Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2025
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 19
Ringkasan
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Dalam Peraturan Gubernur Bengkulu ini yang dimaksud dengan:
APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
Anggaran pendapatan daerah tallun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 2.920.147.088.400 (Dua triliyun Sembilan ratus dua puluh milyar seratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) , yang bersumber dad:
1). Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 989.924.067.400,- (Sembilan ratus delapan puluh sembilan milyar Sembilan ratus dtla pulllh empat abu enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.356.026.932.000,- (enam belas mil)'ar tiga ratus lima puluh enam juta dua puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) . Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 10.192.165.820„- (sepuluh milyar seratus Sembilan puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah) . (3) (4) (5)
Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 4 huruf a direncanakan sebesar Rp 788.218.123.713,- (tujuh ratus delapan puluh delapan milyar dua ratus delapan juta seratus dua puluh tiga abu tujuh ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 4 huruf b direncanakan sebesar Rp 175.157.750.935,- (seratus tujuh puluh lima milyar seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp 16.356.026.932,- (enam belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah),- yang terdiri atas:
Lain-Iain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp 10.192.165.820,- (sepuluh milyar seratus Sembilan puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah)
Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1 .929 . 107.02 1 .000,- (satu trilyun sembilan ratus dua puluh sembilan milyar seratus tujuh juta dua puluh satu ribu rupiah), yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Pasal IO ( 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 direncanakan sebesar Rp 1.929.107.021.000,- yang terdiri dari Dana Perimbangan Rp 1.929.107.021.000,-
Anggmmr belanja daerah tahun anggaran direncanakan sebesar Rp. 2.997.059.561.400,-(dua triliyun sembila ratus Sembilan puluh tujuh milyar lima puluh Sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah) , yang terdiriatas:
Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp2.289.989.665.521,-(dua triliyun dua ratus delapan puluh Sembilan milyar Sembilan ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh lima abu lima ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp307.050.885.476,- (tiga ratus tujuh milyar lima puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) , yang terdiri atas:
Membuka PDF…