DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 15 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Gubernur diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Sistematika Bab III Pemantauan dan Evaluasi Bab IV Pendanaan Bab V Ketentuan Lain-Lain Bab VI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat

(3)Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu dibentuk Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2023-2027;
1. b.bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/1522/OTDA tanggal 9 Maret 2023 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2023-2027, telah selesai difasilitasi untuk ditetapkan dengan beberapa penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2023-2027;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2023-2027; MEMUTUSKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Provinsi Banten.1.

2.Gubernur adalah Gubernur Banten. 3. 4. 5.
4.Peraturan Presiden Nomor 87 Tabun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020- 2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2020 Nomor 204);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana.
5.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 59); Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2023-2027 6. 7. 8. 9.

Pasal 2

(1)Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2023-2027 bertujuan untuk penetapan dokumen 10 (sepuluh) jenis risiko bencana prioritas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berupa tujuan dan sasaran yang dimuat dalam RAD PRB.

10.Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat bahaya, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta.
11.Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2023-2027 adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2027.
12.Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, Iuka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
13.Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat RAD PRB adalah rencana kegiatan yang disusun untuk mencapai indikator kinerja dari program yang komprehensif dan sinergis dari seluruh pemangku kepentingan dan tanggung jawab semua pihak terkait yang berisi prioritas dan strategi pemerintah daerah untuk mengurangi Risiko Bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan, mengelola risiko, ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pengurangan Risiko Bencana adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.

Pasal 3

a.bencana banjir;
b.banjir bandang; kebakaran hutan dan lahan;c.
d.gelombang ekstrem dan abrasi;
e.gempa bumi;
f.kekeringan;
g.tanah longsor;
h.tsunami;
i.letusan gunung api pulosari; dan
j.kegagalan teknologi.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 4

a.bab 1 pendahuluan;
b.bab 2 karakteristik dan isu kebencanaan daerah;
c.bab 3 penyelenggaraan penanggulangan bencana;
d.bab 4 tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, dan program;
e.bab 5 rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana;
f.bab 6 pemaduan, pengendalian dan evaluasi; dan
g.bab 7 penutup. Jenis risiko bencana prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)terdiri atas:
(1)Rencana Penanggulangan Bencana Tabun 2023-2027 disusun dalam dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
(2)Rencana Penanggulangan Bencana Tabun 2023-2027 merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan di Daerah.
(3)RAD RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.
(4)Dalam hal terjadi bencana besar yang membutuhkan perubahan RAD RPB, Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2023-2027 dapat diubah sesuai dengan kondisi bencana yang terjadi.
(2)

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) (2) (3) BAB IV PENDANAAN

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 6

a.anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

a.cuaca ekstrim;
b.likuifaksi; Pembentukan Sekretariat Bersama Evaluasi RAD RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubenur. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubenur ini.

(2)Potensi risiko bencana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Pendanaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:
(1)Potensi risiko bencana lainnya yang belum dimuat dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana periode 2023-2027 harus dimuat dalam peninjauan ulang Rencana Penanggulangan Bencana periode 2023-2027 paling lama 2 (dua) tabun sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.
1. c.letusan gunung api karang; dan
2. d.epidemi dan wabah penyakit.
(3)Penyusunan Potensi risiko bencana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD. Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPBD dibantu oleh Sekretariat Bersama Evaluasi RAD RPB. BPBD melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Rencana Penanggulangan Bencana oleh Perangkat Daerah.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan di Serang pada tanggal 15 Mei 2023 Pj. GUBERNUR BANTEN, ttd. AL MUKTABAR Diundangkan di Serang pada tanggal 15 Mei 2023 Plh. SEKRETARIS DAE RAH PROVINSI BANTEN, ttd. VIRGOJANTI BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023 NOMOR 8 HADI PRAWOTQ, S.H, Pembina Tk.I/IVb NIP. 19670619 199403 1 002 Salinan sesuai dengan aslinya Pit. KEPALA BjlRO HUKUM, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000