hingga Tahun 2O30, yang sesuai dengan tduan dan sasaran global TPB Tahun 2O3O dan sasaran pembangu.nan nasional. Rencana Aksi Nasional TPB yang selanjutnya disingkat RAN TPB adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan nenc€rna kerja TPB kementerian / lembaga dan pemangku kepentingan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional periode yang iedang berjalan dan disusun mengacu pada sasaran TPB nasional. Rencana Aksi Daerah TPB yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja TPB Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota sesuai dengan rencErna pembangunan jangka menengah daerah periode yang sedang berjalan serta mengacu pada sasaran TPB nasional. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara nepuUtit Indonesia yang dibantu oteh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adal,ah kepala daerah sebagai unsur pemerintahan daerah Yang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat GWPP adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah 3 4 5 6 7 Pusat di daerah.

8.Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah orga.nisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tqiuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9.Akademisi. . . REPUBLIK INDONES
9.Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10.Filantropi adalah setiap orang perseorangan atau lembaga yang berdasarkan kedermawanan berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi tantangan berkelanjutan.
11.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.
12.Pendanaan Inovatif adalah sumber- sumber dan skema pendanaan yang berasal dari para pemangku kepentingan nonpemerintah, baik lingkup global, nasional, maupun daerah, untuk mengakselerasi pencapaian TPB.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perenccLnaan pembangunan nasional.

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Presiden ini, ditetapkan sasaran TPB nasional Tahun 2024 yang disusun dengan mengacu pada tduan dan sasaran global TPB Tahun 2030 dan sasara.n nasional rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2O2O-2O24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. (21 TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a, menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan;
1. b.menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat;
2. c.menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif; dan
3. d.terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. BLIK INDONESIA

Pasal 3

Sasaran TPB nasional Tahun 2024 sebagatmana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (ll digunakan sebagai:

a.pedoman bagi:
1. 1.kementerian/lembaga dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAN TPB bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
2. 2.Pemerintah Daerah dalam pen5rusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAD TPB bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan kementerian yang menyelenggarakan umsan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri; dan
b.acuan bagi Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang akan menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi TPB.

Pasal 4

(1)Dalam rangka pencapaian sasaran TPB nasional Tahun 2024 sebagatmana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Menteri:
1. a.men)rusun dan menetapkan pemutakhiran Peta Jalan TPB Tahun 2O|7-2O3O; dan
2. b.mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan RAN TPB sampai dengan Tahun2O24. (21 Menteri/kepala lembaga merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pencapaian TPB sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
(3)Dalam rangka mendukung pencapaian TPB, kementerian/ lembaga terkait melakukan penyediaan dan pemutakhiran data. PUBLIK INDONES]A

Pasal 5

(1)GWPP menyusun dan menetapkan RAD TPB bersama bupati/wali kota di wilayahnya masing-masing dengan meli dan batkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, pemalgku kepentingan lainnYa. (2t GWPP melakukan fasilitasi, supervisi, dan sinkronisasi RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi penyusunan, , evaluasi, dan pelaPoran RAD TPB diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

Dalam rangka pencapaian TPB, Menteri me

a.fasilitasi dan pendampingan penyusunan RAD TPB;
b.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencapaian TPB tingkat nasional dan daerah; dan
c.perencanaan sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. dengan Menteri dan menteri Yang urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 7

Ketentuan tebih lanjut mengenai ta.ta. pemantauan, waluasi, cara dan TPB diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

Dalam rangka pencapaian sasaran TPB nasional Tahun 2024' dibentuk tim koordinasi nasional yang terdiri atas: a, dewan pengarah nasional;

b.tim pelaksana nasional;
c.kelompok kerja nasional; dan
d.tim pakar. koordinasi, pelaporan REPIJBLIK INDONESIA

Pasal 9

(1)Dewan pengarah nasional bertugas memberikan arahan dalam pencapaian TPB di Indonesia.
(2)Dewan pengarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Ketua : Presiden; Wakil Ketua : Wakil Presiden; Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Wakil Ketua II Wakil KetuaIV Menteri Koordinator Manusia Bidang dan Wakil Ketua III Kebudayaan; Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri PerencanaanKoordinator : Pelaksana merangkap Anggota Nasional/Kepala Anggota Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

1.Menteri Luar Negeri;
2.Menteri Dalam Negeri;
3.Menteri Keuangan;
4.Menteri Badan Usaha Milik Negara;
5.Sekretaris Kabinet;
6.Kepala Staf Kepresidenan.

Pasal 10

(U Tim pelaksana nasional bertugas melaksanakan arahan dewan pengarah nasional dalam merumuskan dan kebijakan serta

(2)Tim. . . pelaksanaan pencapaian TPB secara inklusif. K INDONES]A (21 Tim pelaksana nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipimpin dan dikehrai oleh salah satu pimpinan tinggi madya pada kementerian perencanaan pembangunan nasional/badan Perencan€ran nasional dengan anggota yang terdiri dari unsur-unsur kernenterian/lembaga, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan Ormas.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal lb ayat (1), tim pelaksana nasional dibantu oleh kelompok kirja nasional dengan anggota yang terdiri dari un"u.--unsur kementerian/lembaga, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan Ormas.

Pasal 12

Tim pakar memberikan pertimbangan substansi TPB kepada tim pelaksana nasional untuk menjamin tercapainya pelaksanaan TPB di Indonesia.

(1)
(2)Tim pakar para ahli dan/atau profesional di bidangyang berhubungan dengan pelaksanaan TPB.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 111 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Banten Nomor 46 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Banten Nomor 46 Tahun 2025