DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Nomor: 23
Tahun: 2000
Ditetapkan: 17 Oktober 2000
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lainnya di wilayah Kerja I Pembantu Gubernur Jawa Barat serta meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Propinsi Jawa Barat, perlu dibentuk Propinsi Banten;
c.bahwa pembentukan Propinsi Banten akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah;
d.bahwa sesuai dengan butir a, b, dan c serta berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Propinsi Banten harus ditetapkan dengan undang-undang; Mengingat : … Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1)

Mengingat

Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
3.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
4.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);
5.Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
6.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2.Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf j Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3.Propinsi Jawa Barat adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat.
4.Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Tangerang adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat.
5.Kota Tangerang adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.
6.Kota Cilegon adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan undang-undang ini dibentuk Propinsi Banten dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Propinsi Banten berasal dari sebagian wilayah Propinsi Jawa Barat yang terdiri atas:

1.Kabupaten Serang;
2.Kabupaten Pandeglang;
3.Kabupaten Lebak;
4.Kabupaten Tangerang;
5.Kota Tangerang;
6.Kota Cilegon.

Pasal 4

…

Pasal 4

Dengan dibentuknya Propinsi Banten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Propinsi Jawa Barat dikurangi dengan wilayah Propinsi Banten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1)Propinsi Banten mempunyai batas wilayah:
1. a.sebelah utara dengan Laut Jawa;
2. b.sebelah timur dengan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Propinsi Jawa Barat;
3. c.sebelah selatan dengan Samudra Hindia;
4. d.sebelah barat dengan Selat Sunda.
(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini.
(3)Penentuan batas wilayah Propinsi Banten, yang meliputi Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon, secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 6

(1)Dengan dibentuknya Propinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang wilayahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Propinsi Banten wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Sistem Tata Ruang Wilayah Nasional, propinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 7

Ibu kota Propinsi Banten berkedudukan di Serang.

BAB III

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 8

(1)Dengan terbentuknya Propinsi Banten, kewenangan propinsi sebagai daerah otonom mencakup bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Di samping …
(2)Di samping kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Propinsi Banten juga mempunyai kewenangan pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota.
(3)Kewenangan Propinsi Banten sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur Banten selaku wakil pemerintah.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Peraturan turunan (59)

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 51 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pandeglang No. 05 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 57 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 76 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 63 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 33 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 67 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 103 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 69 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 97 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 85 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 71 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 88 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 88 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 74 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 4 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 65 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2015

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan